PROJECT LAUNCHING & WORKSHOP 
             URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP) 
             LOAN NO. 4786-IND DAN PHRD GRANT NO. TF53555-IND 
                                           
                             SAMBUTAN  PEMBUKAAN 
                                           
                            IR. AGOES WIDJANARKO, MIP 
                           DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA 
                           DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 
              
              
             Yang Terhormat, 
             ƒ Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan; 
             ƒ Direktur Jenderal Anggaran Dan Perimbangan Keuangan, 
               Departemen Keuangan; 
             ƒ Kepala BAPEKI, Departemen Keuangan; 
             ƒ Deputi bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, 
               Bappenas; 
             ƒ Deputi bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas; 
             ƒ Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri; 
             ƒ Perwakilan Embassy of Japan; 
             ƒ Perwakilan The World Bank; 
             ƒ Bupati/Walikota, Kepala Bappeda, PMU, PIU, dan PPMU Daerah 
               perserta USDRP; 
             ƒ Serta para Undangan dan Peserta Project Launching dan Workshop 
               Urban Sector Development Reform Project (USDRP) yang saya hormati, 
              
              
             Assalaamu’alaikum Wr. Wb, 
              
             Salam sejahtera bagi kita semua, 
             Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur atas kehadirat Allah 
             SWT, yang atas berkat rahmat-Nyalah kita dapat berkumpul pagi ini 
             dalam kegiatan Project Launching dan Workshop Urban Sector 
             Development Reform Project (USDRP). Terima kasih saya haturkan atas 
        kehadiran Bapak/Ibu/Saudara undangan dan peserta atas kehadirannya 
        dalam kegiatan Project Launching dan Workshop ini. 
         
        Bapak, Ibu, Para Hadirin yang saya hormati, 
        Berbicara  mengenai perkotaan, kita dihadapkan pada isu dan 
        permasalahan dalam pengembangannya. Isu dan permasalahannya 
        tersebut antara lain adanya urbanisasi, kemiskinan, kualitas lingkungan 
        hidup, kapasitas daerah dalam pengelolaan kota, pertumbuhan kota 
        yang belum seimbang, serta adanya globalisasi. 
        Untuk dapat mengatasi isu dan permasalahan tersebut, Departemen 
        Pekerjaan Umum sejak beberapa tahun yang lalu telah 
        mengembangkan Urban Development Project (UDP) di beberapa kota di 
        Indonesia, seperti di Kota Bandung dan Medan. Kegiatan ini bertujuan 
        untuk menyelenggarakan infrastruktur bidang Cipta Karya berdasarkan 
        kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah di masing-masing 
        kota/kabupaten. 
        Seiring dengan arus reformasi dan otonomi daerah, saat ini tengah 
        dikembangkan Urban Sector Development Reform Project (USDRP) atas 
        bantuan dari Bank Dunia, yang bertujuan menyelenggarakan infrastruktur 
        perkotaan, tidak hanya terbatas pada infrastruktur bidang Cipta Karya 
        semata, tetapi juga mencakup berbagai infrastruktur yang dibutuhkan 
        oleh perkotaan, seperti pasar, terminal, dan lain-lain. Hal ini sesuai 
        dengan visi dan fokus pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya, 
        yaitu terwujudnya kemandirian daerah dalam pembangunan kawasan 
        perkotaan dan perdesaan yang aman, layak huni, berkeadilan sosial, 
        sejahtera, berbudaya, produktif, dan berkembang secara berkelanjutan, 
        serta saling memperkuat dalam mendukung pengembangan wilayah. 
        Selain dari kegiatan USDRP, terdapat beberapa proyek-proyek perkotaan 
        lainnya, antara lain UPP yang merupakan proyek pengurangan 
        kemiskinan perkotaan, NUSSP yang merupakan proyek peningkatan 
        kualitas lingkungan permukiman kumuh, serta P2KP yang merupakan 
        proyek pengentasan kemiskinan di perkotaan.  
         
