PENDAHULUAN
         A. Latar belakang masalah
             Bangsa kita pernah mengalami pergantian presiden sebanyak tiga kali dalam kurun
         waktu kurang lebih enam tahun (1998-2004). Pada masa ini masyarakat mengalami krisis
         kepercayaan terhadap pemimpin. Demonstrasi massa marak diberitakan mengkritisi para
         pemimpin yang dianggap ‘tidak becus’ dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. 
             Dewasa ini krisis kepercayaan terhadap pemimpin atau para aparat pemerintahan,
         semakin meningkat. Salah satu indikator penyebabnya adalah kasus suap atau korupsi, kolusi
         dan nepotisme (KKN) yang terjadi di kalangan para pemimpin itu sendiri. Akhir-akhir ini
         image  partai Demokrat, partai yang diayomi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
         (SBY), tercoreng oleh beberapa kadernya yang terlibat kasus suap pembangunan wisma atlet
         Palembang (bdk.,  “Badai Demokrat (Tak) Pasti Berlalu,”   http://www.gatra.com   ,  20 Juni
         2012).
             Kasus suap, dan KKN beragam bentuknya dan tidak hanya populer di kalangan
         pemimpin pemerintahan dan aparat-aparatnya, melainkan telah mewabah sampai di dunia
         pendidikan. Berita kepala sekolah menyalahgunakan dana BOS (Bantuan Operasional
         Sekolah) untuk kepentingan pribadi sering bergema di media massa (bdk., “Hargai Proses
         Hukum Kasus Dana BOS”, http://tribunnews.com, Kamis, 15 Maret 2012). Sementara itu
         “pungli” (pungutan liar) di sekolah-sekolah semakin marak terjadi. Tes masuk sekolah,
         akademi bahkan perguruan tinggi, tak jarang dijadikan ajang untuk meraup keuntungan
         tambahan dari oknum-oknum tertentu (bdk.,”Maraknya Pungli di Sekolah Kemendikbud
         bentuk Tim Investigasi”, http://www.wartakotalive.com, Rabu, 29 Februari 2012).
             Selain masalah KKN, terdapat juga masalah etika-moral, seperti perselingkuhan,
         tindak kekerasan, narkoba, video porno, dan lain-lain (bdk., “Penghentian Kasus Pornografi,
         Kritik Keras Hantam BK DPR”, http://www.suarakarya-online.com, Rabu, 13 Juni 2012). 
             Persoalan-persoalan di atas tidak hanya menyebabkan krisis kepercayaan terhadap
         kredibilitas pemimpin/pemerintah, tetapi menyebabkan pula “krisis keteladanan”. Kedua
         faktor  ini akan menurunkan atau mengurangi kekuasaan dan pengaruh pemimpin terhadap
         masyarakat yang dipimpinnya. Jika demikian, maka cita-cita bangsa yang sejahtera, adil dan
         makmur semakin jauh dari jangkauan.
                                    1
               B. Pembatasan masalah
                      Di tengah sekelumit   persoalan   moral   yang   terjadi   di   masyarakat,   khususnya
               pemerintah, muncul upaya-upaya konstruktif seperti kebijakan pendidikan karakter bangsa
               yang diintegrasikan ke dalam kurikulum pembelajaran di sekolah. Persoalannya adalah
               pendidikan karakter tidak cukup sekedar “diajarkan” secara teori, tetapi perlu didukung oleh
               contoh atau teladan dari pengajar itu sendiri. Dalam konteks ini, pengambil kebijakan
               (pemimpin) haruslah terlebih dahulu memberikan teladan, sehingga dapat menumbuhkan
               kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Untuk itu pembahasan dalam
               tulisan   ini   mengambil   fokus   “Kepemimpinan Etis  dan Relevansinya Bagi Pendidikan
               Karakter.” 
               C. Rumusan masalah
                      Masalah pokok makalah ini terungkap dari pertanyaan-pertanyaan berikut:
                         Apakah model “kepemimpinan etis” itu? 
                         Bagaimanakah relevansi dari “kepemimpinan etis” untuk pendidikan karakter?
               D. Tujuan penulisan
                      Pembahasan dalam tulisan bertujuan untuk:
                         Mendapatkan pemahaman tentang model “kepemimpinan etis”.
                         Mengetahui relevansi model “kepemimpinan etis” untuk pendidikan karakter.
                                                            2
                                                               BAB 1
                                               MODEL KEPEMIMPINAN ETIS
                 1.1.      Konsepsi Umum dari “Kepemimpinan Etis”
                         “Kepemimpinan Etis” terdiri dari dua kata, yakni “kepemimpinan” dan “Etis”. Secara
                 umum “kepemimpinan” dipahami sebagai “kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh
                 seseorang untuk dapat mempengaruhi dan menuntun seorang atau sekelompok orang untuk
                 mencapai tujuan bersama.”1 Sedangkan kata “Etis” merupakan bentuk kata sifat dari “Etika”.
