Authentication
363x Tipe PDF Ukuran file 1.00 MB Source: smeru.or.id
No. 1/Nov/2021
om)
c
a (unsplash.
er
o: Gema Saput
ot
edit f
r
K
MENELAAH BERBAGAI ISU DALAM
STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK
PADA MASA PANDEMI COVID-19
Ana Rosidha Tamyis, Hening Wikan, Sulton Mawardi
RANGKUMAN EKSEKUTIF
Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan pengendalian pandemi penyakit koronavirus 2019 (COVID-19)
seiring dengan berfluktuasinya angka kasus COVID-19 sejak awal pandemi. Namun, komunikasi publik oleh
pemerintah dalam menangani pandemi kurang efektif, padahal komunikasi efektif sangat penting untuk
membangun pemahaman dan kepercayaan, serta mempertahankan persepsi risiko masyarakat. Terdapat
sejumlah isu dalam pelaksanaan komunikasi publik pada masa pandemi, yakni (i) ketakselarasan pesan antaraktor
pemerintah; (ii) pesan yang berpotensi menyebabkan kebingungan; (iii) narasi positif yang dapat menunjukkan
keberhasilan penanganan, tetapi berpotensi menimbulkan rasa aman semu; dan (iv) keragaman kreativitas strategi
komunikasi di tingkat daerah dan perbedaan tingkat efektivitasnya.
CATATAN ISU SMERU No. 1/2021
1
KONTEKS STUDI KOMUNIKASI PUBLIK penanganan pandemi COVID-19 di tingkat provinsi. Contohnya
SELAMA PANDEMI COVID-19 adalah pertentangan yang melibatkan Gubernur Jawa Timur
dan Walikota Surabaya (Aria, 2020) terkait penerapan PSBB,
Pandemi COVID-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun penanganan pasien COVID-19, dan penyediaan fasilitas mobil
sejak pemerintah mengumumkan temuan kasus pertama untuk tes polymerase chain reaction (PCR) di Jawa Timur. Ada
di Indonesia pada Maret 2020 (Berty, 2020). Situasi kasus pula kasus-kasus di tingkat nasional dan daerah, misalnya
berlangsung secara dinamis dan angka kasus pun berfluktuasi. ketakkonsistenan aturan larangan mudik, polemik pembukaan
Puncak pertama kasus COVID-19 di Indonesia–ditandai dengan tempat wisata, dan perdebatan soal vaksin.
jumlah kasus mingguan yang mencapai 89.902 kasus–terjadi Pada kasus-kasus tersebut, terjadi tarik-menarik kepentingan
pada Januari 2021. Kemudian, sempat terjadi penurunan kasus yang memperlihatkan ketakselarasan antaraktor pemerintah
selama 15 minggu. Namun, pada Juni 2021, terjadi gelombang dalam memberikan informasi prioritas dan arahan bagi
lonjakan kedua (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2021). masyarakat dalam penanganan pandemi. Setiap aktor tampak
Angka kasus mingguan pada puncak kedua (125.393 kasus) jauh berjalan pada sisi kepentingan dan argumennya masing-
melampaui angka mingguan pada puncak pertama (89.902 masing. Situasi ini berpotensi membuat masyarakat tidak
kasus). Pemerintah dan para epidemiolog memperingatkan dapat menangkap dengan jelas apa yang perlu diprioritaskan
masyarakat akan adanya potensi gelombang ketiga COVID-19 saat pandemi COVID-19 dan menimbulkan pertentangan di
(Farmita, 2021). antara mereka. Pemahaman masyarakat mengenai risiko dan
Pemerintah telah menjalankan berbagai kebijakan pengendalian penanganan pandemi COVID-19 menjadi kurang utuh sehingga
pandemi. Namun, penerapan keseluruhan protokol kesehatan muncul kebingungan. Hal ini berpotensi menimbulkan rasa
(prokes) oleh masyarakat masih belum berjalan dengan baik. aman semu (Fillaili dan Tamyis, 2020).
