Materi :
  A. Pengertian Widyaiswara dan Landasan Hukum
  B. Kedudukan Widyaiswara serta landasan hukumnya
  C. Pengertian Kualifikasi Secara Umum 
  D. Penugasan dan kompetensi widyaiswara 
  E. Kompetensi Widyaiswara Abad ke-21
  F. Tugas Pokok dan Fungsi Widyaiswara
  G. Organisasi Profesi Widyaiswara
  H. Kode Etik dan Landasan Hukum
     A. Pengertian Widyaiswara
         
        Definisi      Lembaga         Administrasi       Negara        (LAN) 
        tentang Widyaiswara  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  yang 
        diangkat  sebagai  pejabat  fungsional  oleh  pejabat  yang 
        berwenang  dengan  tugas,  tanggung  jawab,  wewenang 
        untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih Pegawai Negeri 
        Sipil dan non PNS pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan 
        (Diklat) Pemerintah.
   Landasan Hukum 
    Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional 
    PNS
    Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas 
    Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat 
    PNS
    Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan 
    Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS
  Jabatan Fungsional
   Adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
    jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu 
    satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
   didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu 
           serta bersifat mandiri
    (PP Nomor : 16 Tahun 1994 – Keppres Nomor : 87 
             Tahun 1999)
   B. Kedudukan widyaiswara serta 
   landasan hukumnya
         Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
     jawab,  wewenang  dan  hak  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  suatu 
     satuan  organisasi  yang  dalam  pelaksanaan  tugasnya  didasarkan  pada 
     keahlian/dan  atau  keterampilan  tertentu  serta  bersifat  mandiri.  Jabatan 
     fungsional  pada  hakekatnya  adalah  jabatan  teknis  yang  tidak  tercantum 
     dalam  struktur  organisasi,  namun  sangat  diperlukan  dalam  tugas-tugas 
     pokok  dalam  organisasi  Pemerintah.  Jabatan  fungsional  Pegawai  Negeri 
     Sipil  terdiri  atas  jabatan  fungsional  keahlian  dan  jabatan  fungsional 
     keterampilan. Produk hukum yang mengatur pengangkatan dalam Jabatan 
     Fungsional adalah PP No. 16 tahun 1994 dan Keppres No. 87 tahun 1999.