Agenda Pembahasan
      1     Latar Belakang Pengaturan Norma Pengadaan Sekolah
              Organisasi sekolah tidak disiapkan untuk mengikuti norma sesuai dengan ketentuan pengadaan 
               barang/jasa i.e. Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018.
              Dengan  kekosogan  aturan,  Auditor  dan/atau  Aparat  Penegak  Hukum  membawa  ketentuan 
               pengadaan barang/jasa pemerintah dalam melihat praktik pengadaan barang/jasa sekolah. 
      2     Pedoman PBJ Sekolah
              Prinsip-prinsip umum pengadaan barang/jasa sekolah. 
              Kewenangan/tanggung-jawab para pihak pelaksana.
              Tata cara pengadaan barang/jasa sekolah. 
            Pengadaan Barang/Jasa Sekolah secara Daring (SIPLah)
      3       Prinsip-prinsip umum pengadaan barang/jasa sekolah secara daring (SIPLah). 
              Tata cara dan proses pelaksanaan. 
      4     Kebijakan Pengadaan Buku melalui Dana BOS
            Pengadaan buku melalui dana BOS dilaksanakan secara daring melalui platform SIPLah.
                         1
                         1     Agenda Pembahasan
                          Latar Belakang Pengaturan Norma Pengadaan Sekolah
                         Organisasi  sekolah  tidak  disiapkan  untuk  mengikuti  norma 
                         sesuai    dengan  ketentuan  pengadaan  barang/jasa  i.e. 
                         Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018
                          Dengan kekosongan aturan, Auditor dan/atau Aparat Penegak 
                          Hukum     membawa  ketentuan         pengadaan      barang/jasa 
                          pemerintah  dalam  melihat  praktik  pengadaan  barang/jasa 
                          sekolah. 
                            Tata Kelola Dana Transfer                                              1   2   3   4
                    4.00%                      Melihat proporsi dana transfer 64% anggaran 
                                               pendidikan,  penguatan  tata  kelola  keuangan 
                                               dana  transfer  daerah  merupakan  inisiatif 
       Anggaran K/L                            penting
                                                           Dana BOS 2019 = 51 triliun
    32.00%       32
                   APBN 2019
                 %
                 Rp488Tr
                       Anggaran     64.00%
                      Pendidikan*                          Dana Transfer Daerah
                                                             Dana BOS
                                                             Tunjangan Profesi Guru
                                                             Dana Alokasi Khusus Fisik, dll.
 * Anggaran Pendidikan ~20% dari total RAPBN 2019
                Kebijakan LKPP atas PBJ                                                               1   2   3   4
                                   Sekolah
                                         1)  Pengadaan  barang/jasa  sekolah  tidak  bisa  menggunakan 
                                             ketentuan dalam Perpres 16 Tahun 2018
                                         2)  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dapat  membuat 
                                             pedoman pengadaan barang/jasa sekolah  
    Keterlibatan LKPP dan Kemendagri
                     Dalam pembahasan pedoman pengadaan barang/jasa sekolah, 
                     Kemendikbud melibatkan LKPP dan Kemendagri untuk pastikan 
                     singkronisasi norma peraturan