Hukum Kebendaan Perdata Barat (HPE 20103)
     I.     Posisi Hukum Kebendaan dlm KUHPerdata
     Pembidangan hukum perdata:
     1. KUHPerdata
            Buku I   : Tentang Orang
            Buku II : Tentang Benda
            Buku III : Tentang Perikatan
            Buku IV : Tentang Pembuktian dan Daluwarsa
     2. Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata
            - hukum perorangan
            - hukum kekeluargaan
            - hukum kekayaan
                    - absolut → hak kebendaan
                    - relatif → hak perseorangan
            - hukum waris
                                                                              2
                  Perbandingan ke dua sistematika 
                                  Hukum Perdata
    •  Ilmu Pengetahuan Hukum                      •   KUHPerdata
    Hukum Perorangan                               Buku I Tentang Orang
    Hukum Kekeluargaan                             Absolut → Buku II Tentang 
                                                       Benda
    Hukum Kekayaan
                                                   Relatif → Buku III Tentang 
    Hukum Waris                                        Perikatan
                                                   Buku IV Tentang Pembuktian 
                                                       dan Daluwarsa
                                                                                       3
   II. Materi yg diatur dlm Buku II Tentang Benda Hukum Benda dan Hukum Waris
      Pasal 528 KUHPerdata → hak waris identik dgn hak kebendaan
      Pasal 584 KUHPerdata → “waris” → salah satu cara memperoleh hak 
      kebendaan
   III. Berlakunya UUPA serta akibatnya thd Hukum            
        Pertahanan Nasional dan Buku II KUHPerdata
      Menurut UUPA → Hukum Agraria adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan 
                       hukum yg mengatur hubungan hukum dgn bumi, air, 
                       dan kekayaan alam yg terkandung didlmnya.
      dlm Dictum UUPA → mencabut Buku II KUHPerdata Tentang Benda 
      sepanjang yg mengatur mengenai bumi, air serta kekayaan alam yg 
      terkandung didlmnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik. 
                                                                   4
    IV. Berlakunya UUHT atas Hukum Pertahanan Nasional dan akibat-akibatnya 
       thd Buku II KUHPerdata
       UUHT No.4 Tahun 1996 → merupakan realisasi pasal 51 UUPA;
       Hak Tanggungan dpt dibebankan pada:
         - Hak Milik → pasal 25 UUPA
         - Hak Guna Usaha → pasal 36 UUPA
         - Hak Guna Bangunan → pasal 39 UUPA
    Pasal 57 UUPA sebelum berlaku UUHT → tetap berlaku ketentuan Hipotik dan 
       Creditverband
    Staablad 1908 – 542 diubah Staablad 1937 – 190.
    dgn berlakunya UUHT → tercipta unifikasi penentuan tentang jaminan:
    Di bidang perundang-undangan:
       a. berlakunya UUHT → seperti yg diatur dlm pasal 51 UUPA
       b. tdk berlakunya ketentuan CV :  S. 1908 – 542
                             S. 1937 – 190
       c. pasal 25 UUHT  
                                                     5
   V. Akibat thd Buku II KUHPerdata Tentang Benda 
       Menurut Prof. Sri Soedewi
   1. Ada pasal-pasal yg masih berlaku penuh 
       → Hukum Waris
   2. Ada pasal-pasal yg tdk berlaku 
       → yg mengatur mengenai bumi, air serta 
       kekayaan yg terkandung didlmnya
   3. Ada pasal-pasal yg masih berlaku 
       → hipotik → tetapi tdk penuh
                                                     6