Pancasila Paradigma 
     Pembangunan  Iptek
     
      Paradigma mempunyai pengertian 
      kerangka berpikir, sumber nilai, dan 
      orientasi arah.
     
      Pembangunan nasional adalah upaya 
      bangsa untuk mencapai tujuan 
      nasionalnya sebagaimana dinyatakan 
      dalam Pembukaan UUD 1945.
     
      Pancasila sebagai paradigma 
      pembangunan nasional menganduing 
      arti bahwa segala aspek pembangunan 
      harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
     Konsep yang harus diperhatikan 
     dalam kedudukan Pancasila sebagai 
     paradigma pembangunan nasional
     
      Pancasila harus menjadi kerangka kognitif 
      dalam identifikasi diri sebagai bangsa.
     
      Pancasila sebagai landasan 
      pembangunan nasional
     
      Pancasila merupakan arah pembangunan 
      nasional
     
      Pancasila merupakan etos pembangunan 
      nasional
     
      Pancasila sebagai moral pembangunan
    Prinsip Pembangunan 
    Nasional
    
     Hormat terhadap keyakinan religius 
     setiap orang
    
     Hormat terhadap martabat manusia 
     sebagai pribadi atau subyek (manusia 
     seutuhnya)
    
     Kesatuan sebagai bangsa yang melayani 
     segala bentuk sektarianisme
    
     Nilai-nilai yang terkait dengan demokrasi 
     konstitusional.
    
     Keadilan sosial yang mencakup 
     persamaan dan pemerataan
     Pancasila Sebagai Paradigma 
     Pengembangan 
     Ipoleksosbudhankam
     
      Ideologi
     Dalam pengembangan Pancasila sebagai 
      ideologi harus memandang sebagai 
      ideologi yang dinamis yang dapat 
      menangkap tanda-tanda perkembangan 
      zaman dan perubahan zaman.
     Untuk itu kita harus memperhatikan 
      peranan dan dan kedudukan Pancasila 
      yaitu:
     1.Pancasila sebagai ideologi terbuka
     2.Wawasan kebangsaan (nasionalisme)
    Pengembangan Politik
    
     Dalam usaha membangun kehidupan 
     politik, maka perlu dikembangkan:
    1.Sistem politik nasional yang 
     berkedaulatan rakyat, demokratis, 
     dan terbuka
    2.Kemandirian partai politik dalam 
     memperjuangkan kepentingan rakyat
    3.Pendidikan politik kepada masyarakat
    4.Pemilu yang lebih berkualitas