H. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Wawasan  usantara
                  1. Kedudukan Wawasan Nusantara
                           Wawasan nusantara adalah sebagai Wawasan Naional bangsa Indonesia merupakan aliran 
                  yang diyakini kebenarannya dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpanhan demi 
                  mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
                  2. Fungsi Wawasan Nusantara
                           Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-
                  rambudalam menetapkan segala kebijakan dan tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
                  3. Tujuan Wawasan Nusantara
                           Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek 
                  kehidupan dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan 
                  yang lain. Nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan berfungsi sebagai pancaran dari makin 
                  meningkatnya rasa kebangsaan, faham kebangsaan dan semangat kebangsaan yang merupakan 
                  kesatuan yang utuh dalam jiwa rakyat Indonesia sebagai hasil penghayatan dari Wawasan Nusantara.
                  I. Implementasi Wawasan Nusantara
                  1. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan Nasional
                           Wawasan nusantara bagi Bangsa Indonesia menjadi pola pikir, pola sikap dan pola tindak 
                  dalam menghadapi, menyikapi, menangani berbagai masalah yang menyangkut kehidupan 
                  berbangsa dan benegara.
                           a.   Kehidupan Bidang Politik
                                Wawasan nusantara diharapkan dapat menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang 
                                sehat dan dinamis yang tampak dalam wujud pemerintahan yang aspiratif dan 
                                terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
                                Penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis berarti membangun sistem kenegaraan 
                                yang tertata dan sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia.
                                Penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis bukan hanya menyangkut penataan 
                                kelembagaan negara sebagai suprastruktur politik, tetapi juga secara sinergis dengan 
                                pembangunan infrastruktur politik. Hal tersebut merupakan wujud tanggung jawab 
                                warga negara Indonesia dalam ikut serta menyelenggarakan negara sehingga dengan 
                                demikian dapat dipenuhi cita-cita masyarakat.
                           b.   Kehidupan Bidang Ekonomi
                                Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan bidang ekonomi diharapkan akan 
                                menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan 
                                peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.
                                Implementasi Wawasan  Nusantara  dalam kehidupan bidang ekonomi juga 
                                mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan 
                                kebutuhan masyarakat atau daerah secara timbal balik. Pemanfaatan sumber daya alam 
                                  juga mengandung makna, bahwa pelestarian sumber daya alam merupakan tanggung 
                                  jawab semua warga negara.
                              c.  Kehidupan Bidang Sosial Budaya
                                  Implementasi Wawasan Nusantara akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang 
                                  mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinekaan 
                                  sebagai keragaman dari Sang Pencipta. Kesadaran akan kebhinekaan itu diharapkan 
                                  dapat dipakai sebagai modal untuk membangun kebersamaan dalam wujud persatuan 
                                  dan kesatuan bagi Bangsa Indonesia.
                              d.  Kehidupan Bidang Hankam
                                  Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan keamanan diharapkan 
                                  akan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Cinta 
                                  tanah air dan bangsa tersebut lebih lanjut akan membentuk jiwa setiap warga negara 
                                  Indonesia dalam upaya bela negara. Jiwa bela negara bukan hanya berarti bersifat fisik 
                                  belaka, jua bela negara dalam pengertian non fisik.
                                  Kesiapan warga negara Indonesia sesuai dengan jiwa bela negaranya akan 
                                  mengantisipasi setiap ancaman sekecil apapun yang akan membahayakan keselamatan 
                                  bangsa dan kedaulatan negara.
                                  Seluruhnya menggambarkan, bahwa wawasan nusantara akan mengarahkan warga 
                                  negara Indonesia akan sikap, faham dan semengat kebangsaan yang tinggi sebagai jati 
                                  diri Bangsa Indonesia. Itulah yang disebut dengan Nasionalisme Indonesia.
                    2. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Hubungan antara Negara Indonesia dengan Bangsa-
                    bangsa Lain di Dunia.
