BAB I 
                                  PENDAHULUAN 
                
               A.  Latar Belakang 
                     Pembangunan  kesehatan  memerlukan  manajemen  yang  baik  sebagai 
                 langkah  dasar  pengambilan  keputusan  dan  kebijakan  di  semua  tingkat 
                 administrasi pelayanan kesehatan, salah satunya di puskesmas (Kemenkes RI, 
                 2011).  Puskesmas  merupakan  unit  pelaksana  teknis  kesehatan  dibawah 
                 supervisi  dinas  kesehatan  kabupaten  atau  kota  dengan  tugas  pokok 
                 memberikan  pembinaan  kesehatan  masyarakat  dan  pelayanan  kesehatan 
                 dasar. Indikator derajat kesehatan masyarakat untuk menilai dampak program 
                 kesehatan adalahInfant Mortality Rate, Maternal Mortality Rate, dan Birth 
                 Rate yang terintegrasi dalam ruang lingkup kegiatan Kesehatan Ibu Anak dan 
                 Keluarga Berencana (Sulaeman, 2011).  
                     Kementerian  Kesehatan  RI  melakukan  kebijakan  melalui  Sistem 
                 Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS). Sumber utama kebutuhan data 
                 dan  informasi  di  tingkat  puskesmas  adalah  SP3  (Sistem  Pencatatan  dan 
                 Pelaporan  Puskesmas)  merupakan  bentuk  penyederhanaan  dari  SP2TP 
                 (Sistem  Pencatatan  dan  Pelaporan  Terpadu  Puskesmas).  Kementerian 
                 Kesehatan menyebutkan data SP3 belum dapat dimanfaatkan secara optimal 
                 berkaitan  dengan  rancangan  sistem  tersebut  (Kemenkes  RI,  2011). 
                 Kementerian  Kesehatan  telah  mengembangkan  siknas  online,  akan  tetapi 
                 berbagai program seperti kewaspadaan gizi, informasi obat, rumah sakit, dan 
                                       1 
                            Analisis Sistem Pencat…, DEWI WULANDARI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP 2019 
                                         
                
                                                                2 
                
                 puskesmas juga mengembangkan sistem informasi sendiri. Hal ini berdampak 
                 tumpang tindihnya informasi dan berbagai kegiatan serta menyita waktu dan 
                 biaya. Sistem informasi yang terintegrasi guna memenuhi kebutuhan berbagai 
                 lintas sektor dan lintas program yang dapat di akses sebagai informasi yang 
                 dapat  menjadi  pertimbangan  dalam  pengambilan  berbagai  keputusan  dan 
                 kebijakan.  Aplikasi  komunikasi  data  online,  dapat  dilihat  bahwa  data  dan 
                 informasi kesehatan yang disediakan tidak memenuhi dengan kebutuhan baik 
                 provinsi  atau  kabupaten/kotap  berupaya  mengembangkan  sistem  informasi 
                 sendiri (Kemenkes RI, 2007) 
                     Pencatatan  program  puskesmas  menggunakan  format  SP3  (Sistem 
                 Pencatatan  dan  Pelaporan  Puskesmas)  adalah  kegiatan  pencatatan  dan 
                 pelaporan data umum, sarana, tenaga, dan upaya kesehatan di Puskesmas. 
                 Laporan bulanan puskesmas tentang KIA dan KB termasuk dalam format 
                 pelaporan  LB3  (Muninjaya,  2004).  Puskesmas  merupakan  ujung  tombak 
                 sumber  data  kesehatan  khususnya  bagi  dinas  kesehatan  kota  dan  sistem 
                 pencatatan dan pelaporan terpadu dan fondasi dari data kesehatan, sehingga 
                 diharapkan  terciptanya  sebuah  informasi  yang  akurat,  representatif  dan  
                 reliable  yang  dapat  dijadikan  pedoman  dalam  penyusunan  perencanaan 
                 kesehatan,  setiap  program  akan  menghasilkan  data.  Data  yang  dihasilkan 
                 perlu  dicatat,  dianalisis  dan  dibuat  laporan.  Data  yang  disajikan  adalah 
                 informasi  tentang  pelaksanaan  program  dan  perkembangan  masalah 
                 kesehatan masyarakat.  Informasi  yang  ada  perlu  dibahas,  dikoordinasikan, 
                 diintegrasikan  agar  menjadi  pengetahuan  bagi  semua  staf  puskesmas 
                 (Tuwongkesong, 2014). 
                            Analisis Sistem Pencatatan…, Dewi Wulandari, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 
                
