HUKUM PERDATA
      DEFINISI :
      Hukum antara perorangan, hukum yang mengatur hak
      dan kewajiban dari perseorangan yang satu terhadap
      yang lainnya didalam pergaulan masyarakat dan didalam
      hubungan keluarga (Scholten)
      SEJARAH :
      1. Hukum   Perdata   Eropa   (Ps   131   (2b)   Indische
       Staatregeling) berlaku untuk golongan :
       1. Eropa tanpa kecuali
       2. Golongan   Timur   Asing   Cina   dengan   beberapa
        pengecualian berdasarkan S 1917 – 129
       3. Golongan Timur Asing bukan Cina dengan beberapa
        pengecualian berdasarkan S 1924 – 556.
       Berlakunya Hukum Perdata dan Hukum Dagang Eropa
       untuk orang dari golongan Eropa berdasarkan asas
       Konkordansi (Ps 131 (2a) Indische Staatregeling)
       Asas Konkordansi berarti asas mengikuti, yaitu bahwa
       orang dari golongan Eropa mengikuti hukum yang
       sama dengan hukum yang termasuk dalam undang-
       undang yang berlaku bagi mereka di Belanda.
      2. Hukum diluar KUHS
       a. UU Octrooi, yaitu UU yang melindungi hak cipta
        dalam bidang industri dan perdagangan.
       b. UU Auteur, yaitu UU yang melindungi hak cipta
        dalam bidang kesenian dan kesusastraan.
            Hukum tertulis dapat memberikan kemudahan dalam
            pekerjaan hakim dan penegak hukum lainnya, juga dapat
            memberikan   rasa   aman   kepaa   para   pemegang   hak
            kebendaan.
            Hak kebendaan disebut hak mutlak atau hak absolut. Hak
            kebendaan adalah hak untuk menguasai secara langsung
            suatu   kebendaan   dan   kekuasaan   tersebut   dapat
            dipertahankan terhadap setiap orang yang berarti bahwa
            setiap orang harus mengakui dan mengindahkan hak
            orang lain tersebut.
            Kepastian Hukum mempunyai 2 arti :
            1. Orang   dapat   mengetahui   peraturan   hukum   yang
               mengatur suatu peristiwa hukum tertentu, sehingga
               orang dapat mengetahui kedudukannya dalam hukum.
            2. Para pihak yang bersengketa dapat mengetahui apa
               yang   menjadi   hak   dan   kewajibannya,   jadi   untuk
               keamanan hukum dan mencegah timbulnya tindakan
               sewenang-wenang dari pihak manapun.
                  SISTEMATIKA HUKUM PERDATA EROPA
                     MENURUT ILMU PENGETAHUAN
            Bagian I    Hukum Perorangan
                        Berisikan   peraturan   yang   mengatur
                        kedudukan orang dalam hukum, hak dan
                        kewajiban serta akibat hukumnya.
            Bagian II   Hukum Keluarga
                        Berisikan   peraturan   yang   mengatur
                        hubungan antara orang tua dengan anaknya,
                        hubungan   suami   istri   serta   hak   dan
                        kewajiban masing-masing.
             Bagian III  Hukum Harta Kekayaan
                         Berisikan   peraturan   yang   mengatur
                         kedudukan   benda   dalam   hukum,   yaitu
                         pelbagai hak-hak kebendaan.
             Bagian IV Hukum Waris
                         Berisikan peraturan yang mengatur benda-
                         benda yang ditinggalkan oleh orang yang
                         meninggal dunia
              SISTEMATIKA HUKUM PERDATA EROPA DALAM
                                      KUHS
             Buku I      Tentang Orang
                         Berisikan   hukum  perorangan  dan   hukum
                         keluarga
             Buku II     Tentang Benda
                         Berisikan hukum harta kekayaan dan hukum
                         waris
             Buku III    Tentang Perikatan
                         Berisikan hukum perikatan yang lahir dari
                         UU dan dari persetujuan dan perjanjian
             Buku IV     Tentang Pembuktian dan Daluwarsa
                         Berisikan peraturan tentang alat bukti dan
                         kedudukan benda akibat lampau waktu.
             Tentang Orang
             Hukum Perdata Materiil, adalah keseluruhan kaidah
             hukum yang mengatur hubungan dan hak perdata.
             (Hukum Perdata Adat dan Hukum Perdata Eropa)
      Hukum Perdata   Formil,   adalah   keseluruhan   kaidah
      hukum   yang   menentukan   bagaimana   cara
      mempertahankan   dan   melaksanakan   hukum   perdata
      materiil. (Hukum Acara Perdata)
      Asas Hukum Perdata Eropa Tentang Orang
      1. Asas yang melindungi hak asasi manusia, jangan
       sampai terjadi pembatasan atau pengurangan hak asasi
       manusia karena UU atau keputusan hakim. (Ps 1+3
       KUHS)
      2. Asas setiap orang harus mempunyai nama dan tempat
       kediaman   hukum   (domisili),   tiap   orang   yang
       mempunyai hak dan kewajiban mempunyai identitas
       yang sedapat mungkin berlainan satu dengan lainnya
       (Ps 5a dan Bagian 3 Bab 2 Buku I KUHS)
       Pentingnya Domisili :
       a. Dimana orang harus menikah
       b. Dimana orang harus dipanggil oleh pengadilan
       c. Pengadilan   mana   yang   berwenang   terhadap
        seseorang, dsb
      3. Asas Perlindungan kepada Orang yang tak lengkap,
       orang yang dinyatakan oleh hukum tidak mampu
       melakukan perbuatan hukum mendapat perlindungan
       bila   ingin   melakukan   perbuatan   hukum   (Ps   1330
       KUHS), contoh :
       a. Orang yang belum dewasa diwakili oleh walinya
        baik itu orang tua kandung atau wali yang ditnjuk
        oleh hakim atau surat wasiat.
       b. Mereka yang diletakkan dibawah pengampuan, bila
        mereka   hendak   melakukan   perbuatan   hukum
        diwakili oleh seorang pengampu (Curator)