DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
                     REPUBLIK INDONESIA
             LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI  
        DALAM RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2004-2005
             KE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
                 TANGGAL 22-24 DESEMBER 2004
      I. PENDAHULUAN
       A. UMUM
        Setiap reses masa persidangan, Komisi-komisi DPR-RI melaksanakan kunjungan kerja
        ke daerah-daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 38 ayat (4) huruf e Peraturan Tata Tertib
        DPR-RI yang menyatakan “mengadakan kunjungan kerja dengan dalam Masa Reses,
        atau  apabila dipandang perlu, dalam masa sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR-
        RI  yang hasilnya dilaporkan kepada rapat paripurna untuk ditentukan tindak lanjutnya”.
        Berdasarkan  hal  tersebut, maka  pada  reses  masa persidangan II tahun sidang
        2004-2005, komisi I DPR-RI telah membentuk 3 (tiga) tim kunjungan kerja, yaitu
        kunjungan kerja ke Provinsi Papua, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi
        Kepulauan Riau. Dalam laporan ini akan disampaikan mengenai laporan tim kunjungan
        kerja ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
       B. DASAR PELAKSANAAN KUNJUNGAN  KERJA
        
        Dalam    melaksanakan   tugasnya,   tim  kunjungan kerja  ke  Provinsi  Nanggroe
        Aceh  Darussalam   bekerja  berdasarkan  surat  keputusan  Pimpinan  DPR-RI
        Nomor: 23/PIMP/II/2004-2005 tanggal 6 Desember 2004 tentang penugasan kepada
        anggota-anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR-RI dan Badan Legislasi
        Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan kunjungan kerja
        Berkelompok dalam reses masa persidangan II tahun sidang 2004-2005.
       C.  MAKSUD DAN TUJUAN
        Kunjungan kerja ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dewan
        terhadap pelaksanaan undang-undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
        serta menggali dan menyerap aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah dan
        unsur pemerintah daerah.
        Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai
        perkembangan  situasi   dan   kondisi   Provinsi   Nanggroe   Aceh   Darussalam   serta
        permasalahan-permasalahan yang terjadi baik yang menyangkut kehidupan politik,
        sosial dan ekonomi. Hal ini berkaitan pula dengan permasalahan-permasalahan yang
        terjadi di daerah Nanggroe Aceh Darussalam seperti permasalahan Gerakan Aceh
        Merdeka (GAM) yang selalu menjadi perhatian  pemerintah Indonesia.
        Untuk itu, dalam pelaksanaan kunjungan kerja tersebut, data dan informasi ini dapat
        digunakan sebagai bahan masukan dan kajian Komisi I DPR-RI dalam pembahasan
                          1
                rapat-rapat kerja dengan pemerintah dan instansi terkait sebagai mitra kerja Komisi I
                DPR-RI dalam masa sidang III tahun sidang 2004-2005. 
             D.  RUANG LINGKUP
                Sasaran   obyek kunjungan   kerja Komisi I DPR-RI ke Provinsi Nanggroe Aceh
                Darussalam antara lain :
                1. Pertemuan dengan TVRI, RRI, KPID, pengurus radio, media cetak dan Persatuan
                   Wartawan Indonesia di Nanggroe Aceh Darussalam .
                2.  Pertemuan dengan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
                3. Pertemuan dengan Pangdam Kodam Sultan Iskandar Muda sekaligus peninjauan
                   Secata Mata Ie.
                4.  Pertemuan     dengan   tokoh   masyarakat   daerah   Provinsi   Nanggroe   Aceh
                   Darussalam,  Majelis Ulama, Orpol, Ormas/Pemuda dan unsur perguruan tinggi.
                5.  Pertemuan dengan Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda dan Komandan Lanal
                   Sabang.
                6.  Pertemuan dengan Kapolda Nanggroe Aceh Darussalam, Kepala Kejaksaan Tinggi
                   dan Kakanwil Departemen Hukum dan HAM Nanggroe Aceh Darussalam.
             E.  KOMPOSISI TIM KUNJUNGAN KERJA
                Komposisi   tim   kunjungan   kerja   Komisi   I   DPR-RI   ke   Provinsi   Nanggroe  Aceh
                Darussalam terdiri dari 10 (sepuluh) orang Anggota dibantu oleh 2 (dua) orang
                sekretariat  komisi I DPR-RI, 1  (satu)  orang  penghubung  Departemen  Pertahanan,
                1 (satu) orang  penghubung  dari  Kementerian  Negara  Komunikasi  dan Informasi
                dan 1 (satu) orang wartawan Suara Pembaruan.
