Authentication
334x Tipe PDF Ukuran file 0.24 MB Source: simdos.unud.ac.id
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK MENINGKATKAN
KEMAMPUAN PENGELOLAAN DANA POSYANDU
DI DESA DANGIN PURI KELOD DENPASAR
Oleh:
Kmg Agus Satrya Pramudana, ST.,M.Com
I Gusti Made Suwandana, SE., MM
I Gst Bgs Honor Satrya, B.bus Com.,MIB
I Gst Agung Ketut Gede Suasana, SE., MM
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2015
A. ANALISIS SITUASI
Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan
nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang optimal (Depkes RI, 2004). Keberhasilan pembangunan
kesehatan Indonesia tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat dan swasta, oleh karena
itu Kementerian Kesehatan menetapkan Visi yaitu: Masyarakat sehat yang mandiri dan
berkeadilan”, dengan salah satu misi “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui
pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani”. Untuk mencapai visi
dan misi tersebut, diperlukan kegiatan yang dapat menciptakan partisipasi masyarakat di
bidang kesehatan, adapun kegiatan yang dapat menciptakan partisipasi masyarakat
dibidang kesehatan salah satunya ialah Posyandu. Pentingnya pembangunan kesehatan,
telah diakui oleh semua pihak. Hasil pengamatan, pengalaman lapangan sampai
peningkatan cakupan program semuanya membuktikan bahwa peran serta masyarakat
sangat menentukan terhadap keberhasilan, kemandirian dan kesinambungan pembangunan
manusia. Peran serta masyarakat itu semakin menampakkan sosoknya, setelah munculnya
posyandu sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang
merupakan wujud nyata peran mereka dalam pembangunan kesehatan (Depkes RI,
1997).Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat
(UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk bersama masyarakat dalam
penyelengaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan
memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan
dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi (Depkes RI, 2006).
Betapa pentingnya keberadaan posyandu di tengah – tengah masyarakat yang mana
posyandu merupakan pusat kegiatan masyarakat.
Dalam kegiatan posyandu, masyarakat dapat sebagai pelaksana sekaligus pihak yang
memperoleh pelayanan kesehatan serta Keluarga Berencana. Di samping itu wahana ini
juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk tukar menukar informasi, pendapat dan
pengalaman serta bermusyawarah untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi
baik berbagai masalah keluarga ataupun masyarakat itu sendiri. Sebagai dasar terbentuknya
posyandu ialah bertitik tolak dari definisi Ilmu Kesehatan Masyarakat menurut Winslow
(1920), yang mana di sebutkan bahwa diharapkan masyarakat itu berusaha untuk dapat
menanggulangi masalah kesehatannya sendiri. Dari penjelasan tersebut diatas terlihat
bahwa wadah yang paling tepat untuk peran serta masyarakat tersebut ialah “Posyandu”
(Sembiring, 2004). Dalam kegiatan posyandu tersebut tidak terlepas dari peran serta
masyarakat, petugas kesehatan serta sektor- sektor yang terkait dalam membantu melayani
keluhan-keluhan masyarakat di lingkungannya, oleh sebab itu diperlukan adanya kerjasama
yang dinamis dan produktif yang melibatkan semua sektor terkait yaitu pemerintah, swasta
dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kemandirian posyandu. Salah satu bentuk
sumber daya dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan yaitu Pos Pelayanan
Terpadu (Posyandu) dibentuk oleh,dari dan untuk masyarakat itu sendiri.
Posyandu merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dikelola oleh
masyarakat dengan dukungan teknis petugas puskesmas. Pada dasarnya kesehatan
merupakan kebutuhan manusia yang utama sebagai ukuran kualitas hidup yang mendasar
sekali dan yang harus dipenuhi oleh setiap orang, karena dengan kesehatan akan
memungkinkan setiap orang untuk melakukan kegiatan dalam rangka mencukupi kebutuhan
hidup yang lain. Sejalan dengan hal tersebut maka kesehatan harus selalu diusahakan oleh
setiap pribadi, keluarga dan masyarakat sehingga pada saatnya mereka dapat hidup layak
dari sisi kesehatan. Pembangunan nasional dalam bidang kesehatan melalui program
posyandu adalah pembangunan sumber daya manusia untuk tujuan optimasi derajat
kesehatan masyarakat yang diukur dengan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran
hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup yang juga menjadi
komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Tujuan utama posyandu ialah penurunan
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia melalui upaya
pemberdayaan masyarakat. Sasaran dari pelayanan posyandu ialah seluruh masyarakat
terutama bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, serta Wanita Usia Subur (WUS) dan
Pasangan Usia Subur (PUS).
