LAPORAN  
                                            ANALISIS EVALUASI HUKUM  
                                         TERKAIT HUKUM ACARA PIDANA 
                                                                  
                                  
          IT                     Penanggung jawab : Pocut Eliza, S.Sos.,S.H.,M.H. 
         AK                      Ketua            : Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H. 
         ERT                     Sekretaris       : Apri Listiyanto, S.H. 
                                 Anggota          :   1. Dr. W. Marbun, S.H., M.H.  
      NA HUKUM NA                                    2. Sonata Lukman, S.H., M.H. 
      OR SI   PIDA                                   3. Bettina Yahya, S.H., MH. 
         ALU RA                                      4. Efi Laila Kholis 
      LAPEVA ACA                                     5. Bambang, S.H., M.H. 
         SIS                                         6. Fiqi Nana Kania, S.H., M.H. 
         IL                                          7. Dwi Agustine Kurniasih, S.H., M.H. 
         NAA HUKUM                                   8. Viona Wijaya, S.H. 
                                                     9. Iis Trisnawati, S.H. 
                                               
                                               
                              
                                                                         
                                                                 
                                    PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL 
                                          BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 
                                            KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI 
                                                             2017
                                                                                                   i 
                  
         
                         KATA PENGANTAR 
                              
                              
            Kami  memanjatkan  puji  syukur  ke  hadirat  Allah  SWT,  Tuhan  YME,  yang  telah 
        melimpahkan rahmatNya sehingga Laporan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum 
        Terkait Hukum Acara Pidana dapat diselesaikan.  Perubahan KUHAP merupakan salah satu 
        agenda pembangunan hukum nasional guna mengatasi berbagai permasalahan di bidang 
        hukum, hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintahan saat ini sebagaimana terangkum 
        dalam Nawacita “memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan 
        penegakan  hukum  yang  bebas  korupsi,  bermartabat  dan  terpercaya”  yang  kemudian 
        diperkuat dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan hukum RPJM 2015  – 2019 
        melalui: 1) Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai 
        tindak  pidana,  mewujudkan  sistem  hukum  pidana  dan  perdata  yang  efisien,  efektif, 
        transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung 
        oleh  aparat  penegak  hukum  yang  profesional  dan  berintegritas;  dan  2)  Terwujudnya 
        penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara. 
            Dalam  rangka  mengawal  pelaksanaan  agenda  tersebut,  maka  penguatan 
        pembangunan hukum memiliki peran penting.  Pembangunan hukum,  haruslah  dilihat 
        secara holistik sebagai upaya sadar, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun 
        kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman, 
        dan tenteram di dalam bingkai dan landasan hukum yang adil dan berkepastian. Proses 
        pembangunan  hukum  berkaitan  erat  dengan  (i)  proses  pembentukan  hukum  atau 
        perangkat peraturan perundang-undangan (law making process), (ii) proses pelaksanaan 
        dan  penegakan  (law  enforcement),  dan  (iii)  proses  pembinaan  dan  pembangunan 
        kesadaran  hukum  masyarakat  yang  memungkinkan  hukum  dan  sistem  hukum  yang 
        dibangun memperoleh dukungan sosial dalam arti luas (legal awareness) yang di dalamnya 
        mengandung  unsur  evaluasi  secara  kualitatif  dan  kuantitatif  terhadap  hukum  dan 
        peraturan perundang-undangan. 
           BPHN memandang perlu melakukan analisis dan evaluasi hukum dengan melakukan 
        penilaian  terhadap  peraturan perundang-undangan yang terkait dengan  Hukum Acara 
        Pidana dengan menggunakan 5 (lima) dimensi, yaitu: (1) kesesuaian antara jenis, hierarki 
        dan materi muatan peraturan perundang-undangan; (2) kejelasan rumusan ketentuan 
                                                 i 
         
         
        peraturan  perundang-undangan;  (3)  penilaian  terhadap  materi  muatan  peraturan 
        perundang-undangan; (4) potensi disharmoni ketentuan peraturan perundang-undangan; 
        dan (5) efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan, agar upaya penguatan 
        system  hukum  acara  pidana  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  arah  kebijakan 
        pembangunan  sebagaimana  tergambar  dalam  RPJMN  2015-2019.  Hasil  analisis  dan 
        evaluasi  yang  dilaksanakan  oleh  kelompok  kerja  ini  berupa  rekomendasi  terhadap 
        peraturan  perundang-undangan  yang  dievaluasi,  yaitu:  (1)  perubahan  peraturan 
        perundang-undangan; (2) pencabutan peraturan perundang-undangan; atau (3) peraturan 
        perundang-undangan tersebut dipertahankan. Rekomendasi hasil analisis  dan evaluasi 
        hukum yang dilaksanakan oleh kelompok kerja ini menjadi bahan penyusunan Dokumen 
        Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) untuk penentuan Kerangka Regulasi dalam RPJMN 
        2020-2024,  dan  juga  digunakan  sebagai  bahan  perencanaan  pembentukan  peraturan 
        perundang-undangan  yang  tertuang  dalam  Program  Legislasi  Nasional  serta  Program 
        Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. 
           Laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menentukan kebijakan 
        dan regulasi hukum acara pidana dalam kerangka sistem hukum nasional.  
            
            
                        Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, 
                                     
                                     
                             Pocut Eliza, S.Sos, S.H., M.H 
                             NIP. 19610110 198303 2 001 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                 ii 
         
                  
                                                       DAFTAR ISI 
                                                             
                                                                                              halaman 
                Kata Pengantar                                                                    i 
                Daftar Isi                                                                        iii 
                BAB I                PENDAHULUAN                                                  1 
                                     A.  Latar Belakang                                           1 
                                     B.  Permasalahan                                             5 
                                     C.  Tujuan Kegiatan                                          6 
                                     D.  Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi                      6 
                                     E.  Metode Analisis dan Evaluasi Hukum                       8 
                                     F.  Personalia Pokja                                        12 
                                     G.  Jadwal Kegiatan                                         12 
                BAB II               KESESUAIAN ANTARA JENIS, HIERARKI DAN MATERI                14 
                                     MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
                                     A.  Kesesuaian hierarki                                     14 
                                     B.  Kesesuaian antara jenis dan materi muatan               15 
                BAB III              KEJELASAN RUMUSAN KETENTUAN PERATURAN                       24 
                                     PERUNDANG-UNDANGAN 
                BAB IV               PENILAIAN TERHADAP MATERI MUATAN PERATURAN                  30 
                                     PERUNDANG-UNDANGAN 
                BAB V                POTENSI DISHARMONI KETENTUAN PERATURAN                      43 
                                     PERUNDANG-UNDANGAN 
                BAB VI               EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-               47 
                                     UNDANGAN 
                BAB VII              HASIL ANALISIS DAN EVALUASI                                 51 
                                     A.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum         52 
                                         Acara Pidana 
                                     B.   Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun      89 
                                         1986 tentang Peradilan Umum  sebagaimana telah 
                                         beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
                                                                                                     iii