DAFTAR ISI
           PENDAHULUAN 
           PENDAHULUAN 
             PROJECT DELIVERY SYSTEM 
             PROJECT DELIVERY SYSTEM 
              KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
              KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
              STANDARD DAN PEDOMAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 
              STANDARD DAN PEDOMAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 
              TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN
              TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN
             PENUTUP 
             PENUTUP 
                                                 2
    1. PENDAHULUAN
   Deskripsi Singkat
   Mata  Pelatihan  ini  menjelaskan  Peraturan  Perundangan  dan 
   Kebijakan  yang  terkait  dengan  Pelaksanaan  Kontrak  Pekerjaan 
   Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun.
     Tujuan Pembelajaran
     Kompetensi Dasar                     Indikator Keberhasilan
     Setelah mengikuti                    1.  Peserta mampu menjelaskan 
     pembelajaran mata pelatihan              tentang Sistem 
     ini, para peserta pelatihan              Penyelenggaraan Proyek. 
     diharapkan mampu memahami                (Project Delivery System)
     peraturan perundangan yang           2.  Peserta mampu menjelaskan 
     terkait Sistem Kontrak                   tentang kebijakan pengadaan 
     Pekerjaan Konstruksi                     barang jasa pemerintah.
     Terintegrasi Rancang dan             3.  Peserta mampu mengerjakan 
     Bangun.                                  dan mengoperasionalkan 
                                              standar dan pedoman 
                                              pengadaan barang jasa 
                                              khususnya pada Pekerjaan 
                                              Konstruksi Terintegrasi 
                                              Rancang dan Bangun.
            POKOK BAHASAN
     1. Sistem Penyelenggaraan Proyek/ 
       Delivery System (PDS)
        a.Swakelola (owner-provided delivery)
        b.Tradisional (design bid build/DBB)
        c.Rancang Bangun (design build/DB)
              d. Engineering Procurement Construction (EPC
                2. Kebijakan Pengadaan Barang Jasa 
                    Pemerintah
                      a. Peran Pengadaan Barang/ Jasa dalam 
                Pembangunan 
                          Indonesia
                      b. Sumber Daya Konstruksi
                      c. Percepatan Pelaksanaan Konstruksi
       3. Standard dan Pedoman Pelaksanaan  
            Konstruksi Terintegrasi Rancang dan 
            Bangun
              a. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang 
                  Jasa Konstruksi
              b. Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa
              c. Peraturan Menteri PUPR tentang Pekerjaan Konstruksi 
                  Terintegrasi Rancang dan Bangun.
                                                 6