Misalnya, tingkat kepatuhan menggunakan masker ganda dan Dalam melakukan komunikasi publik, setiap aktor pemerintah
menjaga jarak masih rendah apabila dibandingkan dengan perlu menyadari bahwa pendapat dan sikap mereka, baik
kepatuhan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan disengaja maupun tidak, dapat menimbulkan anggapan-
penyanitasi tangan (hand sanitizer) (Badan Pusat Statistik, anggapan tertentu di kalangan masyarakat. Untuk mencegah
2021). Situasi ini mengindikasikan belum efektifnya komunikasi pendapat atau tindakan yang multitafsir atau bertentangan
publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung dengan pesan yang pemerintah sudah rencanakan, komunikasi
penanganan pandemi, padahal komunikasi publik merupakan lintas saluran, aktor, dan tingkat pemerintahan memerlukan
jalan untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai koordinasi yang intensif untuk dapat selaras satu sama lain.
risiko yang dihadapi dan perilaku seperti apa yang seharusnya Setiap aktor pemerintah perlu menyadari pentingnya kehati-
dipraktikkan pada masa pandemi. Selain itu, komunikasi publik hatian dan koordinasi dalam penyampaian pendapat terkait
berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan. Institusionalisasi komunikasi pada masa pandemi
kebijakan dan kemampuan pemerintah untuk menangani COVID-19 memerlukan depolitisasi komunikasi kesehatan
pandemi, serta mencegah kekhawatiran masyarakat. dan pembatasan jumlah institusi/orang yang berwenang
Tulisan ini menampilkan sejumlah isu dalam strategi komunikasi menyampaikan pesan (Ontario Hospital Association, 2021).
publik tentang pandemi COVID-19, serta beberapa masukan Situasi krisis, seperti pandemi, dapat menghadirkan peluang
bagi penanganannya. Identifikasi isu ini dilakukan berdasarkan untuk membangun kepercayaan publik kepada pemerintah,
refleksi atas temuan studi The SMERU Research Institute tetapi kepercayaan tersebut juga dapat hilang jika aktor
mengenai ketangguhan sosial-budaya masyarakat rentan yang dipercaya ternyata dianggap sebagai pion politik atau
dalam menghadapi pandemi COVID-19. Studi ini dilaksanakan kredibilitasnya diragukan (Hyland-Wood et al., 2021).
sejak April 2020 hingga Juni 2021. Pembelajaran atas strategi
komunikasi pandemi penting untuk didalami sebagai langkah PESAN YANG BERPOTENSI
perbaikan pada masa mendatang. Seberapa besar kasus dan MENYEBABKAN KEBINGUNGAN
kapan waktu terjadinya gelombang ketiga ataupun gelombang-
gelombang COVID-19 lainnya akan tergantung pada kondisi Komunikasi pada masa krisis (termasuk pandemi COVID-19)
dalam masyarakat (Ika, 2021). dilakukan untuk menyediakan informasi mengenai apa yang
harus dilakukan dan apa yang perlu dihindari sehingga dapat
KETAKSELARASAN PESAN mengurangi kecemasan dan menjaga ketertiban masyarakat.
ANTARAKTOR PEMERINTAH Pesan yang takkonsisten memang tidak terelakkan seiring
dengan cepatnya perubahan situasi pandemi (Hyland-Wood
Selama berlangsungnya pandemi COVID-19, ditemukan et al., 2021). Selama masa pandemi COVID-19, masyarakat
sejumlah kasus ketakselarasan pesan antaraktor pemerintah. dijejali berbagai istilah baru terkait pandemi, baik yang
1 2
Misalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait dengan kampanye prokes , penanganan pasien ,
3
memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar upaya memutus penularan , pembatasan sosial/kegiatan
(PSBB) seperti pada awal pandemi (BBC News Indonesia,
2020) mulai 14–25 September 2020 dan bukan lagi PSBB
transisi. Keputusan ini didasari atas pertimbangan risiko 1 Contohnya adalah penggunaan istilah “5M” yang merupakan singkatan dari memakai
kesehatan dan kapasitas fasilitas kesehatan (Satuan Tugas masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan
menghindari kerumunan.
Penanganan COVID-19, 2020a). Keputusan tersebut mendapat 2
Beberapa contohnya adalah “orang dalam pemantauan (ODP)”, “pasien dalam
respons negatif dan kritik (CNBC Indonesia, 2020) karena pengawasan (PDP)”, dan “orang tanpa gejala (OTG)”. Tiga istilah tersebut kemudian
dinilai mengganggu perekonomian (Arief dan Prakoso, 2020), diubah menjadi “kasus suspek”, “kasus probable”, “kasus konfirmasi”, dan “kontak
erat”. Perubahan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
mengambil keputusan tanpa koordinasi (JPNN, 2020), dan tidak No. HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian
[Kredit foto: Santi Dwiningsih/SMERU] Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Ketakselarasan 3
antaraktor pemerintah semacam ini sempat juga terjadi pada Contohnya adalah penggunaan istilah “3T” yang merupakan singkatan dari testing
(tindakan melakukan tes COVID-19), tracing (penelusuran kontak erat), dan treatment
(perawatan pasien COVID-19).
