WAWASAN NUSANTARA
       Latar Belakang Filosofis, Pengertian dan Implementasi dalam Kehidupan
                     Sehari-hari
      Wawasan Nusantara pada dasarnya merupakan cara pandang terhadap bangsa 
      sendiri. Kata “wawasan” berasal dari kata “wawas” yang bearti melihat atau 
      memandang (S. Sumarsono, 2005). Setiap Negara perlu memiliki wawasan 
      nasional dalam usaha menyelenggarakan kehidupannya.
      Wawasan itu pada umumnya berkaitan dengan cara pandang tentang hakikat 
      sebuah Negara yang memiliki kedaulatan atas wilayahnya. Fokus pembicaraan 
      pada unsur kekuasaan dan kewilayahan disebut “geopolitik”.
      Dalam konteks teori, telah berkembang beberapa pandangan geopolitik seperti 
      dilontarkan oleh beberapa pemikir di bawah ini dalam S. Sumarsono (2005, hal 59-
      60) :
        Pandangan/ajaran Frederich Ratzel
           Negara merupakan sebuah organisme yang hidup dalam suatu ruang 
           lingkup tertentu, bertumbuh sampai akhirnya menyusut dan mati
           Negara adalah suatu kelompok politik yang hidup dalam suatu ruang 
           tertentu.
           Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya sebuah 
           bangsa tidak bisa lepas dari alam dan hukum alam.
           Semakin tinggi budaya suatu bangsa maka semakin besar 
           kebutuhannya akan sumber daya alam.
      Pandangan/ajaran Rudolf Kjellen
           Negara merupakan suatu organisme biologis yang memiliki kekuatan 
           intelektual yang membutuhkan ruang untuk bisa berkembang bebas.
           Negara merupakan suatu sisem politik (pemerintahan)
           Negara dapat hidup tanpa harus bergantung pada sumber pembekalan 
           dari luar. Ia dapat berswasembada dan memanfaatkan kemajuan 
           kebudayaan dan teknologinya sendiri untuk membangun kekuatannya
           sendiri.
      Latar Belakang Filosofis 
      Wawasan Nusantara merupakan sebuah cara pandang geopolitik Indonesia yang 
      bertolak dari latar belakang pemikiran sebagai berikut (S. Sumarsono, 2005) :
                Latar belakang pemikiran filsafat Pancasila
                Latar belakang pemikiran aspek kewilayahan Indonesia
                Latar belakang pemikiran aspek sosial budaya Indonesia
                Latar belakang pemikiran aspek kesejarahan Indonesia
      Latar belakang pemikiran filsafat Pancasila menjadikan Pancasila sebagai dasar
      pengembangan Wawasan Nusantara tersebut. Setiap sila dari Pancasila menjadi 
      dasar dari pengembangan wawasan itu.
          Sila 1 (Ketuhanan yang Mahaesa) menjadikan Wawasan Nusantara 
          merupakan wawasan yang menghormati kebebasan beragama
          Sila 2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) menjadikan Wawasan 
          Nusantara merupakan wawasan yang menghormati dan menerapkan 
          HAM (Hak Asasi Manusia)
          Sila 3 (Persatuan Indonesia) menjadikan Wawasan Nusantara merupakan
          wawasan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
                   Sila 4 (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 
                     Permusyawaratan/Perwakilan) menjadikan Wawasan Nusantara 
                     merupakan wawasan yang dikembangkan dalam suasana musyawarah 
                     dan mufakat.
                   Sila 5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) menjadikan 
                     Wawasan Nusantara merupakan wawasan yang mengusahakan 
                     kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
             
            Latar belakang pemikiran aspek kewilayahan Indonesia menjadikan wilayah 
            Indonesia sebagai dasar pengembangan wawasan itu. Dalam hal ini kondisi 
            obyektif geografis Indonesia menjadi modal pembentukan suatu negara dan 
            menjadi dasar bagi pengambilan-pengambilan keputusan politik. Adapun kondiri 
            obyektif geografi Indonesia telah mengalami perkembangan sebagai berikut.
                 Saat RI merdeka (17 Agustus 1945), kita masih mengikuti aturan 
                 dalam Territoriale Zee En Maritime Kringen Ordonantie tahun 1939 di mana
                 lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah dari 
                 masing-masing pantai pulau Indonesia.
                       Dengan aturan itu maka wilayah Indonesia bukan merupakan 
                 kesatuan.
                       Laut menjadi pemisah-pemecah wilayah karena Indonesia merupakan
                 negara kepulauan.
                  
                 Indonesia kemudian mengeluarkan Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957) 
                 berbunyi: ”…berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka pemerintah 
                 menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang 
                 menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak 
                 memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada 
                 wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian bagian daripada 
                 perairan pedalaman atau nasional berada di bawah kedaulatan mutlak negara 
                 Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman in bagi kapal-kapal 
                 asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu 
                 kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas lautan 
                 teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-
                 titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia….”.
                       Jadi, pulau-pulau dan laut di wilayah Indonesia merupakan satu 
                 wilayah yang utuh, kesatuan yang bulat dan utuh.
                 Indonesia kemudian mengeluarkan UU No 4/Prp Tahun 1960 tentang 
                 Perairan Indonesia yang berisi konsep kewilayahan Indonesia menurut 
                 Deklarasi Djuanda itu.
                       Maka Indonesia mempunyai konsep tentang Negara Kepulauan 
                 (Negara Maritim).
                       Dampaknya: jika dulu menurut Territoriale Zee En Maritime Kringen
                 Ordonantietahun 1939 luas Indonesia adalah kurang lebih 2 juta km2 maka 
                 menurut Deklarasi Djuanda dan UU No 4/prp Tahun 1960 luasnya menjadi 5 
                 juta km2 (dimana 65% wilayahnya terdiri dari laut/perairan).
                 Pada 1982, Konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional III mengakui
                 pokok-pokok asas Negara Kepulauan (seperti yang digagas menurut 
                 Deklarasi Djuanda).
                       Asas Negara Kepulauan itu diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 
                 1982 (United Nation Convention on the Law af the Sea).
                       Dampak dari UNCLOS 1982 adalah pengakuan tentang bertambah 
                 luasnya ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan Landas Kontinen Indonesia.
                 Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No 17 Tahun 
                 1985 (tanggal 31 Desember 1985).