MAKALAH
                SISTEM PERADILAN PIDANA
                “PERADILAN KONEKSITAS”
                     DOSEN:
                    SAWIRMAN
                     OLEH:
               YUDI GUSTIAN  1110003600116
                  FAKULTAS HUKUM
              UNIVERSITAS EKA SAKTI PADANG 
                    TAHUN 2016
                            KATA PENGANTAR
             Assalamu‟alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
                 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah, SWT, karena
             berkat rahmat dan karuniaNYA penulis dapat menyelesaikan Makalah ini.
                 Penyusunan   makalah   ini   merupakan   salah   satu   metode
             pembelajaran pada mata kuliah Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum
             Universitas Eka Sakti.
                 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada
             semua pihak yang telah memberikan masukan, dorongan dan bimbingan
             kepada penulis dalam menyusun makalah ini baik dari segi moril dan
             materil. 
                 Dalam penyusunan makalah ini penulis menyadari masih jauh dari
             sempurna, untuk itu sangat diharapkan saran dan kritik yang sifatnya
             konstruktif dari semua pihak untuk perbaikan makalah ini. Akhirnya penulis
             berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi yang membaca.
                                          Padang, Februari 2016
                                               Penulis
                                   i
                                                                                DAFTAR ISI
                                  Kata Pengantar……………………………………………………….......                                                                     i
                                  Daftar Isi...............................................................................................      ii
                                  BAB I PENDAHULUAN......................................................................                        1
                                  1.1 Latar Belakang..............................................................................               1
                                  1.2 Rumusan Masalah........................................................................                    3
                                  BAB II PEMBAHASAN.......................................................................                       4
                                  2.1  Otonomi Daerah...........................................................................                 4
                                  2.2  Pemekaran Daerah......................................................................                    5
                                  2.3  Dasar Hukum Pemekaran Daerah...............................................                               7
                                  2.4  Manfaat Pemekaran Daerah .......................................................                          8
                                  BAB III PENUTUP...............................................................................                 11
                                  3.1  Kesimpulan...................................................................................             11
                                  3.2  Saran............................................................................................         11
                                                                                          ii
                                                                                      BAB I
                                                     PENDAHULUAN
                1.1.   Latar Belakang
                               PP   129   Tahun   2000   menyebutkan   bahwa   pembentukan,
                       pemekaran, penghapusan dan  penggabungan Daerah bertujuan untuk
                       meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:  peningkatan pelayanan
                       kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi,
                        percepatan   pelaksanaan   pembangunan   perekonomian   daerah,
                       percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan
                       ketertiban, serta peningkatan hubungan yang serasi antara   pusat dan
                       daerah. Terjadinya berbagai konflik di masa transisi pasca pemekaran
                       telah menjauhkan atau   paling tidak memperlambat tujuan pemekaran
                       daerah. Di samping itu, dari hasil studi yang dilakukan penulis bersama
                       Tim dari Direktorat Otonomi Daerah BAPPENAS tahun 2004, ditemukan
                       bahwa belum meningkatnya pelayanan kepada masyarakat di beberapa
                       daerah otonom baru disamping karena persoalan konflik tadi diantaranya
                       diakibatkan juga oleh  persoalan kelembagaan, infrastruktur, dan Sumber
                       Daya Manusia.  Dalam aspek kelembagaan, ditemui bahwa beberapa
                       daerah otonom baru saat membentuk unit-unit organisasi pemerintah
                       daerah   tidak   sepenuhnya   mempertimbangkan   kondisi   daerah   dan
                       kebutuhan masyarakat. Pembentukan daerah otonom baru sepertinya
                       menjadi sarana bagi-bagi jabatan.
                               Terlihat juga adanya kelambatan pembentukan instansi vertikal,
                       serta kurangnya kesiapan institusi legislatif sebagai partner pemerintah
                       daerah. Untuk infrastruktur, sebagian besar daerah otonom baru belum
                       didukung oleh   prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai.
                       Banyak   kantor   pemerintahan   menempati   gedung-gedung   sangat
                       sederhana yang jauh dari layak.
                                                              1.