PENGERTIAN ANALISIS KEBIJAKAN 
                             PUBLIK 
   Analisis kebijkan adalah aktivitas menciptakan tentang 
   dan dalam proses pembuatan kebijakan.
   Analisis kebijakan  adalah awal dan bukan akhir dari 
   upaya memperbaiki proses pembuatan kebijakan 
   Analisis kebijakan merupakan proses kajian yang mencakup 
   lima komponen, dan setiap komponen dapat berubah menjadi 
   komponen yang lain melalui prosedur metodologi tertentu, 
   seperti  perumusan  masalah,  peramalan,  rekomendasi, 
   pemantauan, dan evaluasi.
     MANFAAT ANALISIS KEBIJAKAN
   Dengan adanya analisis kebijakan maka pertimbangan yang 
   scientik,rasional dan objektif diharapkan dijadikan dasar bagi semua 
   pembuatan kebijakan.
   Analisis kebijakan yang baik dan komperehensif memungkinkan 
   sebuah kebijakan di desaian secra sempurna dalam rangka 
   merealisasikan tujuan berbangsa dan bernegara yakni mewujudkan 
   kesejahteraan umum.
   Analisis kebijakan menjadi sangat penting karena persoalan bersifat 
   multidimensional , saling terkait dan berkorelasi satu dengan yang lain
   Memungkinkan tersedianya panduan komprehensif bagi pelaksana dan 
   evaluasi kebijakan 
   Memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi 
   public, karena dalam metode analisi kebijakan mesti melibatkan 
   aspirasi masyarakat.
       Proses Analisis Kebijakan Publik 
         Proses analisis kebijakan public adalah 
          serangkaian aktivitas intlektual yang dilakukan 
          dalam proses kegiatan yang Bersifat politis. 
          Aktivitas politik tersebut Nampak dalam 
          serangkaian kegiatan yang mencakup 
          penyusunan agenda, formulasi kebijakan, 
          adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan 
          penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas 
          perumusan masalah, forecasting, rekomendasi 
          kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan 
          adalah aktivitas yang lebih bersifat intlektual.
     Analisis Kebijakan Publik Dalam Konteks 
                     Sejarah
   Kebijakan publik sebenarnya sudah ada sejak abad 18 SM. Namun ketika itu hanya dianggap 
   sebagai kode, bukan Undang-undang yang sistematis seperti saat ini, atau peraturan-
   peraturan.Tapi kode-kodenya mengandung makna aturan-aturan yang disebut dengan  kode 
   HAMMURABI. HAMMURABI sendiri berada di kota Mesopotamia Irak selatan. Kode ini 
   ditulis oleh penguasa Babilonia pada abad 18 SM yang berisi tentang pengaturan ketertiban 
   publik, tentang persyaratan sosial ekonomi untuk suatu pemukiman daerah urban, mengatur 
   tentang hak milik, perdagangan, hubungan keluarga, perkawinan, kesehatan, masalah 
   kriminal, dsb.
   Pada abad ke-19 kontroversi seputar kebijakan publik semakin marak. Hal ini didasari atas 
   pertanyaan apakah  Kebijakan publik sebagai bidang kajian dan dianggap sebagai ilmu 
   pengetahuan. Kontroversi ini dianggap wajar, mengingat ketika itu studi tentang hal-hal 
   yang beraroma pemerintahan, peraturan-peraturan,  sudah ada dalam ilmu sosial dan ilmu 
   politik. Jadi pengertian kebijakan publik pun di masa itu belum dapat didefinisikan. Bahkan 
   di abad ke-19 belum dikenal adanya istilah Policy Science (ilmu tentang kebijakan). Istilah 
   Policy Science sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Harold D. Laswell. Sebagai catatan 
   Harold D. Laswell bersama Myres S.McDougal merupakan ilmuwan politik yang dianggap 
   sebagai pencetus teori-teori dalam studi komunikasi. Harold yang dilahirkan pada 13 
   Februari 1902 dan Wafat 18 Desember 1978 merupakan pengembang teori-teori ilmu sosial 
   modern.