        Bapak, Ibu, Para Hadirin yang saya cintai, 
        Dalam rangka menciptakan kondisi kehidupan masyarakat perkotaan 
        yang lebih baik, dalam era desentralisasi ini pemerintah pusat maupun 
        daerah menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah daerah, sebagai 
        daerah otonom, harus mampu menyediakan pelayanan umum yang adil 
        dan memadai kepada semua golongan, termasuk masyarakat miskin. Hal 
        ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi perkotaan dan kesejahteraan 
        masyarakat secara berkelanjutan. Untuk melaksanakan kewajiban 
        tersebut, tentunya akan memerlukan kapasitas pembiayaan yang kuat, 
        pemerintahan  yang efektif dan efisien, serta akuntabel dan partisipatif 
        dalam mengimplementasikan pengelolaan perkotaannya melalui 
        pendekatan good governance dan management. 
        Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia (IBRD) telah 
        menyiapkan program reformasi pembangunan perkotaan yang terdiri 
        dari beberapa tahap proyek sebagai suatu proses pembelajaran 
        bersama dalam jangka panjang untuk dapat menggerakan 
        pembangunan perkotaan yang lebih bertumpu kepada kemandirian 
        daerah dan pembangunan secara berkelanjutan. Program ini 
        mempunyai dua fokus yaitu pendekatan pertumbuhan (pro growth) 
        dengan mendorong kepada ekonomi lokal, serta pendekatan 
        penanggulangan kemiskinan (pro poor) melalui upaya pemberdayaan 
        masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kapasitas daerah 
        secara reformatif, partisipatif, dan partnership.     
        Pada hakekatnya program USDRP bertujuan untuk mewujudkan 
        kemandirian daerah melalui prinsip tata pemerintahan dan manajemen 
        yang baik dengan pendekatan yang reformatif serta peningkatan 
        kapasitas daerah. Pengembangan inovasi prasarana dan sarana 
        perkotaan yang lebih cost recovery diharapkan dapat meningkatkan 
        kemampuan ekonomi dan kemampuan daerah dalam mengatasi 
        berbagai persoalan. Program USDRP ini dianggap penting dan strategis 
        karena merupakan program pertama yang disiapkan sebagai program 
        pembangunan perkotaan yang dapat menjawab sebagian tuntutan 
        kebutuhan di masa reformasi dan otonomi daerah.  Aspek strategis dari 
        program USDRP didasari pada pertimbangan bahwa kawasan perkotaan 
        mempunyai peranan yang demikian besar dalam kontribusi 
        pembangunan ekonomi lokal dan bahkan ekonomi nasional.  Kota 
        merupakan pusat kedudukan bagi kegiatan produksi, distribusi, dan 
        konsumsi barang dan jasa, serta jasa ilmu pengetahuan, teknologi dan 
        informasi yang diperlukan mutlak dalam pembangunan ekonomi. 
         
        Bapak, Ibu, Para Hadirin yang saya banggakan, 
        Kegiatan USDRP saat ini akan dilakukan di 13 kota/kabupaten, yaitu Kota 
        Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Blitar, Kota Palu, Kota Pare-Pare, Kota 
        Palopo, Kota Cimahi, Kota Depok, Kabupaten Sleman, Kabupaten Musi 
        Banyuasin, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Manokwari, dan 
        Kabupaten Sidendeng Rappang, Namun sampai dengan saat ini hanya 
        7 pemerintah Kabupaten Kota yang telah memproses SLAnya, sedang 5 
        pemerintah Kabupaten Kota masih belum memproses SLA yaitu: Kota 
        Semarang , Sleman, Musi Banyuasin, Palu dan Blitar. 
        Saat ini, USDRP telah mencapai tahapan pelaksanaan sehubungan 
        dengan Loan dan Grant Agreement USDRP telah ditandatangani oleh 
        Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia pada 20 Oktober 2005, dan loan