HUKUM LAUT 
             INTERNASIONAL
         UNITED NATIONS CONVENTION ON 
         THE LAW OF THE SEA (UNCLOS)
               Thomas Nugroho, S.Pi, M.Si
             PENGERTIAN NEGARA
       Montevideo Convention on the Rights and 
        Duties of States 26 December 1933 ; 
        menyebutkan beberapa unsur suatu negara 
        sebagai subjek hukum Internasional :
        permanent population;
        a defined territory; 
        a Government; and 
        a capacity to enter into relations with other 
         States. 
          WILAYAH LAUT INDONESIA
        Prinsip hukum internasional uti possidetis juris, 
         wilayah Indonesia adalah wilayah bekas kekuasaan 
         Hindia Belanda.
        UU Kolonial Belanda : Staatblad tahun 1939 No. 442 
         mengenai ’Territoriale Zee en Maritieme Kringen 
         Ordonantie’ (Ordonansi Laut Teritorial dan 
         Lingkungan Maritim). 
        Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.
        KonvensiHukum LautPBB ke 3 1982 (United Nations 
         Convention on the Law of the Sea/UNCLOS ’82).
        UU No 5 Tahun 1983 : ZEE Indonesia.
        UU No 17 Tahun 1985 : Ratifikasi UNCLOS 3 1982
       Lanjutan...
        UU No 6 Tahun 1996 ttg Perairan Indonesia,
        UU No 43 Tahun 2008 ttg Wilayah Negara,
        UU No 21 Tahun 2009 ttg Persetujuan 
         pelaksanaan ketentuan-ketentuan UNCLOS 3 
         (1982) ttg konservasi dan Pengelolaan 
         sediaan  ikan yang beruaya terbatas Dan 
         sediaan ikan yang beruaya jauh,