Kegiatan posyandu terdiri dari Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB),
imunisasi, perbaikan gizi, pencegahan dan penanggulangan Diare. Posyandu memiliki
keterkaitan dalam pembangunan manusia, keterkaitan tersebut dapat dilihat dari upaya
penurunan AKI dan AKB di Indonesia. Di Indonesia data SDKI (Survey Demografi Kesehatan
Indonesia) tahun 2007, AKI di Indonesia adalah 228/100.000 KH, dan AKB 34/1.000 KH.
Sedangkan menurut data SDKI (Survey Demografi Kesehatan Indonesia) tahun 2012
sampai sekarang, AKI di Indonesia adalah 359/100.000 KH, dan AKB 32/1.000 KH. Dari data
tersebut dapat dilihat bahwa AKI masih sangat tinggi sedangkan AKB menurun selama 7
tahun terakhir. Sementara target Mdg’s 2015 yang harus dicapai Indonesia ialah AKI
sebesar 102/100.000 KH dan AKB sebesar 24/1000 KH. Dari data tersebut dapat dilihat
bahwa AKI dan AKB masih sangat tinggi dikarenakan Indonesia gagal mencapai target
MDG’s 2015 untuk mengatasi persoalan tersebut diperlukan revitalisasi posyandu dan
penerapan manajemen yang baik pada posyandu sehingga menimbulkan jalan keluar atas
permasalahan AKI dan AKB tersebut. Tujuan Posyandu untuk menurunkan AKB dan AKI
ialah untuk meningkatkan usia harapan hidup manusia di Indonesia. Apabila usia harapan
hidup manusia di Indonesia meningkat berarti kualitas hidup manusia di Indonesia menjadi
lebih baik sehingga dapat meningkatkan kualitas manusia pembangunan dari berbagai sisi
secara nasional di Indonesia.
Giatnya pemerintah mencanangkan sosilisasi dan pengenalan jiwa dan kegiatan
kewirausahaan sejak usia dini, memberikan angin segar kepada setiap lini masyarakat untuk
berlomba membuat usaha kreatif dan inovatif yang dapat dijual dan memberikan keuntungan
atau profit yang tinggi. Kewirausahaan (enterpreneurship) adalah sikap kreatif, inovatif,
berani mengambil keputusan dan bisa mengelola sesuatu sehingga menjadi lebih baik dan
menguntungkan (Ciputra dalam Kompas, 2009 Kewirausahaan saat ini tidak hanya dimiliki
oleh bidang bisnis dan ekonomi saja, bisa menyasar semua aspek dan bidang dalam
kehidupan masyarakat (Kompas, 2009). Contohnya bidang kesehatan, jiwa kewirausahaan
bisa dilakukan oleh tenaga medis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap
masyarat. Dimana hasil yang diperoleh adalah meningkatnya kepuasan pasien dan
mengurangi masalah kesehatan yang ada.
Seperti halnya masalah gizi kurang dan gizi buruk pada balita masih merupakan masalah
kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius. Kejadian gizi buruk pada balita
berdasarkan data perbandingan berat badan menurut umur adalah sebesar 1,7% dan gizi
kurang sebesar 9,2%. Terlebih lagi pada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah yang
memiliki sumber daya alam yang terbatas dan relatif sulit memenuhi kebutuhan pangan.
Terlebih lagi dengan rendahnya tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat dan
tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan dana posyandu yang minim
membuat beberapa program dan kegiatan posyandu tidak berjalan maksimal. Hal ini dapat
diketahui dari masih adanya kasus gizi buruk dan gizi kurang di setiap setiap tahunnya. Pada
tahun 2007 kejadian kurang gizi pada balita adalah sebesar 3,37%.. Sedangkan kejadian gizi
buruk 0,9% di tahun 2010 dan sebesar 0,33% di tahun 2011. Dari hasil wawancara dapat
diketahui bahwa dana untuk pelaksanaan program pemantauan gizi di wilayah kerja
Puskesmas Kubu II diperoleh dari APBD dan anggaran PNPM mandiri. Namun jumlahnya
no reviews yet
Please Login to review.