                             a.      Perhatian pada daerah frontier
                                   Kehidupan di daerah-daerah terpencil termasuk daerah perbatasan berbeda dengan 
                                   kehidupan di pusat pemerintahan dan daerah perdagangan atau industri. Daerah 
                                   terpencil dan daerah perbatasan adanya kondisi alam yang sulit dijangkau berupa 
                                   wilayah pegunungan, hutan lebat atau lautan. Akibatnya sistem sirkulasi daerah-daerah 
                                   perbatasan kurang memadai.
                                   Sulitnya sistem sirkulasi daerah perbatasan memberi dampak suolitnya pengawasan dan
                                   pengendalian segala aktivitas penduduknya oleh pemerintah pusat. Akibat lebih lanjut 
                                   adalah rasa keterpencilan atau rasa keterasingan yang kurang diperhatikan pemerintah, 
                                   baik pemerintah pusat maupun daerah.
                                   Rasa keterasingan sebagian masyarkat Indonesia terjadi di sepanjang perbatasan 
                                   Kalimantan dengan Serawak dan Sabah, Pulau Mingas di Sulawesi Utara berbatasan 
                                   dengan Filipina dan wilayah Papua yang berbatasan langsug dengan Negara Papua 
                                   Nugini.
                                   Di perbatasan Kalimanta, masyarakat Dayak lebih mudah berinteraksi dengan anggota 
                                   masyarakat di seberang perbatasan. Hal ini menyebabkan timbulnya rasa kedekatan 
                                   mereka yang lebih kuat bila dibandingkan interaksi mereka dengan masyarakat wilayah 
                                   lain di Indonesia. Hal ini apabila tidak diperhatikan dan tidak ditangani secara cepat dan 
                                   tepat, maka jalinan rasa kedekatan dengan masyarakat negara tetangga akan semakin 
                              kuat. Oleh karena itu, tidak mustahil masyarakat Indonesia di sepanjang perbatasan 
                              akan berpaling secara psikologis, sosiologis dan bahkan politis kepada negara tetangga.
                              Perhatian kepada daerah perbatasan seperti tersebut di atas akan menimbulkan akibat 
                              seakan-akan batas negara bergeser ke dalam wilayah Indonesia. Kenyataan ini 
                              mengakibatkan adanya batas imajiner yang berupa batas pengaruh asing yaitu pengaruh
                              negara tetangga terhadap wilayah Indonesia. Batas imajiner inilah yang dinamakan 
                              daerah frontier.
                              Daerah frontier yang terbentuk bersifat dinamis, artinya dapat bergeser  sesuai dengan 
                              kadar pengaruh pemeritah terhadap masyarakat yang bersangkutan. Pengaruh efektif 
                              pemerintah pusat tidak lagi mencakup seluruh wilayah kedaulatan Indonesia, tetapi 
                              dikurangi dengan luas wilayah sampai dengan batas frontier yang sudah dipengaruhi 
                              oleh kekuatan asing dari seberang perbatasan.
                              Pemahaman atas kondisi dan konsistensi Indonesia serta posisinya di antara negara-
                              negara lain yang relatif lebih maju dan sejahtera, kesadaran akan kemungkinan 
                              terjadinya daerah frontier harus selalu dihidupkan. Wawasan Nusantara dapat diartikan 
                              memberi pengaruh positif terutama dalam penyelenggaraan negara dalam upaya 
                              menghilangkan atau mencegah timbulnya daerah frontier tersebut.
                              Ada beberapa prinsip kebijaksanaan yang dapat dikembangkan dalam mengatasi 
                              munculnya daerah frontier sebagai berikut:
                                 1)  Adanya perbaikan sistem sirkulasi di seluruh wilayah negara, terutama pada 
                                     daerah terpencil dan sepanjang daerah perbatasan negara. Hal ini bertujuan 
                                     untuk menghilangkan rasa keterpencilan atau rasa keterasingan sebagian 
                                     masyarakat serta meningkatkan efektivitas komunikasi antar golongan 
                                     masyarakat serat meningkatkan efektivitas komunikasi antar golongan 
                                     masyarakat dan antar daerah di dalam wilayah Negara Indonesia.
