KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA
                                OLEH
                        NAMA : MUHAMMAD ULIL ABSHOR 
                            NIM/NPM : 11820031
                       PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSYIYAH
                 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM WALI SEMBILAN SEMARANG
  1
                   Sekilas Tentang 
                   Kode Etik Advokat Indonesia
  2                Kode Etik Advokat Indonesia ini dibuat dan diprakarsai oleh KKAI, 
                   yang disahkan dan ditetapkan oleh tujuh organisasi profesi. Kode 
                   Etik ini akan berlaku sebagai satu-satunya Peraturan Kode Etik di 
     MAIN          Indonesia sejak tanggal berlakunya UU Advokat.
  3                TUJUH ORGANISASI TERSEBUT ADALAH:
     MENU          1. IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)
                   2. ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)
                   3. IKATAN PENASEHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)
                   4. HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI)
  4                5. SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)
                   6. ASSOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)
                   7. HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (HKHPM)
  5
                                                SEJAWAD 
         1
                   Advokat Asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan       Pendirian kantor advokat dalam 
                                                     ASING
                   yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada    bentuk apapun tidak diizinkan di 
                   serta wajib mentaati Kode Etik ini.                               Indonesia apabila didirikan 
    2                                                                                oleh advokat asing, begitu pula 
                   Advokat asing adalah advokat berkewarganegaraan asing             kantor perwakilannya.
                   yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik 
                   Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan 
                   perundang-undangan (Pasal 1 angka 8 UU Advokat)
   3                                                                            “Jadi, advokat asing hanya diperbolehkan
                   Dapatkah Advokat                                                kerja di lembaga milik orang lokal saja, tidak boleh
                   Asing Mendirikan                                                mendirikan lembaga sendiri.
                   Kantor Hukum di 
   4               Indonesia?
                                                      Di dalam Pasal 23 ayat (1) UU Advokat dan Pasal 
                                                      19 ayat (1) Permenkumham 26/2017, advokat 
                                                      asing dilarang beracara di sidang pengadilan, 
   5                                                  berpraktik, dan/atau membuka kantor jasa hukum 
                                                      atau perwakilannya di Indonesia.
CARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA
  1
            Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara 
             dapat ditunjukkan kepada Hakim apabila dianggap perlu.
            Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Advokat 
             akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka 
      2 Pengadilan.
            Dalam  perkara  perdata  yang  sedang  berjalan,  Advokat  hanya  dapat  menghubungi 
             Hakim  apabila  bersama-sama  dengan  Advokat  pihak  lawan,  dan  apabila  ia 
             menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat "ad informandum" maka hendaknya 
  3          seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada 
             Advokat pihak lawan.
            Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapar menghubungi Hakim 
             apabila bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum.
  4         Advokat  tidak  dibenarkan  mengajari  dan  atau  mempengaruhi  saksi-saksi  yang 
             diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dam 
             perkara pidana.
            Apabila  Advokat  mengetahui,  bahwa  seseorang  telah  menunjuk  Advokat  mengenai 
             suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu 
  5          tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut.