PENGANTAR ILMU HUKUM 
                                                                               TATA NEGARA 
                                                                                          
                                                                                    JILID II 
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                             TIDAK DIPERJUALBELIKAN 
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                    Persembahan 
                                                                              MAHKAMAH KONSTITUSI 
                                                                                REPUBLIK INDONESIA 
                                                                                         1 
                                                                         
                                                                         
                         
                                                              Prof. Dr. Jimly Asshiddiqqie, S.H. 
                         
                                                                         
                         
                                                                         
                         
                                                                         
                         
                                                                         
                         
                                                                         
                         
                                                                         
                         
                                                                         
                         
                                                                         
                         
                                                                         
                         
                                                                         
                         
                                                                         
                         
                                                                         
                         
                         
                                                         PENGANTAR ILMU HUKUM 
                         
                         
                                                                TATA NEGARA 
                         
                         
                                                                         
                         
                                                                    JILID II 
                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                         
                                                                      Penerbit 
                         
                                                            Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 
                         
                                                                Mahkamah Konstitusi RI 
                         
                                                                     Jakarta, 2006 
                        ii                                              iii 
                    PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA 
                                                                                                                                                  
                                            JILID II 
                                                                                                                                   DARI PENERBIT 
                                                  
                                                                                                                                                  
                                                  
                                                  
                                                                                                                  
                                        Asshiddiqie, Jimly 
                                                                                                                  
                        Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI 
                                                                                                                       Perkembangan  tata  kehidupan  dunia  terus  me-
                                    Cetakan Pertama, Juli 2006 
                                                                                                                 ngalami perubahan dari waktu kewaktu, baik dalam ke-
                                    xVii + 215  hlm; 14  x 21 cm 
                                                                                                                 hidupan skala kecil maupun dalam skala kehidupan yang 
                                                  
                                                  
                                                                                                                 besar; bermasyarakat dan bernegara. Sehingga banyak-
                            1. Hukum Tata Negara    2. Undang-Undang 
                                                                                                                 nya  perubahan  ini,  baik  langsung  maupun  tidak  lang-
                                                  
                                                                                                                 sung,  telah  mereduksi  kembali  cara  pandang  kita  ter-
                                                  
                                                                                                                 hadap kehidupan dan nilai-nilainya, termasuk dalam hu-
                                                  
                                                  
                                                                                                                 kum dan ketatanegaraan, yang mau tidak mau harus me-
                             Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang 
                                                                                                                 revisi kembali berbagai teori dan konsep-konsep hukum 
                                         All right reserved 
                                                                                                                 tata  negara  yang  diproduk  pada  masa  lalu,  yang  se-
                                                  
                                                                                                                 kiranya sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan pada 
                                                  
                                                                                                                 zaman sekarang.  
                                                  
                                   Hak Cipta @ Jimly Asshiddiqie 
                                                                                                                       Fenomena  terbentuknya  Uni  Eropa  (European 
                                   Cetakan Pertama, Juli 2006 
                                                                                                                 Union),  merupakan  sebuah  contoh  perubahan  karak-
                                                  
                                                                                                                 teristik yang cukup mendasar dari teori susunan negara. 
                                                  
                                                                                                                 Begitu  pula  dengan  konsepsi  tiga  fungsi  kekuasaan 
                                                  
                                                  
                                                                                                                 secara klasik yang kita kenal dengan istilah trias politica 
                                         Koreksi naskah:  
                                                                                                                 dari Baron de Montesquieu, yang terdiri dari fungsi legis-
                            Muchamad Ali Safa’at, Pan Muhammad Faiz 
                                                                                                                 latif, eksekutif, dan yudikatif. Hampir di seluruh negara 
                     setting layout : Ery Satria Pamungkas,  Luthfi WE,  Rio Tri JP 
                                                                                                                 dunia berpandangan bahwa konsepsi yang demikian di-
                                    Rancang Sampul : Abiarsya 
                                                                                                                 anggap sudah tidak relevan lagi saat ini, mengingat tidak 
                               Indeks : Subhan Hariri, M. Azis Hakim  
                                                  
