Landasan Hukum
           UU.No.17 Thn 2003  Tentang Keuangan Negara
           UU.No.1 Thn 2004   Tentang Perbendahaaraan Negara
           UU.No.19 Thn 2012  Tentang APBN
           Perpres 70 Thn 2012  Tentang Pengadaan barang dan Jasa
           PMK.No113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas
           PMK.No.72/PMK.05/2013 Tentang Standar Biaya Masukan
           PMK.No.52/PMK.05/2014 Tentang perubahan 
            PMK.No.72/PMK.05/2013
           Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 11 
            tentang Perubahan Atas PER-66/PB/2005 tanggal 28 
            Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan 
            Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
            Negara.
          Lanjutan
           Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 108 Tahun 
            2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan 
            dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional 
            Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
           Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI Nomor 
            15/DIKTI/Kep/2013 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional PTN 
            untuk Penelitian.
           Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dirjen Dikti mengenai Petunjuk 
            penggunaan Dana BOPTN (Revisi)
           Panduan Pelaksanaan Penelitian Oleh Dirjen Dikti
           Panduan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun oleh LPPM UB
                                      PENDAHULUAN
      Untuk  menjamin  ketertiban  dan  kelancaran  pelaksanaan 
       administrasi keuangan Penelitian ini, maka perlu disosialisasikan 
       tentang  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  (SPJ)  secara 
       benar.  Panduan  ini  berguna  untuk  memberi  petunjuk  tata  cara 
       pencairan  dan  pengelolaan  keuangan  dalam  pelaksanaan 
       pertanggungjawaban keuangan (SPJ). 
      Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan dibuat oleh Ketua 
       Pelaksana  Kegiatan/Tim  Peneliti  dengan  mengacu  pada  sistem 
       pertanggungjawaban keuangan Sesuai peraturan tersebut diatas 
      Bukti-Bukti  SPJ  dibuat  dan  disusun  mengacu  pada  Rencana 
       Anggaran Biaya  ( RAB ) yang termuat dalam Pelaksanaan 
       Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
       PENGGUNAAN DANA PENELITIAN
            PERUNTUKAN              Sesuai dengan panduan 
                                    pelaksanaan PPM di PT oleh 
                                    Dikti
          HONORARIUM           MAKS 30%
             BELANJA         MAKS 30 – 45 %
             BARANG                                    RAB 
                                                     (RENCANA 
                                                    ANGGARAN 
             BELANJA         MAKS 10 – 25 %           BIAYA)
           PERJALANAN
             BELANJA           MAKS 15%
            LAIN-LAIN
                           Standar Biaya 
                   Tahun Anggaran 2014
        Tarif  tertinggi untuk RAB penelitian dan Rincian yang bisa digunakan 
        adalah sebagai berikut:
     1.   Tim Peneliti 
                   Uraian               Satuan             Tarif
            Peneliti Utama                OJ                Rp.      60.000
              Peneliti                    OJ                Rp.      40.000
              Pembantu Peneliti           OJ                Rp.      20.000
              Pengolah data          /Org/Penelitian        Rp. 1.540.000
              Petugas Survey        /org(responden)         Rp.        8.000
              Pembantu Lapangan          OH                 Rp.      80.000
              Sekretariat                OB                 Rp.    300.000