2
MENELAAH BERBAGAI ISU DALAM STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK PADA MASA PANDEMI COVID-19
4
masyarakat , maupun berbagai istilah baru atau kosakata suatu kebijakan dan tidak hanya mengedepankan berita positif
Tabel 1. Jumlah Mitra Beberapa Perusahaan Berbasis
populer yang bermunculan seiring dengan diterapkannya agar penerima pesan merasa tenang dan senang sehingga
5 Aplikasi pada 2020
berbagai kebijakan dan eskalasi kasus . menutupi kenyataan pahit (sugarcoating). Masyarakat harus
memiliki informasi yang cukup mengenai hal positif ataupun
Penggunaan dan penggantian berbagai istilah terkait pandemi No.4/Jul/2020
negatif sehingga mereka memiliki kekhawatiran yang terukur
di satu sisi menandai perkembangan pengetahuan, kebutuhan, (Hyland-Wood et al., 2021). Narasi pesan berisi informasi terkini
dan adaptasi kebijakan sesuai dengan perkembangan perlu disampaikan secara terbuka dan konsisten untuk menjaga
pandemi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat agar persepsi risiko masyarakat terhadap penularan COVID-19
dan bahkan pelaksana kebijakan di lapangan juga dapat dibuat tetap tinggi dan benar (Fillaili dan Tamyis, 2020).
bingung dan kewalahan dengan sekian banyaknya istilah baru.
Masyarakat juga dihadapkan pada infodemik (World Health KERAGAMAN KREATIVITAS STRATEGI
Organization, 2021), yaitu penyebaran informasi (termasuk
berita bohong) secara luas dan cepat. Jika masyarakat KOMUNIKASI DI TINGKAT DAERAH
tidak mengerti makna berbagai istilah atau tidak dapat DAN TINGKAT EFEKTIVITASNYA
membedakan antara berita benar dan berita bohong, tentunya
akan sulit mengharapkan mereka untuk memiliki persepsi Keberadaan satuan tugas penanganan COVID-19 (satgas
risiko tinggi terhadap penularan COVID-19 dan berperan COVID-19) di tingkat daerah menegaskan keberadaan ruang
dalam penanganannya. kreativitas dan inovasi dalam mengakomodasi permasalahan
dan kebutuhan strategi komunikasi penanganan pandemi yang
Baik pemerintah maupun pihak nonpemerintah telah berbeda di tiap daerah. Di tingkat kabupaten/kota, satgas
melakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi kepada COVID-19 memanfaatkan beragam saluran komunikasi dalam
masyarakat. Namun, tidak semua individu/kelompok
menyampaikan pesan prokes. Secara umum, satgas COVID-19
masyarakat dapat secara optimal mengakses sosialisasi kabupaten/kota telah memanfaatkan situs web, media sosial,
dan edukasi tersebut akibat perbedaan kapasitas dan latar radio dan televisi daerah, serta reklame di ruang publik.
belakang situasi. Untuk mengatasi ketimpangan akses ini,
sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara rutin menjadi hal Keberagaman teknik dan saluran komunikasi menunjukkan
penting. Konsistensi pesan dan terminologi juga merupakan kreativitas daerah dalam memberikan akses informasi
aspek yang perlu diperhatikan. Warga pun perlu dilibatkan seluas-luasnya kepada masyarakat. Akses informasi tersebut
guna memastikan keterjangkauan informasi hingga unit diharapkan dapat meningkatkan persepsi risiko masyarakat
terkecil dalam masyarakat. Penguatan partisipasi masyarakat dalam menghadapi pandemi. Temuan studi ini memperlihatkan
dapat dilakukan melalui penguatan peran lembaga dan aktor bahwa kreativitas daerah dalam hal strategi komunikasi
pada berbagai perkumpulan/komunitas (agama, ekonomi, beragam. Beberapa daerah menunjukkan tingkat kreativitas
dan sosial) dalam masyarakat (Fillaili dan Tamyis, 2020). yang lebih tinggi daripada daerah lainnya. Hal ini tecermin
dari, antara lain, keragaman (i) aktivitas promosi prokes yang
NARASI POSITIF DAN POTENSI dilakukan daerah6; (ii) kerja sama dengan berbagai pihak
untuk melakukan diseminasi informasi dan evaluasi strategi
TIMBULNYA RASA AMAN SEMU komunikasi7; (iii) pemantauan pelaksanaan prokes dan sekaligus
Selama lebih dari satu tahun pandemi, berbagai informasi beredar edukasi kepada masyarakat di sarana publik; serta (iv) jenis,
dalam masyarakat, termasuk narasi tentang keberhasilan kedalaman, dan kemutakhiran informasi yang disampaikan
8
pengendalian penyebaran COVID-19. Narasi tersebut muncul melalui berbagai saluran komunikasi .
