PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  TANAH BUMBU
                                    NOMOR 1 TAHUN  2012 
                                          TENTANG 
                     RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN TANAH BUMBU
                           DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                                    BUPATI  TANAH BUMBU,
           Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber
                             pendapatan daerah   guna membiayai penyelenggaraan
                             pemerintahan   daerah   dalam   rangka   meningkatkan
                             pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
                          b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28
                             Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
                             maka Retribusi   Jasa   Umum   yang   meliputi   Retribusi
                             Pelayanan      Kesehatan,      Retribusi     Pelayanan
                             Persampahan/Kebersihan,   Retribusi   Penggantian   Biaya
                             Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil,
                             Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat,
                             Retribusi   Pelayanan   Pasar,   dan   Retribusi   Pengujian
                             Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengelolaan Limbah Cair,
                             Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan,
                             dan  Retribusi   Menara   Telekomunikasi   pemungutannya
                             menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
                          c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf
                             a,   dan   huruf   b,   perlu   menetapkan   Peraturan   Daerah
                             tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu;
           Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-
                             Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II
                             Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
                             dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang
                             Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
                             berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara
                             (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
                             74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
                             3850);
                          2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun l974 tentang Perkawinan
                             (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
                             1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
                             30l9);
                          3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
                             Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                             1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
                             Indonesia Nomor 3209);
               4. Undang-Undang   Nomor   9   Tahun   1992   tentang
                Keimigrasian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
                1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
                lndonesia Nomor 3474);
               5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
                (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
                74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
                3611);
               6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
                Praktek   Monopoli   dan   Persaingan   Usaha   Tidak   Sehat
                (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
                33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
                3817);
               7. Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2002   tentang
                Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
                Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
                Republik Indonesia Nomor 4235);
               8. Undang-Undang   Nomor   2   Tahun   2003   tentang
                Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
                Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
                Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
                Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
               9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
                Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
                Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
                Nomor 4286);
              10. Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2004   tentang
                Perbendaharaan   Negara   (Lembaran   Negara   Republik
                Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
                Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
              11. Undang-Undang   Nomor   32   Tahun   2004   tentang
                Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
                Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
                Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
                diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
                Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
                Undang-Undang   Nomor   32   Tahun   2004   tentang
                Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
                Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
                Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
              12. Undang-Undang   Nomor   33   Tahun   2004   tentang
                Perimbangan   Keuangan   antara   Pemerintah   Pusat   dan
                Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
                Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
                Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
              13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
                (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
                132,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
                Nomor 4444);
              14. Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   2006   tentang
                Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
                Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
                Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
              15. Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2006   tentang
                Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
                lndonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
                Negara Republik lndonesia Nomor 4674);
              16. Undang-Undang   Nomor   18   Tahun   2008   tentang
                Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia
                Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
                Republik Indonesia Nomor 4852);
              17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
                dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
                Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
                Republik Indonesia Nomor 5025);
              18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
                Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
                Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
                Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
              19. Undang-Undang   Nomor   32   Tahun   2009   tentang
                Perlindungan   dan   Pengelolaan   Lingkungan   Hidup
                (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
                139,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
                Nomor 5058);
              20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
                (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
                144,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
                Nomor 5063);
              21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
                Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
                Nomor   153,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
                Indonesia Nomor 5072);
              22. Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   2011   tentang
                Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
                Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2011   Nomor   82,
                Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
                5234);
              23. Peraturan   Pemerintah   Nomor   9   Tahun   1975   tentang
                Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
                Perkawinan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
                1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
                Indonesia Nomor 3050);
              24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
                Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
                (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1983  Nomor
                36, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
                3258)     sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan
                Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
                Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
                Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
                (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor
                90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
                5145);
              25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
                Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
                Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
                republik Indonesia Nomor 3527); 
              26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang
                Pengelolaan   Perkembangan   Kependudukan   (Lembaran
                Negara   Republik   Indonesia   Tahun   1994   Nomor   49,
                Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
                3559)   sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan
                Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
                Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang
                Pengelolaan   Perkembangan   Kependudukan   (Lembaran
                Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2009   Nomor   134,
                Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
                5053);
              27. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
                Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
                Indonesia Nomor 4575);
              28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
                Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
                Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
                Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
              29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
                Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
                Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
                Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
                Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
              30. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
                Pelaksanaan   Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2006
                tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
                Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
                Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
              31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
                Pembagian   Urusan   Pemerintahan   antara   Pemerintah,
                Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
                Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
                Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
                Republik Indonesia Nomor 4737);
              32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010  tentang Tata
                cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
                Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
                Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
                Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
              33. Peraturan   Presiden   Nomor   1   Tahun   2007   tentang
                Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
                Perundang-undangan;
              34. Peraturan   Presiden   Nomor   25   Tahun   2008   tentang
                Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
                Pencatatan Sipil;
              35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
                tentang   Pembentukan   Produk   Hukum   Daerah   (Berita
                Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
              36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 25
                Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi