Kebijakan pertanian
      serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh 
       pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.
      menjelaskan serangkaian hukum terkait dalam pertanian domestik 
       dan impor hasil pertanian.
      Snodgrass dan Wallace (1975) mendefenisikan kebijakan pertanian 
       sebagai usaha pemerintah untuk mencapai tingkat ekonomi yang 
       lebih baik dan kesejahteraan yang lebih tinggi secara bertahap dan 
       kontinu melalui pemilihan komoditi yang diprogramkan, produksi 
       bahan makanan dan serat, pemasaran, perbaikan structural, politik 
       luar negeri, pemberian fasilitas dan pendidikan
     Tujuan kebijakan pertanian
      Memajukan pertanian 
      Mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif 
      Meningkatnya produksi & efisiensi produksi
      Tingkat pendapatan petani meningkat
      Tingkat kesejahteraan petani & masyarakat meningkat
                      peraturan
       permen          kepres       kepmen
              Regulating     Pendapata
              policies       n yang adil 
                              merata
                             Penentuan 
              Distribusi      harga 
               pupuk          pokok 
                              beras
      Campur tangan pemerintah disebut sebagai “politik 
      pertanian” (agricultural policy) atau “kebijakan pertanian”
       Mubyarto (1987) menyebutkan bahawa politik pertanian pada 
        dasarnya merupakan kebijakan pemerintah untuk memperlancar dan 
        mempercepat laju pembangunan pertanian, yang tidak saja 
        menyangkut kegiatan petani, tetapi juga perusahaan-perusahaan 
        pengangkutan, perkapalan, perbankan, asuransi, serta lembaga-
        lembaga pemerintah dan semi pemerintah yang terkait dengan 
        kegiatan sektor pertanian
       Widodo (1983) mengemukakan bahwa politik pertanian adalah 
        bagian dari politik ekonomi di sektor pertanian, sebagai salah satu 
        sektor dalam kehidupan ekonomi suatu masyarakat.
       Dalam garis besarnya, politik ini minimum berurusan dengan 
        pendapatan, stabilitas, dan kesempatan yang merupakan unsur 
        utama dalam masalah-masalah usaha tani. 
         Menurut Monke dan Pearson (1989), politik pertanian dalah campur 
          tangan pemerintah di sektor pertanian dengan tujuan untuk 
          meningkatkan efesiensi yang menyangkut alokasi sumber daya untuk 
          dapat menghasilkan output nasional yang maksimal dan 
          memeratakan pendapatan, yaitu mengalokasikan keuntungan 
          pertanian antargolongan dan antardaerah, keamanan persediaan 
          jangka panjang