baik dari informasi dan kebijakan yang disebarkan pemerintah Kreativitas dalam menyampaikan pesan penanganan
maupun informasi yang dibangun dan disebarkan masyarakat pandemi merupakan hal penting yang perlu dilakukan
sendiri. Informasi seperti angka kesembuhan, penurunan dan terus diperbarui untuk (i) memastikan bahwa strategi
angka kematian, penurunan angka kasus aktif, kebijakan komunikasi senantiasa selaras dengan dinamika persepsi
zonasi wilayah (Arifin, 2020), dan kampanye adaptasi kebiasaan risiko masyarakat; (ii) mengakomodasi keragaman kondisi dan
baru (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2020b) akan kebutuhan masyarakat sehingga tercipta strategi komunikasi
menumbuhkan optimisme dan memberikan panduan bagi yang inklusif bagi semua kelompok masyarakat, termasuk
masyarakat mengenai situasi di lingkungannya. Selain itu, kelompok rentan; dan (iii) memastikan strategi komunikasi
kepercayaan masyarakat pada kemampuan pemerintah dalam yang lebih kreatif dalam melakukan diseminasi informasi
menangani pandemi akan meningkat. Di sisi lain, informasi sesuai dengan kondisi pandemi. Kreativitas daerah dalam
semacam ini dapat membuat masyarakat beranggapan bahwa menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi tentunya
mereka aman dan tidak lagi rentan tertular atau menularkan memengaruhi tingkat efektivitas komunikasi tersebut.
koronavirus. Anggapan ini merupakan wujud dari rasa aman Perbedaan tingkat efektivitas komunikasi antardaerah yang
semu dan rendahnya persepsi risiko. dihasilkan berkontribusi pada beragamnya persepsi risiko
Berkomunikasi secara jujur, terbuka, dan tulus merupakan salah masyarakat. Sebagian masyarakat mungkin memiliki persepsi
satu prinsip komunikasi efektif yang perlu diterapkan dalam risiko yang tinggi, tetapi persepsi sebagian lainnya tetap rendah
konteks pandemi. Penting untuk memberikan narasi yang dapat atau bahkan menurun.
menjelaskan kepada masyarakat mengenai dasar pengambilan 6 Ada daerah yang memasang spanduk tentang prokes di semua titik di tingkat desa/
kelurahan, memanfatkan mobil edukasi yang secara rutin berkeliling ke berbagai
pusat keramaian masyarakat untuk mengampanyekan prokes, memperdengarkan
pesan imbauan prokes di lampu lalu lintas, dan lain-lain.
4 Salah satu contohnya adalah evolusi istilah dari PSBB menjadi Pemberlakukan 7 Terdapat pemerintah daerah (pemda) yang menjalin kerja sama dengan kelompok
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali dan istilah turunannya, seperti informasi masyarakat (KIM) dan universitas dalam menyusun dan menerapkan
PPKM mikro, PPKM darurat, dan PPKM level 1–4. Contoh lainnya adalah pemberlakuan strategi komunikasi, tetapi sebagian pemda masih hanya mengandalkan unsur
kenormalan baru (new normal) yang kemudian diubah menjadi adaptasi kebiasaan internal pemda.
baru (AKB). 8 Semua kabupaten/kota memiliki situs web untuk menginformasikan perkembangan
5 Terdapat ratusan istilah berbahasa asing terkait COVID-19 yang perlu dicari terkini penanganan COVID-19, tetapi jenis, kedalaman, dan kemutakhiran informasinya
padanannya dalam bahasa Indonesia (Larasati, 2020). beragam antarkabupaten/kota.
