Mata Kuliah Teori Governance
                  REFORMASI KELEMBAGAAN
              (REFORMASI BIROKRASI) DI INDONESIA
                      Disusun oleh : (KELAS G)
                  Rizki Adila Ramadhan 135030100111037
                  Yoga Rizki B. Prabowo 135030100111070
                    Febrian Fahreza 135030101111132
                Fakhrul Azzami Miftakhuddin 135030101111133
                  Mochamad Ihyauddin 135030101111145
              PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
                   JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
                   FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
                     UNIVERSITAS BRAWIJAYA
                           MALANG
                            2014
                         BAB I
                      PENDAHULUAN
        1.1    Latar Belakang 
           Belakangan ini, dalam segala aspek yang berhubungan dengan pemerintahan,
        reformasi   birokrasi   menjadi   isu   yang   sangat   kuat   untuk   direalisasikan.   Terlebih
        lagi,birokrasi pemerintah Indonesia telah memberikan sumbangsih yang sangat besar
        terhadap   kondisi   keterpurukan   bangsa   Indonesia   dalam   krisis   multidimensi   yang
        berkepanjangan. Birokrasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi
        telah membangun budaya birokrasi yang kental dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme
        (KKN). 
           Akan tetapi, pemerintahan pasca reformasi pun tidak menjamin keberlangsungan
        reformasi birokrasi terealisasi dengan baik. Kurangnya komitmen pemerintah pasca
        reformasi terhadap reformasi birokrasi ini cenderung berbanding lurus dengan kurangnya
        komitmen pemerintah terhadap pemberantasan KKN yang sudah menjadi penyakit akut
        dalam birokrasi pemerintahan Indonesia selama ini. Sebagian masyarakat memberikan
        cap negatif terhadap komitmen pemerintah pascareformasi terhadap reformasi birokrasi.
        Ironisnya, sebagian masyarakat Indonesia saat ini, justru merindukan pemerintahan Orde
        Baru yang dinggap dapat memberikan kemapanan kepada masyarakat, walaupun hanya
        kemapanan yang bersifat semu.
           Agar Indonesia tidak semakin jatuh maka birokrasi Indonesia perlu melakukan
        reformasi secara menyeluruh. Reformasi itu sesungguhnya harus dilihat dalam kerangka
        teoritik dan empirik yang luas, mencakup didalamnya penguatan masyarakat sipil (civil
        society), supremasi hukum, strategi pembangunan ekonomi dan pembangunan politik
        yang saling terkait dan mempengaruhi. Dengan demikian, reformasi birokrasi juga
        merupakan bagian tak terpisahkan dalam buruknya birokrasi saat ini.
        1.2    Rumusan Masalah
           Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, penulis mengemukakan beberapa
        rumusan masalah, diantaranya: 
        1. Apakah yang dimaksud dengan  reformasi birokrasi?
        2. Bagaimana reformasi birokrasi di Indonesia?
        3. Bagaimana birokrasi Indonesia sebelum adanya reformasi birokrasi?
        4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan reformasi birokrasi yang seharusnya 
           dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi patologi birokrasi?
        1.3    Tujuan Penulisan
           Tujuan penulisan ini adalah untuk mngkaji kembali bagaimana sebenarnya
        pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Selain itu, pembuatan makalah ini juga
        bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana proses dari reformasi
        birokrasi itu sendiri di Indonesia guna mengatasi patologi birokrasi di Indonesia.
                         BAB II
                       PEMBAHASAN
        2.1    Reformasi Birokrasi
           2.1.1 Definisi Reformasi Birokrasi
           Birokrasi bukanlah suatu fenomena yang baru bagi kita karena sebenarnya telah
        ada dalam bentuknya yang sederhana sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Namun demikian
        kecenderungan mengenai konsep dan praktek birokrasi telah mengalami perubahan yang
        berarti sejak seratus tahun terakhir ini. Dalam Masyarakat yang modern, birokrasi telah
        menjadi suatu organisasi atau institusi yang penting. Pada masa sebelumnya ukuran
        negara pada umumnya sangat kecil, namun pada masa kini negara-negara modern
        memiliki luas wilayah, ruang lingkup organisasi, dan administrasi yang cukup besar
        dengan berjuta-juta penduduk. 
           Reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada
        yang sudah ada. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk
        didalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan. Dalam
        pengertian ini perubahan masyarakat diarahkan pada development (Susanto, 180). Karl
        Mannheim sebagaimana disitir oleh Susanto menjelaskan bahwa perubahan masyarakat
        adalah berkaitan dengan norma-normanya. Development adalah perkembangan yang
        tertuju   pada   kemajuan   keadaan   dan   hidup   anggota   masyarakat,   dimana   kemajuan
        kehidupan ini akhirnya juga dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian maka
        perubahan   masyarakat   dijadikan   sebagai   peningkatan   martabat   manusia,   sehingga
        hakekatnya perubahan masyarakat berkait erat dengan kemajuan masyarakat. Dilihat dari
        aspek perkembangan masyarakat tersebut maka terjadilah keseimbangan antara tuntutan
        ekonomi, politik, sosial dan hukum, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta
        konsensus antara prinsip-prinsip dalam masyarakat (Susanto: 185-186).
           Reformasi ini harus dilakukan oleh pejabat tertinggi, seperti presiden dalam suatu
        negara   atau   menteri/kepala   lembaga   pada   suatu   departemen   dan   kementerian
        negara/lembaga   negara,   sebagai   motor   penggerak   utama.   Reformasi   birokrasi   di