POKOK BAHASAN
      A   Pendahuluan
          Pendahuluan
      B   Arah Kebijakan Fiskal dan Penganggaran Tahun 2014
          Arah Kebijakan Fiskal dan Penganggaran Tahun 2014
           Tantangan Tahun 2015 - 2019
      C    Tantangan Tahun 2015 - 2019
      D    Pagu dan Realisasi Kemenperin 
       3   Pagu dan Realisasi Kemenperin 
           Pengeluaran Negara Sejenis Bantuan Sosial di Kemenperin 
       E   Pengeluaran Negara Sejenis Bantuan Sosial di Kemenperin 
           Strategi Penganggaran Berbasis Kinerja
       F   Strategi Penganggaran Berbasis Kinerja
           Arahan Untuk Ditindaklanjuti
       G   Arahan Untuk Ditindaklanjuti
      5
                                                   2
     A     Pendahuluan
           Pendahuluan
                                                    3
                        Pendahuluan 
                         Pendahuluan 
  •  RKP dan APBN 2014 merupakan pelaksanaan tahun terakhir 
     RPJM 2009-2014.
  •  Perlu segera disusun RPJM 2015-2019 sebagai basis 
     penyusunan RKP dan RAPBN 2015.
  •  RKP dan RAPBN 2015 disusun berdasarkan perkembangan 
     ekonomi makro dan pelaksanaan APBN tahun-tahun 
     sebelumnya.
  •  Keberhasilan dalam pencapaian output dan outcome dari 
     berbagai program pembangunan dan anggaran yang akan 
     dilaksanakan melalui Kebijakan Fiskal dan APBN tahun-tahun 
     sebelumnya akan sangat mempengaruhi dan menentukan 
     penetapan sasaran-sasaran pokok RPJMN 2015-2019.
  •  Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan 
     APBNP 2013 dan perkembangan ekonomi terkini.
                                                                    4
  INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
           Arah Kebijakan Fiskal dan 
     B     Arah Kebijakan Fiskal dan 
           Penganggaran Tahun 2014
           Penganggaran Tahun 2014
                                                    5
         ARAH KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2014
          ARAH KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2014
      1. Pengendalian defisit anggaran yang lebih sehat.
      2. Peningkatan sumber-sumber pendapatan negara, baik 
        penerimaan pajak maupun PNBP
      3. Peningkatan efektivitas dan kualitas belanja negara:
         • Pengendalian subsidi energi
         • Efisiensi dan efektifitas belanja K/L
      4. Evaluasi dan perbaikan kebijakan transfer ke daerah 
      5. Pembiayaan anggaran untuk menutup defisit 
        anggaran dengan tetap menjaga kesinambungan 
        fiskal
      6. Mengupayakan keseimbangan primer yang positif
                                                                   6