                 Webster’s Student Dictionary  merumuskan pengertian “Etika” sebagai “The study and
                 philosophy of human conduct, with emphasis on the determination of right and wrong. The
                 basic principles of right action. A work or treatise on morals”2 (Etika adalah studi dan filsafat
                 tentang tingkah laku manusia, dengan penekanan pada determinasi benar dan salah. Prinsip
                 dasar dari tindakan yang benar.  Suatu tindakan atau risalah moral). Jadi, kepemimpinan etis
                 dapat berarti “kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mempengaruhi dan menuntun
                 seorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama dengan menekankan
                 pentingnya nilai-nilai moral”.
                         Kepemimpinan etis merupakan jenis perilaku kepemimpinan. Sementara pemimpin
                 yang etis menunjuk pada kualitas pribadi pemimpin itu sendiri. Keduanya saling terintegrasi.
                 Kepemimpinan etis menunjukkan pemimpin yang etis. Sebaliknya pemimpin yang etis
                 menunjukkan model kepemimpinan etis. Standar pengukuran atau evaluasi kepemimpinan
                 etis terdapat dalam diri pemimpin itu sendiri. Yukl menyebutkan contoh standar moral yang
                 digunakan untuk mengevaluasi meliputi “batasan di mana perilaku pemimpin melanggar UU
                 dasar masyarakat, menyangkal hak orang lain, membahayakan kesehatan dan kehidupan dari
                 orang lain, atau melibatkan upaya untuk menipu dan mengeksploitasi orang lain demi
                 keuntungan pribadi”.3
                         1Bdk., Taty Rosmiati dan Dedy Achmad, “Kepemimpinan Pendidikan”, dalam Tim
                 Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2011),
                 hllm. 125.
                         2“Ethic”, dalam  Webster’s Student Dictionary, (USA: Trident Press International,
                 1999).
                         3Gary Yukl, Kepemimpinan Dalam Organisasi, edisi kelima, (Jakarta: Indeks, 2001),
                 hlm. 480-481. 
                                                                  3
                 1.2.     Pandangan Para Pakar tentang Kepemimpinan Etis
                         Pandangan para pakar tentang kepemimpin etis datang dari Burns, Heifets, Greenleaf4
                 dan Bush5. Intisari pandangan mereka adalah sebagai berikut:
                            Burns
                         Burns tidak memberikan definisi eksplisit tentang kepemimpinan etis. Tetapi ia
                 meunjukkan   pentingnya   suatu   fungsi   kepemimpinan   dalam   meningkatkan   kesadaran
                 mengenai masalah etis dan membantu orang menyelesaikan nilai-nilai yang berkonflik.
                 Menurutnya kepemimpinan adalah suatu saling meninggikan tingkat moralitas dan motivasi
                 di antara para pemimpin dan pengikutnya. Di pihak pemimpin, idealisme dan nilai moral
                 seperti kebebasan, keadilan, kesetaraan, kedamaian, humanitarisme, harus terus-menerus
                 ditingkatkan sehingga ketakutan, kerakusan, kecemburuan atau kebencian perlahan-lahan
                 dapat disingkirkan. Sementara di pihak para pengikut, mereka dikembangkan dari keadaan
                 dirinya sehari-hari menjadi diri mereka yang lebih baik.  
                            Heifetz
                          Heifetz menekankan peran utama pemimpin. Menurutnya pemimpin berperan untuk
                 membantu   orang-orang   yang   dipimpinnya   untuk   mampu   menghadapi   konflik   dan
                 menemukan cara-cara yang produktif untuk menghadapinya. Seorang pemimpin harus
                 mampu melibatkan pengikutnya dalam menghadapi tantangan, perspektif yang berubah, dan
                 belajar mengenai cara-cara baru untuk bekerja bersama secara efektif. 
                            Greenleaf 
                         Greenleaf menambahkan unsur baru dalam pengertian tentang kepemimpinan etis.
                 Menurutnya salah satu esensi dari kepemimpinan etis adalah “pelayanan”. Pendapatnya ini
                 dilatarbelakangi oleh konsep “kepemimpinan pelayan” yang diusulkannya. Pemimpin pada
                 intinya   adalah   pelayan   yang   bertanggungjawab   memberikan   pelayanan   kepada   para
                 pengikutnya. Pemimpin membantu para pengikutnya agar menjadi lebih sehat, bijaksana dan
                 lebih bersedia untuk menerima tanggungjawab. 
                            Bush
                         4Gary Yukl, Kepemimpinan Dalam Organisasi, edisi kelima, (Jakarta: Indeks, 2001),
                 hlm. 481-483.
                         5Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, edisi 3, (Jakarta:
                 Bumi Aksara, 2011), 374.
                                                                  4