DAMPAK KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LPJ TERHADAP 
                   PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KPPN SURABAYA II 
         
         
         
                                 ARTIKEL ILMIAH 
         
         
         
         
         
         
         
         
                                      Oleh : 
         
         
                                ARINIE HEMBARWATI 
                                  NIM: 2014410384 
         
         
         
         
         
         
                      SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS 
                                   S U R A B A Y A 
                                       2017 
        
                       THE IMPACT OF DELAY IN SUBMITTING ACCOUNTABILITY REPORT 
                                 TO THE PRESENTAION OF FINANCIAL STATEMENT 
                                                   AT KPPN SURABAYA II 
              
                                                       Arinie Hembarwati 
                                                           2014410384 
                                             2014410384@students.perbanas.ac.id 
              
              
              
                                                           ABSTRACT 
                        This study discussed the impact of delay submitting accountability Conducted by the 
                work unit. Prepare an accountability report is an obligation for a treasurer of the work unit  
                to be delivered to the KPPN for accountability of the money it manages. The treasurer of the 
                work unit is required to submit its accountability report the following month after the funds 
                received  from  the  KPPN  and  managed.  The  goals  of  this  study  is  to  know  how  is  the 
                procedure of reporting responsibility submitted the impact that resulted from the delay in 
                submitting report of accountability to presentation of financial report of KPPN Surabaya II. 
                In this study the authors collected the data through interview and documentation. The result 
                showed that the impact of delay in reporting of accountability report to KPPN Surabaya II 
                financial statements that can lead to errors of recording on the balance sheet of financial 
                statements. 
              
                Keywords: Impact, Accountability report, KPPN Surabaya II 
              
              
              
