KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN 
      PEMERINTAHAN DI KECAMATAN
                             PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN  
                                                      6 Urusan (Absolut)                     •Sebagian dapat 
                                       Urusan         1.Politik Luar Negeri                   diselenggarakan 
                                    Pemerintahan      2.Pertahanan                            Sendiri oleh 
                                       Absolut        3.Keamanan                              Pemerintah; 
                                     (Pemerintah      4.Yustisi                              •Sebagian dapat 
                                        Pusat         5.Moneter dan Fiskal Nasional           diselenggarakan 
                                                      6.Agama                                 melalui asas 
                                                                                              Dekonsentrasi; 
                                                   Pemerintah            Diselenggarakan : Sendiri oleh Pemerintah 
                                                      Pusat              Pusat; asas Dekonsentrasi & Asas Tugas 
                                                                         Pembantuan 
                 Penyelenggaraan      Urusan                                                 6 Pelayanan Dasar
                      Urusan       Pemerintahan                        24 Urusan Wajib
                   Pemerintahan      Konkuren
                                                                       8 Urusan              18 bkn pelayanan 
                                                                       Pilihan (terkait      Dasar
                                                                       potensi               Diselenggarakan 
                                                   Pemerintah          unggulan)             melalui    asas 
                                                     Daerah                                  Otonomi dan Tugas 
                                                                                             Pembantuan
                                                                         Gubernur
                                       Urusan                                                       Camat
                                    Pemerintahan       Presiden
                                       Umum                           Bupati/Walikota             Kelurahan 
                MEKANISME PELIMPAHAN DAN PENUGASAN
                    URUSAN PEMERINTAHAN ( UU 23/2014)
                                             Pemerintah 
                                                 Pusat
                         Dekonsentras                                       Dekonsentras
                              i                               Tugas              i
                                                            Pembantuan
                                                                             1.Gubernur     Sbg 
                   Instansi Vertikal                    Gubernur               Wakil Pemerintah
                                            Tugas                            2.Gubernur     Sbg 
                                          Pembantua       Kepala 
                                              n                                Pelaksana    Urs. 
                                                          Daerah               Pemerintahan 
                                                          Otonom               Umum
                         Dekonsentra
                            si                                 Tugas 
                                                             Pembantuan
                  1. Bupati/Walikota Sbg    Bupati/Walikota Sbg 
                     Penyelenggaran Urs 
                     Pemerintahan Umum    Kepala Daerah Otonom
                  2. Instansi Vertikal                  
                     PERKEMBANGAN KEBIJAKAN TERKAIT KECAMATAN 
                           UNSUR                   UU                 UU                UU                    UU 
                       PERBANDINGAN            5 TAHUN 74        22 TAHUN 99        32 TAHUN 04         23 TAHUN 2014
                    KEDUDUKAN                    Wilayah       Lingkungan Kerja      Perangkat        Bagian Wilayah dari 
                    KECAMATAN                  Administrasi        Perangkat           Daerah              Kab/Kota 
                                              Pemerintahan          Daerah
                                                                                                        Kepala Perangkat 
                    KEDUDUKAN CAMAT          Kepala Wilayah        Perangkat         Perangkat          Daerah di Kec. &  
                                                                    Daerah             Daerah        Pelaksana Urs PUM di 
                                                                                                          Wilayah Kec.
                    KEWENANGAN CAMAT             Atributif         Delegatif         Atributif &          Atributif & 
                                                                                      Delegatif             Delegatif
                    KOORDINASI WILAYAH          MUSPIKA            Tidak Ada          Tidak Ada          FORKOPIMKA
                                                                                                              Tipe 
                    KLASIFIKASI                   Sama               Sama              Sama            A = BEBAN BESAR
                    KECAMATAN
                                                                                                        B = BEBAN KECIL
                    PEMBIAYAAN                    APBN               APBD               APBD             APBD & APBN
                    PELANTIKAN CAMAT            Gubernur          Bup/Walkot        Bup/Walkot          Bup/Walkot. Dpt 
                                                                                                      dibatalkan oleh Gub
                    KECAMATAN BERDASARKAN UU 23/2014
                        PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
                                   URUSAN PEMERINTAHAN
                                     URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 
                                         (KEWENANGAN PRESIDEN)
                 ABSOLUT 1. menjaga  kesatuan  dan  persatuan  bangsa;menjaga  KONKUREN
                                 ideologi negara;
                              2. memelihara  harmonisasi  kehidupan  masyarakat 
                                 berkaitan dengan hubungan antar suku, agama, ras, 
                                 dan  antar  golongan;mengkoordinasikan  hubungan 
                                 antar instansi pemerintahan yang ada di wilayahnya; 
                              3. memfasilitasi  terwujudnya  nilai-nilai  demokrasi 
                                 untuk   mempercepat   terbentuknya   masyarakat 
                                 madani; dll
                                            Dilimpahkan kepada
                                        GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA
                                        WILAYAH KERJA ADMINISTRASI
                                           Dilimpahkan  kepada
                                      BUPATI/WALIKOTA KEPADA CAMAT