BAB I 
                                                      PENDAHULUAN 
                                                                
                       A.       Latar Belakang 
                                Total  quality  service  dipandang  sebagai  sebuah  metode  yang  sukses 
                       dalam meningkatkan kualitas dari suatu jasa. Akibatnya, total quality service yang 
                       dulunya  hanya  digunakan  oleh  perusahaan  saja  mulai  digunakan  oleh  institusi 
                       pendidikan. Institusi pendidikan telah menyerap metode total quality service dan 
                       mulai menerapkannya di manajemen sekolah. Bentuk implementasi total quality 
                       service  di  sekolah  adalah  penerapan  Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis 
                       Sekolah (MPMBS). 
                                Konsep  MPMBS ini  pun  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  20 
                       Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dalam  pasal  51  ayat  (1) 
                       menyebutkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan 
                       dasar,  dan  pendidikan  menengah  dilaksanakan  berdasarkan  Standar  Pelayanan 
                       Minimal  dengan  prinsip  manajemen  berbasis  sekolah/  madrasah.  Aturan  ini 
                       mewajibkan setiap sekolah yang ada di Indonesia menerapkan konsep MPMBS. 
                       Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) adalah sebuah konsep 
                       yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  mutu  sekolah  melalui  penerapan  prinsip-
                       prinsip  total  quality  service  pada  manajemen  sekolah.  Konsep  MPMBS 
                       berorientasi  pada  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  akan  layanan  pendidikan 
                       dengan tekanan pada peningkatan mutu terpadu. 
                                                               1 
                        
                                              2 
            
           Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah  (MPMBS)  yang  merupakan 
           implementasi dari total quality service tentu memiliki siklus yang sama dengan 
           total  quality  service,  yakni  plan,  do,  check,  act,  dan  analyze  yang  telah 
           disesuaikan dengan konteks pendidikan. Penerapan siklus ini dalam manajemen 
           sekolah diharapkan dapat meningkatkan mutu sekolah. Namun, saat ini penerapan 
           konsep MPMBS masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan masih 
           banyak  di  sekolah-sekolah  yang  menerapkan  MPMBS  belum  memiliki  tim 
           penjaminan mutu pendidikan sekolah. Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu 
           Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  (Kemendikbud,  2016;  36)  menyebutkan  tim 
           penjaminan  mutu  pendidikan  sekolah  merupakan  tim  independen  di  luar 
           manajemen sekolah. 
               Tim penjaminan mutu pendidikan sekolah ini dikenal sebagai penjamin 
           mutu internal.  Keberhasilan  penjamin  mutu  internal  di  sekolah  dinilai  dengan 
           tingkat keberhasilan sekolah tersebut dalam memenuhi delapan Standar Nasional 
           Pendidikan. Delapan Standar Nasional Pendidikan ini digunakan sebagai acuan 
           untuk menentukan status akreditasi dari sebuah sekolah. Namun, berdasarkan data 
           Kementerian Pendidikan dan Budaya menyebutkan bahwa masih terdapat 4.058 
           sekolah  yang  tidak  terakreditasi  (nasional.kompas.com,  2017).  Sekolah  yang 
           memiliki status tidak terakreditas ini membuktikan dua hal, yakni sekolah tersebut 
           belum  berhasil  memenuhi  delapan  Standar  Nasional  Pendidikan  dan  tidak 
           terpenuhinya delapan Standar Nasional Pendidikan itu disebabkan oleh penjamin 
           mutu internal yang belum bekerja optimal atau penjamin mutu internal yang tidak 
           bekerja secara independen. 
                              