                                                                   
                PENDAHULUAN                                          neraca,   laporan    laba    rugi,   laporan 
                      Laporan  keuangan  adalah  laporan             perubahan  posisi  keuangan  yang  dapat 
                yang menginformasikan mengenai kondisi               disajikan  dalam  berbagai  cara  seperti, 
                keuangan dalam sebuah perusahaan selama              laporan arus kas, atau laporan arus dana, 
                suatu    periode   tertentu.   Tujuan  dari          catatan  dan  laporan  lain  serta  materi 
                dibuatnya    laporan    keuangan  tersebut           penjelasan yang merupakan bagian integral 
                adalah  untuk  dapat  memudahkan  para               dari laporan keuangan”. 
                pengguna laporan keuangan dalam menilai                    Terdapat     dua    macam      laporan 
                kinerja  dari  perusahaan  tersebut  berjalan        keuangan  yaitu  laporan  keuangan  secara 
                dengan  baik  atau  tidak,  serta  dapat             umum        dan      laporan       keuangan 
                digunakan      untuk    mengambil       suatu        pemerintahan.       Laporan        keuangan 
                keputusan      bagi    pengguna      laporan         pemerintahan      adalah    laporan     yang 
                keuangan  tersebut  dan  dijadikan  bahan            dipertanggungjawabkan        untuk    sektor 
                evaluasi    untuk    memperbaiki      kinerja        publik atau pemerintahan. Serta digunakan 
                keuangan      perusahaan     pada    periode         untuk    mengawasi      dan    mengevaluasi 
                berikutnya.                                          kinerja  serta  kondisi  keuangan  suatu 
                      Pengertian      laporan      keuangan          organisasi pemerintahan yang terjadi pada 
                menurut           Standar         Akuntansi          satu  periode  tertentu.  Komponen  dari 
                Keuangan  (SAK):  “Laporan  keuangan                 laporan  keuangan  terdiri  dari  dua  jenis, 
                adalah  bagian  dari  proses  pelaporan              yaitu Laporan Pelaksanaan Anggaran, dan 
                keuangan yang lengkap biasanya meliputi 
                                                                                                               1 
                Laporan      Finansial.    Dalam      Laporan         tentang   Pedoman   Penyusunan  Laporan 
                Pelaksanaan anggaran terdiri atas Laporan             Keuangan Kementerian/Lembaga. 
                Realisasi  Anggaran  (LRA)  dan  Laporan                     Laporan Pertanggungjawaban adalah 
                Perubaha                                              suatu  dokumen  yang  disusun  atau  ditulis 
                                                                      dengan  tujuan  untuk  menginformasikan 
                       Saldo Anggaran Lebih (SAL). Pada               mengenai  pelaksanaan  suatu  kegiatan, 
                Laporan  Finansial  terdiri  atas  Neraca,            dimana  nantinya  laporan  tersebut  akan 
                Laporan     Operasional      (LO),    Laporan         disampaikan  kepada  instansi  yang  lebih 
                Perubahan  Ekuitas  (LPE),  Laporan  Arus             tinggi      maupun        sederajat     untuk 
                Kas  (LAK),  dan  Catatan  atas  Laporan              mempertanggungjawabkan  kegiatan  yang 
                Keuangan  (CaLK).  Menurut  Pernyataan                dilakukan.           Dalam            laporan 
                Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)              pertanggungjawaban         terdapat    rincian 
                Nomor  01,  “Tujuan  umum  dari  laporan              penggunaan  anggaran  serta  pelaksanaan 
                keuangan  adalah  menyajikan  informasi               kegiatan.    Laporan  pertanggungjawaban 
                mengenai      posisi    keuangan,     realisasi       tersebut     disusun      oleh     Bendahara 
                anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan              Pengeluaran Satuan Kerja (Satker) sebagai 
                suatu  entitas  pelaporan  yang  bermanfaat           pertanggungjawaban  terhadap  uang  yang 
                bagi  para  pengguna  dalam  membuat  dan             dikelolanya  setelah  itu  LPJ  tersebut 
                mengevaluasi keputusan mengenai alokasi               disampaikan  kepada  KPPN  selaku  kuasa 
                sumber daya”.                                         BUN. 
                       Mengenai        penyajian       laporan               Laporan  Pertanggungjawaban  (LPJ) 
                keuangan di KPPN, berdasarkan Peraturan               dibuat  untuk  wujud  pertanggungjawaban 
                Pemerintah  Republik  Indonesia  No  24               bendahara  pengeluaran  Satker  atas  uang 
                tahun  2005,  “laporan  keuangan  tersebut            yang  dikelolanya.  LPJ  dibuat    tiap 
                disusun  oleh  Menteri  Keuangan  selaku              bulannya  dan  dilaporkan  paling  lambat 
                Bendahara  Umum  Negara  (BUN)  dan                   tanggal  10  bulan  berikutnya.  Bendahara 
                dikuasakan  kepada  Kantor  Pelayanan                 pengeluaran wajib menyampaikan laporan 
                Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  sebagai               pertanggungjawaban          apabila      telah 
                Kuasa  BUN  di  daerah  yang  mengelola               menerima dana UP dan TUP. Dipastikan 
                secara  langsung  pendapatan  dan  belanja            bahwa  satker  harus  membuat  laporan 
                Negara”.  Setiap  bulan  KPPN  membuat                pertanggungjawban tersebut dengan benar. 
                laporan  keuangan  dalam  bentuk  laporan             Sehingga  apabila  saat  dilaporkan  nanti 
                keuangan pemerintah pusat (LKPP) dalam                tidak ada kesalahan dan tidak bolak-balik 
                tingkat  kuasa  BUN.  LKPP  BUN  inilah               menyusun LPJ. 
                yang  nantinya  akan  menjadi  laporan              
                keuangan RI. Pedoman untuk Penyusunan                        Berdasarkan  latar  belakang  tersebut 
                Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga                  maka rumusan masalah dari penelitian ini 
                diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal             adalah “Bagaimana prosedur penyampaian 
                Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013.                  laporan  pertanggungjawaban?  dan  juga 
                Pada  PER-57/PB/2013  tersebut,  basis                Bagaimana dampak yang diakibatkan dari 
                akuntansi yang digunakan masih basis kas              terlambatnya       penyampaian        laporan 
                menuju akrual.  Selanjutnya,  sebagaimana 
                kita ketahui bersama, di tahun 2015 setiap            pertanggungjawaban?”.  Sehingga  untuk 
                Kementerian/Lembaga  sudah  diwajibkan                menjawab  rumusan  masalah  tersebut, 
                menyusun  Laporan  Keuangan  Berbasis                 tujuan  dari  dilakukannya  penelitian  ini 
                Akrual  secara  penuh.  Oleh  karena  itu,            adalah     untuk     mengetahui      prosedur 
                Direktur       Jenderal       Perbendaharaan          penyampaian laporan pertanggungjawaban 
                Kementerian       Keuangan       menerbitkan          dari  bendahara  pengeluaran  satuan  kerja 
                Peraturan           Direktur          Jenderal        hingga  ke  KPPN  Surabaya  II,  dan  juga 
                Perbendaharaan Nomor Per-42/PB/2014                   untuk  mengetahui  dampak  yang  akan 
                                                                      ditimbulkan         dari       keterlambatan 
                                                                                                                  2