                                                                                                                 mungkin lagi dipertahankan secara serta merta bahwa 
                                                  
                                                                                                                 ketiga fungsi tersebut hanya berurusan secara eksklusif 
                                                  
                                                                                                                 dengan salah satu kekuasaan dimaksud di atas.  
                                                  
                                                                                                                       Pengembaraan  intelektual  dari  belantara  pe-
                                                  
                                                  
                                                                                                                 mikiran-pemikiran mondial yang bersifat universal ter-
                                             Penerbit: 
                                                                                                                 sebut  tentu  saja  harus  juga  dipadukan  dengan  pe-
                            Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 
                                                                                                                 mikiran-pemikiran  lokal  yang  bersifat  partikularistis. 
                                   Mahkamah Konstitusi RI 
                                                                                                                       Bertitik-tolak  dari  hal  tersebut,  maka  berbagai 
                            Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat 
                                                                                                                 gagasan dan penyempurnaan pemikiran seputar Hukum 
                                   Telp. (021) 3520173, 3520787 
                                  www.mahkamahkonstitusi.go.id 
                                                                                                                 Tata Negara dan Konstitusi di abad millenium ketiga ini, 
                                                iv                                                                                               v 
              dengan cermat dan teliti berdasarkan pengalaman dan                           Hakim  dan  Rio  Tri  Juli  Putranto  yang  telah  mem-
              kemampuannya  ini  telah  dituangkan  secara  sistematis                      perlancar proses penerbitan. 
              oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam buku yang                             Semoga  buku  ini  dapat  membantu  meretas  jalan 
              berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” ini.                              bagi terwujudnya sistem ketatanegaraan Indonesia yang 
                   Selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas                          semakin kokoh dimasa yang akan datang. Akhirnya kami 
              Indonesia  yang  telah  memiliki  andil  besar  dalam  pe-                    ucapkan, selamat membaca. 
              ngembangan kehidupan bernegara dan berkonstitusi di                            
              Indonesia  untuk  menjadi  lebih  baik  dan  lebih  demo-                                               
              kratis, juga sebagai seorang academic writer yang telah                                                          Jakarta, Juli 2006 
              membuahkan berpuluh-puluh karya monumental di bi-                                                                Sekretaris Jenderal 
              dang hukum tata negara, maka dengan mengambil mo-                                                           Mahkamah Konstitusi RI, 
              mentum penerbitan buku ini pantaslah kiranya kita men-                                                                            
              juluki beliau sebagai “Pakar Hukum Tata Negara Modern                                                         Janedjri M. Gaffar 
              Indonesia”.                                                                    
                   Terbitnya buku ini juga merupakan tambahan bagi 
              khazanah pustaka dan ilmu pengetahuan yang mengulas 
              secara khusus dan komprehensif mengenai Hukum Tata 
              Negara  sebagai  Ilmu  Hukum  (the  science  of  con-
              stitutional  law).  Kalaupun  terdapat  buku  yang  sejenis, 
              itupun kita  sadari  bersama  bahwa  beberapa bagiannya 
              dirasa sudah cukup ketinggalan zaman (achterlijk). Buku 
              ini  merupakan jilid kedua sebagai lanjutan dari jilid I. 
              Pada awalnya antara jilid I dan jilid II merupakan satu 
              naskah buku. Namun karena mengingat ketebalan nas-
              kah yang disiapkan, naskah tersebut dijadikan dua jilid 
              yang tetap merupakan satu kesatuan. 
                   Atas itu semua, pantaslah kiranya kita memberikan 
              penghargaan   kepada   Beliau   atas  pemikiran-pe-
              mikirannya  dalam  buku  “maha  karya”  ini,  yang  di-
              percayakan kepada kami untuk menerbitkannya. Selain 
              itu  kami,  ucapkan  terima  kasih  pula  kepada  Sdr. 
              Muchamad  Ali  Safa’at  dan  Pan  Mohamad  Faiz,  yang 
              dengan cermat dan tekun mengedit naskah ini. Demikian 
              pula kepada Sdr. Abiarsya yang telah men-design cover 
              dan  juga  me-lay  out  buku  ini,  serta  kepada  Sdr.  Ery 
              Satria, Luthfi Widagdo Eddyono, Subhan Hariri, M. Azis 
                                       vi                                                                           vii