                                                                                                                3 
                           
                                     Puskesmas  diwajibkan  mengumpulkan  data  bulanan  transaksi 
                              pelayanan secara rutin maksimal tanggal 5 dalam setiap bulannya.  Dinas 
                              kesehatan  kabupaten/kota  mengolah  kembali laporan  puskesmas  kemudian 
                              memberikan laporan hasil ke Dinas Kesehatan Provinsi.  Feed  back  laporan 
                              puskesmas harus dikirimkan kembali ke puskesmas untuk dapat dijadikan 
                              bahan  evaluasi  setiap  kegiatan  Puskesmas.  Pemanfaatan  data  laporan  ini 
                              untuk  memenuhi  kebutuhan  administrasi  pada  jenjang  yang  lebih  tinggi 
                              dalam rangka pembinaan, penetapan kebijaksanaan  dan dimanfaatkan oleh 
                              puskesmas  untuk  peningkatan  upaya  kesehatan  puskesmas,  melalui 
                              perencanaan,  penggerakan,  pelaksanaan,  pengawasan,  pengendalian,  dan 
                              penilaian,  sehingga  dapat  memberikan  umpan  balik.  Informasi  dapat  
                              dikatakan berkualitas apabila tepat waktu (timeliness),  relevan, valid/akurat, 
                              presise dan biaya yang layak (Putranti, 2013). 
                                     Ketepatan waktu dalam pengiriman laporan SP2TP mulai dari jenjang 
                              administrasi  yang  terbawah  sampai  ke  Dinas  Kesehatan  Kota  sangatlah 
                              penting, karena informasi yang telah usang tidak mempunyai nilai lagi, maka 
                              sebaiknya informasi yang dihasilkan harus tepat waktu. Permasalahan yang 
                              terjadi  di  Puskesmas  Terjun  paling  sering  terjadi  keterlambatan  dalam 
                              pengiriman  laporan  bulanan  sistem  pencatatan  dan  pelaporan  terpadu 
                              puskesmas (SP2TP) oleh petugas puskesmas,  yang seharusnya pengiriman 
                              laporan  bulanan  dilakukan  paling  lambat  tanggal  10  bulan  berikutnya, 
                              kesulitan dalam pelaksanaan SP2TP diantaranya kurangnya/minimnya tenaga 
                              kerja    (SDM),  pencatatan  masih  dilakukan  secara  manual  (belum 
                                                 Analisis Sistem Pencatatan…, Dewi Wulandari, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 
                           
                                                                4 
                
                 menggunakan  komputerisasi),  tidak  adanya  koordinasi  antara  pengelola 
                 pelaporan dengan petugas program di Puskesmas Terjun tentang waktu yang 
                 ditetapkan  dalam  pengiriman  laporan  SP2TP,  belum  tersedianya  buku 
                 pedoman tentang SP2TP dan belum terlaksananya pelatihan untuk mengolah 
                 data  SP2TP  dan  pelatihan  komputer  bagi  koordinator  SP2TP  dan  petugas 
                 program di Puskesmas Terjun (Lubis, 2017). 
                     Penelitian  sebelumnya oleh Suryani (2013) SP2TP di wilayah Dinas 
                 Kesehatan  Kabupaten  Dompu  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  menyatakan 
                 bahwa  pencatatan  pada  laporan  sistem  pencatatan  dan  pelaporan  terpadu 
                 puskesmas  (SP2TP)  semua  puskesmas  di  Kabupaten  Dompu  dalam 
                 pekerjaanya  masih  bersifat  manual,  pelaporan  pada  sistem  pencatatan  dan 
                 pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP) masih belum lengkap karena tidak ada 
                 koordinasi,  tidak  ada  buku  petunjuk,  sulitnya  transportasi,  mati  lampu 
                 (listrik),  tidak  ada  honor  khusus,  masih  ada  masalah  belum  lengkap  dan 
                 belum tepat waktu dalam pelaporannya. 
                     Faktor-faktor  penyebab  keterlambatan  pengiriman  laporan  KIA  dari 
                 puskesmas ke dinas kesehatan Kota Surakarta adalah faktor petugas (beban 
                 kerja dan motivasi petugas), kebijakan pimpinan dan fasilitas kerja (Putranti, 
                 2013).  Faktor-faktor  yang  berhubungan  dengan  keterlambatan  pelaporan 
                 SP2TP dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan di Kabupaten Simeulue adalah 
                 lama tugas, lama menangani KLB, dan frekuensi pelatihan (Rosnindar, 2013). 
                      
                            Analisis Sistem Pencatatan…, Dewi Wulandari, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019