                Adapun susunan anggota tim kunjungan Kerja sebagai berikut:
                1. Drs. Sidharto Danusubroto, SH    (Ketua Tim/F-PDI-P)
                2. Drs. Slamet Effendi Yusuf, Msi   (Anggota/F-PG)
                3. Djoko Subroto                    (Anggota/F-PG)
                4. Permadi, SH                      (Anggota/F-PDIP)
                5. Drs. Soewarno                    (Anggota/F-PDIP)
                6. Usamah Muhammad Al Hadar         (Anggota/F-PP)
                7. Shidki Wahab                     (Anggota/F-PD)
                8. Drs. A. M. Fatwa                 (Anggota/F-PAN)
                9. Ir. Tristanti Mitayani, MT       (Anggota/F-PAN)
                10.H. Imam Nahrawi, S. Ag           (Anggota/F-KB)
            II. AGENDA PERTEMUAN YANG DILAKSANAKAN
              1. Rabu, 22 Desember 2004
                Pukul 06.20 WIB tim kunjungan kerja Komisi I DPR-RI berangkat menuju Provinsi
                Nanggroe Aceh Darussalam dengan Pesawat Garuda (GA 190).
                Pukul 10.25 WIB tim kunjungan kerja Komisi I DPR-RI tiba di Bandara Sultan Iskandar
                Muda dan Tim beristirahat di Hotel Sultan.
                Pukul 14.00 WIB pertemuan dengan TVRI, RRI, KPID, pengurus radio, media cetak
                dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bertempat di Media Center Dinas Infokom.
                Pukul 19.30 WIB pertemuan dengan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh
                Darussalam.
                                                       2
              2.  Kamis, 23 September 2004
                 Pukul 09.00 WIB Tim mengadakan pertemuan dengan Pangdam Sultan Iskandar Muda
                 Provinsi   Nanggroe  Aceh   Darussalam   bertempat   di   Markas   Pangdam   sekaligus
                 melakukan peninjauan ke Secata Matai Ie di Mata le.
                 Pukul 14.00 WIB pertemuan dengan tokoh masyarakat, majelis ulama, ormas/pemuda
                 dan unsur perguruan tinggi bertempat di kantor gubernur.
                 Pukul 19.30 WIB pertemuan dengan Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda dan
                 Komandan Lanal Sabang bertempat di Hotel Sultan, Banda Aceh.
              3. Jum’at, 24 Desember 2004
                 Pukul 08.10 WIB pertemuan dengan Kapolda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
                 Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kakanwil Departemen Hukum dan HAM bertempat di
                 Mapolda NAD.
                 Pukul 14.00 WIB tim kunjungan kerja Komisi I DPR-RI meninggalkan Provinsi
                 Nanggroe Aceh Darussalam menuju Jakarta melalui Medan dengan Pesawat Garuda
                 (GA 193) dan tiba di Jakarta pukul 17.55 WIB dengan Pesawat Garuda (GA 189).
          III. SITUASI DAN KONDISI UMUM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)
              A.  Profil dan Geografi Provinsi NAD
                 Provinsi NAD terletak pada posisi 2-6  Lintang Utara dan 95-98  Lintang Selatan
                 dengan batas-batas, sebelah utara dan timur dengan Selat Malaka, sebelah selatan
                 berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah barat dengan Samudera
                 Hindia. Luas Provinsi NAD seluas 57.365,57 Km2.
                 Provinsi NAD terdiri dari 20 kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya (pecahan dari
                 Aceh Selatan), Gayo Lues (pecahan dari Aceh Tenggara), Aceh Tamiang dan Kota
                 Langsa (pecahan dari Aceh Timur), Nagan Raya dan Aceh Jaya (pecahan dari Aceh
                 Barat) serta Kota Lhokseumawe (pecahan dari Aceh Utara). Kemudian pada bulan
                 Januari 2004 bertambah menjadi 21 kabupaten/kota yaitu Bener Meuriah (pecahan
                 dari Kabupaten Aceh Tengah), Simeulu, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Tenggara,
                 Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireun, Aceh Utara, Banda
                 Aceh, Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh
                 Jaya, Nagan Raya dan Aceh Tamiang. Dari keduapuluh satu kabupaten/kota tersebut
                 ada 201 Kecamatan, 642 mukim dan 5.720 desa.
                 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi NAD tahun 2003, jumlah penduduk
                 Provinsi NAD berjumlah 4.073.006 jiwa dan pada tahun 2004 berjumlah 4.142.100
                 jiwa,   dengan   pertumbuhan   penduduk   1.81%.   Dari   jumlah   penduduk   tersebut,
                 kabupaten/kota yang penduduknya paling padat adalah Banda Aceh yaitu 3.628
                 jiwa/Km2 dan setelahnya adalah Sabang dengan 205 jiwa/Km 2.
