Eksploitasi Seksual Komersialisasi Anak (ESKA)
          PERAN MASYARAKAT
           Pasal 72 ayat (1), 
           UU No.23 Th.2002, Tentang Perlindungan Anak: 
              Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-
              luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
              Pasal 72 ayat (2): 
               Peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga 
               perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga 
               swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga 
               keagamaan, badan usaha, dan media masa. 
             Pasal 73:
               Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
               peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
       ANAK PEMEGANG HAK,
       Pemerintah, Masyarakat dan Keluarga Ber-KEWAJIBAN 
       Untuk mengakui, mengimplementasikan, dan memenuhi 
       Hak – Hak Anak! 
                Keluarga paling “ber-kewajiban” untuk 
              mengakui dan memenuhi Hak-Hak Anak;   
        Keluarga pada posisi yang sentral; dalam memberikan 
                     perlindungan kepada Anak; 
            Keluarga lingkungan hidup terdekat bagi anak, 
         keluarga-lah yang paling mengetahui dan mengenali 
                     kondisi dan kebutuhan anak!
           Kewajiban dan Tanggung Jawab
           Keluarga dan Orang Tua:
               Pasal 26 ayat (1) UU 23 / 2002, Tentang Perlindungan Anak:
                  Orang tua berkewajiban dan 
                  bertanggung jawab untuk:
                    •  mengasuh, memelihara, mendidik, 
                       dan melindungi anak;
                    •  menumbuhkembangkan anak sesuai 
                       dengan kemampuan, bakat dan 
                       minatnya; dan
                    •  mencegah terjadinya perkawinan 
                       pada usia anak-anak.
             Pasal 26 ayat (2) UU 23 / 2002, Tentang Perlindungan Anak:  
                Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberada-annya, atau karena suatu 
                sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung-jawabnya, maka kewajiban dan 
                tanggung- jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang 
                dilak-sanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.