                                 2)  Upaya membangun pusat-pusat pertumbuhan di daerah terpencil atau daerah 
                                     perbatasan sesuai dengan potensi daerah tersebut. Pembangunan ini diarahkan 
                                     untuk mewujudkan percepatan pemerataan kesejahteraan rakyat.
                                 3)  Upaya menjalin kerjasama dalam bidang budaya, ekonomi dan politik dengan 
                                     negara tetangga yang berbatasan untuk emnumbuhkan pusat-pusat kehidupan 
                                     yang tidak merugikan bagi kedaulatan wilayah negara masing-masing
                         b.     Implikasi Hukum Laut Internasional dan Kaitannya dengan Wawasan Nusantara
                                 Hukum Laut Internasional (HLI) telah mengatur secara internasional hubungan hak, 
                         kewajiban negara atas laut. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan 
                         negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kewajiban 
                         negara ini menjadikan Bangsa Indonesia harus dapat mewujudkan kedaulatan atas wilayah 
                         yuridiksi nasional yang sebagian besar dapat berupa wilayah perairan atau laut. Upaya 
                         Indonesia tersebut mendapatkan kesepakatan berdasarkan UNCLOS tahun1982 yang secara 
                         legal mendukung wilayah Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam deklarasi Djuanda sesuai
                         dengan prinsip Wawasan Nusantara.
                                 Kewajiban Indonesia atas laut berkenaan dengan lintas damai, lintas transit, 
                         penyediaan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), dan keamanan laut dari berbagai 
                         pelanggaran dan kejahatan. Pemerintah Indonesia dalam pembangunan kelautan dapat 
                         mengerahkan armada niaga, armada perikanan, armada angkatan laut, industri maritim, 
                         serta eksplorasi dan eksploitasi kelautan. Pembangunan kelautan yang memadai akan 
                         mengantarkan Bangsa Indonesia menjadi bangsa bahari.
                      c. Pemanfaatan Ruang Dirgantara
                                 Ruang dirgantara menurut pemanfaatannya dibagi dua bagian yaitu ruang udara dan 
                         ruang antariksa. Ruang udara merupakan ruang yang berada di atas wilayah suatu negara 
                         dengan batas-batas tertentu. Sedangkan ruang antariksa merupakan ruang bebas yang 
                         berada di atas ruang udara.
                                 Ruang udara yang berada di atas wilayah suatu negara dikategorikan sebagai ruang 
                         udara nasional. Ruang udara nasional merupakan bagian wilayah kedaulatan suatu negara 
                         yang pemanfaatannya dikendalikan oleh negara yang bersangkutan. Adapun bagian ruang 
                         antariksa yang pemanfaatannya dikendalikan secara internasional dan tidak boleh dijadikan 
                         wilayah yang masuk dalam kedaulatan suatu negara sekalipun negara yang berada di 
                         bawahnya.
                                 Ruang udara Negara Indonesia yang wilayah negaranya terletak pada posisi silang 
                         dunia menjadi penghubung kepentingan negara-negara di berbagai kawasan, sebab dengan 
                         melintasi ruang udara Indonesia negara tersebut memilih jalur terpendek dalam lalu lintas 
                         antar negara. Hal ini berarti negara-negara tersebut telah mendapat manfaat ekonomi. Oleh 
                         karena itu, Negara Indonesia dapat memanfaatkan ruang udara nasionalnya secara optimal 
                         melalui tersedianya industri angkutan udara yang handal, jalur-jalur udara yang aman dan 
                         perspektif dan bandar udara yang memadai.
                                 Upaya yang dapat dilakukan Negara Indonesia untuk memanfaatkan ruang 
                         dirgantaranya di masa mendatang dapat menggunakan model sbb:
                                 1)  Pemanfaatan ruang dirgantara yang selalu dikaitkan dengan kepentingan 
                                     mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara
                                 2)  Pengembangan industri angkutan udara sipil beserta infrastrukturnya yang 
                                     berdaya saing global
                                 3)  Pengembangan kekuatan penegak kedaulatan dan penjamin keamanan di ruang 
                                     udara nasional