CATATAN ISU SMERU No. 1/2021
3
MENELAAH BERBAGAI ISU DALAM STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK
PADA MASA PANDEMI COVID-19
Kolaborasi multipihak dapat menjadi salah satu jalan keluar Farmita, Artika Rachmi (2021) ‘Epidemiolog Peringatkan Gelombang
untuk menumbuhkan kreativitas dalam memperbarui strategi Ketiga COVID-19 di Indonesia, seperti Apa?’ Kompas.com
komunikasi di tingkat daerah. Pemerintah, media massa, 19 September [daring] [9
pengetahuan, keahlian, dan sumber daya dalam membentuk November 2021].
dan menjalankan strategi komunikasi yang lebih kreatif untuk Fillaili, Rizki dan Ana Rosidha Tamyis (2020) ‘Menjaga Persepsi
menangani pandemi COVID-19 di daerah masing-masing. Risiko Masyarakat Melalui Komunikasi Risiko yang Efektif pada
Menyatukan kekuatan bersama merupakan hal yang perlu Masa Pandemi COVID-19.’ Catatan Kebijakan [daring] [7
merasa bahwa pandemi adalah situasi yang dapat diatasi September 2021].
jika semua pemangku kepentingan bekerja bersama-sama Hyland-Wood, Bernadette, John Gardner, Julie Leask, dan Ullrich K.
secara solid. Pada masa pandemi, pemerintah berperan dalam H. Ecker (2021) ‘Toward Effective Government Communication
mendorong solidaritas dan menyatukan kekuatan berbagai Strategies in the Era of COVID-19.’ Humanities and Social Sciences
pihak tersebut. n Communication 8 (30). DOI: 10.1057/s41599-020-00701-w.
Ika (2021) ‘Pakar UGM Paparkan Faktor Pemicu Gelombang Ketiga
Daftar Acuan COVID-19.’ Universitas Gadjah Mada 22 Oktober [daring] [9 November 2021].
Jawa Timur.’ Katadata 9 Juni [daring] [6 September 2021]. [daring] [7 September 2021].
com 10 September [daring] [7 September 2021]. [7 September 2021].
Penanggulangan Bencana 10 Juni [daring] [9 September 2021]. tension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.htm-
Badan Pusat Statistik (2021) Perilaku Masyarakat pada Masa PPKM l?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.oha.com%2FDocuments%2FEf-
Darurat: Hasil Survei Masyarakat pada Masa Pandemi COVID-19 fective%2520Communications%2520Strategies%2520for%-
Periode 13–20 Juli 2021 [daring] [7 September 2021].
publication/2021/08/02/29234b08faa4910dee5279af/perilaku- Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (2021) Puncak Kedua, Masyarakat
masyarakat-pada-masa-ppkm-darurat--hasil-survei-perilaku- Harus Berkontribusi Menekan Kasus [daring] [26 Agustus 2021]. menekan-kasus> [9 September 2021].
BBC News Indonesia (2020) ‘Anies Baswedan: Jakarta Terapkan ———. (2020a) Kebijakan PSBB di Wilayah DKI Jakarta Mulai 14
Kembali PSBB seperti di Awal Pandemi, ‘Rem Darurat Harus Kita September 2020 [daring] [7 September 2021]. Aktivitas%20pada%20PSBB.pdf> [7 September 2021].
Berty, Teddy Tri Setio (2020) ‘Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia ———. (2020b) Pengantar Adaptasi Kebiasaan Baru [daring] [9 September 2021].
corona-di-indonesia-jadi-sorotan-dunia> [9 September 2021]. World Health Organization (2021) Infodemic [daring] [9 September 2021].
Diumumkan.’ CNBC Indonesia 12 September [daring] [7 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/
September 2021]. MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan
Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
SMERU adalah sebuah lembaga The SMERU Catatan isu ini adalah Temuan, pandangan,
penelitian independen yang Research Institute salah satu produk dan interpretasi dalam
melakukan penelitian dan pengkajian rangkaian sembilan catatan isu ini merupakan
kebijakan publik secara profesional Editor: studi SMERU yang tanggung jawab penulis
dan proaktif, serta menyediakan dan tidak berhubungan
Dhania Putri Sarahtika mengkaji kondisi sosial- dengan atau mewakili
informasi akurat dan tepat waktu ekonomi masyarakat
dengan analisis yang objektif lembaga-lembaga yang
mengenai berbagai masalah sosial- Desain dan Tata Letak: di Indonesia di tengah mendanai kegiatan dan
ekonomi dan kemiskinan yang Novita Maizir pandemi COVID-19. pelaporan The SMERU
dianggap mendesak dan penting bagi #StudiCovid19SMERU Research Institute.
rakyat Indonesia. ©2021 SMERU
4 www.smeru.or.id
no reviews yet
Please Login to review.