MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
              PEMILU WUJUD BUDAYA DEMOKRASI DI INDONESIA
                               OLEH :
                             KELOMPOK 4
                           NURUL FATHANAH
                          ARBHAN ZULDIAMSYAH
                          YAUMIL AMALIA ISWAN
                      SYUKRYANSYAH DANIAL HARYANTO
                              SUDIRMAN
                        SMA NEGERI 1 BANTAENG
                              2014/2015
                      KATA PENGANTAR
        Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Swt. Shalawat serta salam selalu
        tercurahkan kepada Rasulullah Saw. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penulis mampu
        menyelesaikan tugas makalah ini yakni “Pemilu Wujud Budaya Demokrasi di Indonesia” guna
        memenuhi tugas mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
        Penulis menyadari dalam pembuatan lapotan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari
        kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya
        membangun dari para pembaca untuk perbaikan laporan di masa yang akan datang.
                                 Bantaeng, Oktober 2014
                                   Tim Penulis
                                                 DAFTAR ISI
               Kata Pengantar                                                        ii
               Daftar Isi                                                            iii
               BAB I PENDAHULUAN                                                     1
                   A. Latar Belakang                                                 1
                   B. Tujuan Makalah                                                 2
               BAB II PEMBAHASAN                                                     3
                   A. Budaya Demokrasi                                               3
                   B. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
                   C. Pemilu Wujud Budaya Demokrasi di Indonesia                     5
               BAB III PENUTUP                                                       7
                   A. Kesimpulan                                                     7
                   B. Saran                                                          7
               DAFTAR PUSTAKA                                                        8
                         BAB I
                       PENDAHULUAN
         A. Latar Belakang
                        Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata demos artinya rakyat dan
           cratos/kratein artinya pemerintahan/berkuasa. Demokrasi merupakan istilah universal
           di   mana   hampir   setiap   negara   di   dunia   mengklaim   telah   menerapkan   system
           pemerintahan yang demokrasi. Demokrasi  adalah suatu bentuk  pemerintahan  politik
           yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau tidak
           langsung (melalui perwakilan).
                    Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip  trias politica yang membagi ketiga
           kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam
           tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat
           yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara
           ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling
           mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
           Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah
           yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan
           eksekutif,   lembaga-lembaga   pengadilan   yang   berwenang   menyelenggarakan
           kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia)
           yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini,
           keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan
           bertindak   sesuai   aspirasi   masyarakat   yang   diwakilinya   (konstituen)   dan   yang
           memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan
           peraturan.
                    Pemerintahan demokrasi yang kokoh adalah pemerintahan yang sesuai dengan
           pandangan hidup, kepribadian dan falsafah bangsanya. Pada masa Yunani Kuno sudah
           berkembang demokrasi langsung, artinya seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam
           masalah kenegaraan. Hal ini terjadi karena wilayah negara sempit dan penduduknya
           sedikit.   Pada masa modern, demokrasi langsung tidak dapat di jalankan karena
           wilayah negara cukup luas, jumlah penduduk banyak, rakyat melalui suatu lembaga
           perwakilan (badan-badan perwakilan rakyat) dapat menyalurkan aspirasinya dalam
           kenegaraan atau sering di sebut demokrasi perwakilan.