                 Dengan adanya upaya perdamaian melalui dialog serta adanya tindakan pengaman
                 yang diberikan oleh aparat-aparat TNI/POLRI, maka kondisi wilayah Provinsi NAD saat
                 ini relatif telah membaik. Hal tersebut dapat dilihat dengan telah berfungsinya kembali
                 infrastruktur pemerintahan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa-desa.
                 Kondisi keamanan ini mulai terasa sejak pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2001 dan
                 dilanjutkan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2002 yang mendapat sambutan yang baik
                 dari masyarakat.
                 Akar permasalahan konflik Aceh disebabkan oleh beberapa hal:
                   Ketidakpuasan social (social discontent) disebabkan karena adanya kebijakan di
                    masa   lalu   yang   menyebabkan   penderitaan   bagi   masyarakat   Aceh   seperti
                    kecemburuan dalam pembagian kekayaan alam yang tidak adil dan lapangan
                    pekerjaan.
                                                         3
                   Kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Dendam diantara anak-anak
                    korban DOM, yang merasa kebijakan yang diterapkan tidak adil, kurang menjunjung
                    tinggi azas praduga tak bersalah, penegakan hukum dan HAM yang kurang
                    dilaksanakan, serta rasa dendam atas perlakuan aparat keamanan terhadap orang
                    tuanya di masa lalu.
                   Kelompok avonturir akibat disersi dan lain-lain. Kelompok ikut-ikutan yang biasanya
                    dipengaruhi keras atau dipaksa untuk ikut GSBA, kelompok ini biasanya berasal
                    dari masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan.
                   Konflik   yang   berkepanjangan   selama   ini,   telah   berakibat   kesengsaraan   dan
                    penderitaan yang pada umumnya menimpa masyarakat/rakyat. Diperkirakan sejak
                    tahun 2000 sampai sekarang, konflik ini telah banyak merenggut jiwa, luka-luka dan
                    juga hilang. Selain itu kerugian material antara lain rumah, kantor, sekolah yang
                    dibakar, kendaraan roda dua dan empat yang dicuri dan lain sebagainya.
                   Permasalahan sosial yang paling menonjol di Provinsi NAD adalah kemiskinan.
                    Meningkatnya angka kemiskinan, selain disebabkan oleh krisis ekonomi juga
                    disebabkan oleh dampak konflik yang berkepanjangan.
                   Konflik yang berkepanjangan ini juga membawa pengaruh yang cukup besar dalam
                    kehidupan masyarakat baik secara langsung berupa semakin rendahnya tingkat
                    pendapatan masyarakat, menurunnya tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan,
                    maupun akibat tidak langsung berupa terjadinya korban jiwa, pengungsian dan
                    kerugian harta benda.
          IV. LAPORAN KUNJUNGAN DAN PERTEMUAN
              A. PERTEMUAN DENGAN DINAS INFOKOM, KPID, TVRI, RRI DAN KALANGAN
                 WARTAWAN PROVINSI NAD
                 1. DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI
                    a.  Kondisi Dinas Informasi dan Komunikasi
                       Dinas   Infokom   saat   ini   bukan   merupakan   perpanjangan   tangan   dari
                       Kementerian Negara (Kemeneg) Kominfo, hubungan kerja dengan Kemeneg
                       Kominfo adalah hubungan kemitraan dan bukan hubungan hirarki sehingga
                       fungsi-fungsi   yang   dulu   dilaksanakan   oleh   Departemen   Penerangan
                       dilaksanakan di daerah dengan menyesuaikan kebijakan daerahnya masing-
                       masing, dengan membentuk badan-badan/bagian yang tidak seragam seperti
                       Badan Informasi dan Komunikasi, membentuk Bagian Humas dan Informasi dan
                       lain-lain.
                       Saat ini Dinas Infokom Provinsi NAD telah dapat menyediakan media center.
                       Wadah ini tidak hanya menjadi representasi dari program organisasi terpadu
                       dari pemda tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan informasi tentang
                       kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Bagi para wartawan
                       media   center   untuk   sementara   telah   menyiapkan   fasilitas-fasilitas   untuk
                       melakukan komunikasi baik ke dalam maupun ke luar Aceh.
                       Disamping itu Dinas Infokom juga melakukan tugas media luar dengan
                       menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui pemasangan balihoo,
                       billboard, spanduk, pamflet dan lain sebagainya. Bentuk lain penyampaian
                       informasi adalah dengan mengadakan pertunjukan pertunjukan kesenian rakyat
                                                         4