HALAMAN JUDUL
        KATA PENGANTAR
        DAFTAR ISI
        BAB I PENDAHULUAN
           1. LATAR BELAKANG
           2. TUJUAN PERUBAHAN
           3. RUANG LINGKUP ZONA INTEGRITAS
           4. PENGERTIAN UMUM
           5. DASAR HUKUM
        BAB II RENCANA AKSI
           1. MANAJEMEN PERUBAHAN
           2. PENATAAN TATALAKSANA
           3. PENATAAN SISTEM MANEJEMEN SDM
           4. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
           5. PENGUATAN PENGAWASAN
           6. PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN
        BAB III TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
           1. RENCANA TAHAPAN (MILESTONE)
           2. IDENTIFIKASI KENDALA / MASALAH
        BAB IV PENUTUP
             DOKUMEN RENCANA KERJA
           PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
              WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) /
         WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
                  KEJAKSAAN …
                      2018
                          KATA PENGANTAR
              Alhamdulillah, Dengan penuh kerendahan hati kita panjatkan puji dan syukur
         kehadirat  Allah  SWT  karena  atas  rahmat  dan  hidayah-nya  yang  memberikan
         kesempatan memperoleh nikmat iman, islam,  ilmu dan kesehatan serta kekuatan
         sehingga  Kejaksaan  …  ditunjuk  sebagai salah  satu  Instansi  pemerintah  dalam
         membangun  Zona  Integritas  menuju  W  ilayah  bebas  Korupsi(W  BK)/W  ilayah
         Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tidak henti-hentinya kami mengucap rasa syukur
         atas kepercayaan  pimpinan  terhadap  Kejaksaan  …,  penilaian  ini  adalah  menjadi
         salah   satu  barometer  dalam  pencapaian  Reformasi  Birokrasi  yang  dilakukan
         Kejaksaan Republik Indonesia
             Pelayanan Prima yang telah kita laksanakan selama ini mencerminkan bahwa
         Kejaksaan … ini benar-benar serius dalam melakukan pembenahan dalam rangka
         mendukung Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan
         menuju Instansi yang bebas korupsi.
              Akhir  kata,  semoga  Dokumen  Rencana  Kerja  ini  dapat  bermanfaat  bagi
         Institusi Kejaksaan.
                                        …, … 2018
                           BAB I
                       PENDAHULUAN
        1. LATAR BELAKANG
            Perwujudan  good  local  governance  di  negara  kita  telah  didukung  oleh
        political will dari pemerintah melalui implemetasi kebijakan pelayanan maupun mutu
        hasil kerja.  Hanya  saja,  birokrasi  masih  menujukkan  kesan  negatif  disebabkan
        karena  birokrasi  selama  ini  tidak  bisa  merespon  keinginan  warga  masyarakat.
        Birokrasi yang selama ini bekerja lambat, berhati-hati dan metodologinya sudah tidak
        dapat  diterima  oleh  orang  yang  perlu  layanan  cepat,  efisien,  tepat  waktu  dan
        sederhana.
            Untuk  meningkatkan daya saing yang kian kompetitif diperlukan reformasi
        birokrasi  yang  dapat  menghasilkan  birokrasi  profesional dan  ramping  yang bebas
        hambatan.  Hal  inilah  yang  menjadi  prasyarat  penyelenggaraan  good  local
        governance,  dengan  menerapkan  prinsip  akuntabalitas,  transparansi  dan
        keterbukaan, efisiensi dan efektifitas, serta partisipasi dari semua elemen.
            Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI diluncurkan pada 18 September
        2008. Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan ini berpedoman pada pada ketentuan/
        peraturan/ juklak yang dikeluarkan oleh MENPAN. Sebagai persiapan pelaksanaan
        RB,  pada  bulan  Juni  2008  Jaksa  Agung  telah  melaporkan  kepada  Presiden  RI
        tentang rencana launching Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI. Kemudian pada bulan
        Agustus
        2009  Jaksa  Agung  membentuk  Tim  Pengarah    Reformasi  Birokrasi  Kejaksaan
        RI
        dimana  W  akil  Jaksa  Agung  sebagai  Ketua  Tim
        Pengarah.
            Reformasi  Birokrasi  Kejaksaan   pada   hakekatnya  bukanlah  hal    yang
        baru sama  sekali.  Jauh  sebelum  Panduan  Reformasi  Birokrasi  dirampungkan,
        Kejaksaan telah  mencanangkan  program  Pembaruan,  tepatnya  pada  hari  Bhakti
        Adhyaksa 22
        Juli 2005. Sebagai hasil dari Program Pembaruan pada tanggal 12 Juli 2007, telah
        ditandatangani 6 (enam) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia yang mencakup
        pembaruan  di  bidang  Rekrutment,  Pendidikan  dan  Pelatihan,  Standard  Minimum
        Profesi  Jaksa,  Pembinaan  Karir,  Kode Perilaku Jaksa  serta pembaruan di bidang
        Pengawasan. Maka bila dilihat dari panduan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan
        MENPAN, keenam program pembaruan ini merupakan modal yang sangat besar
        bagi  Kejaksaan  untuk  melaksanakan  Reformasi  Birokrasi  yang  pada  hakekatnya