            
                                              3 
            
               Penjamin  mutu  internal  di  sekolah  seringkali  dimasukkan  dalam 
           wewenang  seorang  pimpinan  sekolah,  yakni  kepala  sekolah.  Hal  inilah  yang 
           dimaksud penjamin mutu internal di sekolah tidak bekerja secara  independen. 
           Kepala  sekolah  memiliki  dua  wewenang  sekaligus,  yakni  sebagai  pimpinan 
           sekolah dan penjamin mutu internal. Hal ini tentu berdampak kepada kompetensi 
           yang harus dimiliki oleh kepala sekolah.  
               Permendiknas  No.  13  tahun  2007  menyebutkan  bahwa  setiap  kepala 
           sekolah  wajib  memiliki  5  kompetensi,  yakni  kepribadian,  manajerial, 
           kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Akan tetapi, terdapat 19 kepala sekolah dari 
           SD  hingga  SMA  di  Bandung  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  berupa 
           menerima hasil tidak sah dari penjualan kepada anak sekolah, penerimaan yang 
           tidak  dilaporkan  atas  pengelolaan  barang  daerah,  dan  dugaan  gratifikasi  dari 
           penerimaan mutasi siswa baru (regional.kompas.com, 2016). Kasus pelanggaran 
           ini  menunjukkan  kompetensi  kepribadian  masih  belum  dimiliki  oleh  beberapa 
           kepala sekolah. Kepala sekolah sesuai dengan kompetensi kepribadiannya harus 
           memiliki integritas  kepribadian  sebagai  pemimpin  dan  bersikap  terbuka  dalam 
           melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya. 
               Kepala  sekolah  yang  tidak  memiliki  lima  kompetensi  yang  telah 
           diwajibkan ini menunjukkan bahwa dalam penerapan MPMBS di sekolah-sekolah 
           masih memiliki kendala manajerial. Kendala manajerial ini merupakan kurangnya 
           komitmen  kepala  sekolah  akan  tugas  dan  wewenang  sebagai  seorang  kepala 
           sekolah.  Penyebab  kurangnya  komitmen  ini  salah  satunya  adalah  wewenang 
           ganda yang dimiliki oleh kepala sekolah tersebut. 
                              
            
                                                                                                            4 
                          
                                  Kepala sekolah yang memiliki wewenang ganda ini juga menimbulkan 
                         permasalahan  lainnya,  yakni  koordinasi  dalam  manajemen  sekolah  tersebut 
                         berjalan  tidak  efektif.  Tugas  penjamin  mutu  internallah  yang  mengkoordinasi 
                         pelaksanaan penjaminan mutu di sekolah dan mengevaluasinya. Hasil evaluasi 
                         dan  rekomendasi  strategi  akan  diberikan  kepada  kepala  sekolah.  Kemudian, 
                         kepala sekolah akan mengolah hasil evaluasi dan rekomendasi strategi tersebut 
                         menjadi  sebuah  perencanaan.  Akan  tetapi,  hal  ini  tidak  terjadi  demikian. 
                         Bergabungnya  wewenang  penjamin  mutu  internal  dengan  wewenang  kepala 
                         sekolah  membuat  tugas-tugas  yang  dilakukan  dalam  manajemen  sekolah  akan 
                         tumpang tindih. Tugas yang tumpang tindih ini akan membentuk sebuah kendala 
                         organisasional.   Kendala     organisasional    ini   menjadi    penghalang     bagi 
                         pengoptimalan penerapan MPMBS di sekolah. 
                                  Selain  itu,  kendala  organisasional  ini  juga  timbul  akibat  adanya 
                         perubahan sistem pendidikan pada sekolah yang menerapkan MPMBS. Sebelum 
                         penerapan MPMBS sistem yang digunakan bersifat sentralistik. Artinya, semua 
                         pengelolaan diserahkan kepada pemerintah. Setelah penerapan MPMBS sistem 
                         pendidikan yang digunakan bersifat desentralis sehingga semua pengelolaan ada 
                         pada sekolah tersebut. Perubahan sistem pendidikan ini membutuhkan adaptasi, 
                         pada masa adaptasi inilah akan banyak permasalahan yang timbul. Permasalahan-
                         permasalahan  tersebut  dapat  dihindari  apabila  dari  sisi  organisasi  sekolah 
                         memiliki kerja sama yang kuat. Kerja sama akan membentuk koordinasi antar 
                         individu  di  sekolah  sehingga  masa  adaptasi  dapat  dilalui  dengan  baik  dan 
                         MPMBS dapat diterapkan secara optimal.