PERENCANAAN DAN 
                PEMBANGUNAN 
                 WILAYAH KOTA 
                     PESISIR
                       Kelompok 10 B
                    SITI NUR AISAH _ FIKRI ARIA 
                         ZULFIKAR
                  Garis Besar Pembahasan
                         Konsep Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir
                   0
                   1
                         .
                    0
                         . Potensi Bencana di Pesisir Pantai Indonesia
                    2
                   0    Bencana Tsunami Aceh 2004 dan Pembangunan
                   3
                                                   DEFINISI DAN PENGERTIAN WILAYAH PESISIR (Dahuri, et.al., 1996)
    “Kawasan peralihan antara ekosistem laut dan darat”
      BATAS KE ARAH DARAT :
     1. Ekologis : Kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh
     proses-proses kelautan, seperti pasang surut, interusi air
     laut, dll.
     2. Administratif : Batas terluar sebelah hulu dari desa
     pantai atau jarak definitif secara arbitrer (2 km, 20 km,
     dst. dari garis pantai)
     3. Perencanaan : Bergantung pada permasalahan atau
     substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah
     pesisir.
     • Pencemaran dan sedimentasi : suatu kawasan darat
     dimana dampak pencemaran dan sedimentasi yang
     ditimbulkan disini memberikan dampak di kawasan
     pesisir.
     • Hutan mangrove : batas terluar sebelah hulu kawasan
     hutan mangrove.
      Konsep Penataan Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
       Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 
     pemanfaatan  ruang,  dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang.  Ruang 
     wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara 
     kepulauan  berciri  Nusantara,  baik  sebagai  kesatuan  wadah  yang 
     meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di 
     dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya 
     pengelolaannya  secara  bijaksana,  berdaya  guna,  dan  berhasil  guna 
     dengan  berpedoman  pada  kaidah  penataan  ruang  sehingga  kualitas 
     ruang  wilayah  nasional  dapat  terjaga  keberlanjutannya  demi 
     terwujudnya  kesejahteraan  umum  dan  keadilan  sosial  sesuai  dengan 
     landasan  konstitusional  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia 
     Tahun 1945 (UU No. 26 thn 2007).