PERTEMUAN III
            TEORI-TEORI KUALIFIKASI 
                       HPI
           
              Teori Kualifikasi Lex Fori
           
             Teori Kualifikasi Lex Cause
           
             Teori Kualifikasi Bertahap
        TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
      Inti Teori :
      “Kualifikasi harus dilakukan berdasarkan hukum dari pengadilan 
      yang mengadili perkara (lex fori) karena sistem kualifikasi adalah 
      bagian dari hukum intern lex fori tersebut.”
      Tokoh Kualifikasi Lex Fori :
      1. Franz Kahn (Jerman)
      2. Bartin (Perancis)
         TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
       FRANZ KAHN mengatakan bahwa kualifikasi harus dilakukan berdasakan lex 
       fori karena :
       A.  Kesederhanaan (simplicity)
        Pengertian,  batasan  dan  konsep-konsep  hukum  yang  digunakan  dalam 
        penyelesaian sengketa adalah yang paling dikenal oleh hakim.
       B.  Kepastian (certainty)
         Pihak-pihak yang berperkara mengetahui terlebih dahulu kualifikasi yang 
         akan dilakukan oleh hakim berserta dengan konsekuensi yuridiknya.
          TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
       BARTIN mengatakan bahwa kualifikasi harus dilakukan dengan Lex Fori karena :
       • Seorang  hakim  telah  disumpah  untuk  menegakkan  hukumnya  sendiri  dan 
        bukan sistem hukum asing mana pun.
       • Pemberlakuan hukum asing hanya sebagai wujud kesukarelaan forum untuk 
        membatasi kedaulatan hukumnya.
       • Jika hakim menghadapi lembaga hukum asing yang tidak dikenal dalam lex fori, 
        ia  harus menerapkan konsep hukumnya sendiri yang dianggap paling setara 
        dengan konsep hukum asing itu.
       TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
   Pengecualian penerapan kualifikasi Lex Fori :
   a. Jika perkara yang dihadapi menyangkut penentuan 
     hakikat suatu benda sebagai benda tetap atau benda 
     bergerak  Lex Situs (hukum dari tempat benda terletak).
   b.  Jika perkara menyangkut kontrak-kontrak yang dibuat 
     melalui korespondensi, penentuan saat dan sah tidaknya 
     pembentukan kontrak  Lex Loci Contractus (hukum dari 
     tempat pembuatan kontrak).