PENATAUSAHAAN APBN
  DASAR HUKUM :
   UU No.17 tahun 2003 tentang 
   keuangan Negara
   UU No.1 tahun 2004 tentang 
   perbendaharaan Negara
   PP 71 tahun 2010 tentang standar 
   Akuntansi Pemerinta
   PERTANGGUNGJAWABAN APBN
  Untuk melaksanakan pertanggungjawaban  dalam 
  pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
  Negara  dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
  Daerah Undang-undang Keuangan Negara mengatur 
  prosedur  dalam melaksanakan pertanggungjawaban
  untuk menyampaikan rancangan undang-undang 
  pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
  Pendapatan dan Belanja Negara kepada Dewan 
  Perwakilan Rakyat berupa laporan keuangan yang 
  telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, 
  selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun 
  anggaran berakhir.
     PENATAUSAHAAN APBD
   1. Penatausahaan Penerimaan
   Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah 
   pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah 
   setelah kuasa BUD menerima nota kredit. Penerimaan 
   daerah yang disetor tersebut dilakukan dengan cara:
    Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
    Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan 
   dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan 
    Disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak 
   ketiga.
  Bendahara penerimaan wajib 
  menyelenggarakan penatausahaan terhadap 
  seluruh penerimaan dan penyetoran atas 
  penerimaan yang menjadi tanggung 
  jawabnya. Bendahara penerimaan pada SKPD 
  wajib mempertanggungjawabkan secara 
  administratif atas pengelolaan uang yang 
  menjadi tanggung jawabnya dengan 
  menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
  penerimaan kepada pengguna 
  anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui 
  PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan 
  berikutnya.
   2. Penatausahaan Pengeluaran
   Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan 
   anggaran kas SKPD, yakni;
        Penyediaan Dana
   Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas 
   menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD). SPD atau dokumen lain yang 
   dipersamakan dengan SPD merupakan dasar pengeluaran kas atas beban 
   APBD. Permintaan pembayaran hanya dapat dilaksanakan, jika SPD telah 
   diterbitkan.
        Permintaan Pembayaran
   Berdasarkan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan 
   Pembayaran (SPP) kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran 
   melalui Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD). Ada 4 jenis SPP yaitu
   
    Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP).
   
    Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP¬GU).
   
    Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU).
   
    Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).