PENERAPAN ETIKA ADMNISTRASI PUBLIK MELALUI 
                                 PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN BIROKRAT 
                                                                       A.  Pananrangi M; Andi Muhammad Ishak Ismail
                                                                                                                          Pananrangi@Algazali.Ac.Id
                                                                                                                               Ismail@Algazali.Ac.Id
                                                                                                                                 STIA Al Gazali Barru
                                                                             ABSTRAK 
                           Penelitian ini bertujuan untuk membahas penerapan etika admnistrasi publik melalui 
                    pelaksanaan tugas pelayanan birokrat. Tipe penelitian yang digunakan adaah kualitatif. 
                    Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan (Juli-September) Tahun 2021. Teknik 
                    pengumpulan data, melalui penelusuran kajian pustaka, literatur, jurnal ilmiah dan 
                    dokumen perundang-undangan yang sesuai dengan tema penelitian. 
                           Hasi penelitianl menunjukkan bahwa penerapan etika administrasi dapat ditelusuri 
                    melalui asas-asas pokok yang mendasari penerapan administrasi publik, yaitu asas-asas 
                    pokok dalam sistem nilai (etika) administrasi modern, seperti dalam aspek: tanggung 
                    jawab, pengabdian, kesetiaan, kepekaan, keadilan, dan kepantasan. Kemudian untuk 
                    menilai suatu pelayanan dari birokrat yang dapat dikategorikan berkualitas dapat 
                    ditinjau dari dimensi pelayanan, yaitu: bukti langsung (tangible), keandalan (reliability), 
                                                                                                                                              
                    daya tanggap (responsivennes), jaminan (assurance) dan empati (empathy). Jika seluruh 
                    dimensi pelayanan tersebut semuanya dapat diterapkan secara tepat dalam poses 
                    penyelenggaraan pelayanan, maka dapat menghasilkan kinerja birokrat yang berkualitas. 
                    Dengan demikian penerapan etika pelayanan publik sudah terpenuhi yang berarti pula 
                    penerapan etika administrasi publik juga sudah dijalankan dengan baik oleh birokrat. 
                    Diharapkan lahirnya seluruh aparat birokrat yang memiliki kemampuan menerapkan 
                    etika administrasi publik yang dapat tercermin dari sikap dan prilaku yang profesional, 
                    simpatik, beretika dan bermoral tinggi dalam melakukan pelayanan publik.
                           Kata Kunci: Penerapan etika administrasi publk, pelaksanaan tugas pelayanan birokrat.
                    Meraja Journal                                                                                       Vol 4, No 3, November 2021    3
         A. PENDAHULUAN                     pada penyalahgunaan wewenang, 
            Setiap bangsa di dunia ini hampir  kolusi, korupsi dan nepotisme, serta 
         dapat dipastikan memiliki ideologi berbagai bentuk tindakan dan prilaku 
         dan pegangan moral yang menjadi kepemimpinan yang melanggar hukum. 
         landasan pada sikap, perilaku dan      Lord Action, seorang pakar politik 
         perbuatan dalam mencapai tujuan. ketetanegaraan abad ke-20 yang secara 
         Melalui pegangan moral tersebut akan  tegas menyatakan, bahwa kekuasaan 
         selalu menjadi patokan untuk menilai  itu cenderung menimbulkan praktek 
         mana yang baik dan mana yang buruk,  koruptif. Sinyalemen Action tersebut, 
         mana yang benar dan mana yang salah  ternyata bukanlah sekedar pernyataan 
         kemudian mana yang ideal dan mana  yang mengada-ngada, sebab dalam 
         tidak ideal terhadap suatu hal.    realitanya, setiap kekuasaan dalam 
            Oleh karena itu peranan etika akan  wujud apapun yang bersentuhan 
         selalu menjadi bagian dalam kehidupan  dengan wilayah publik selalu diwarnai 
                                            dengan noktah hitam berupa kasus-
         masyarakat, termasuk masyarakat 
         Indonesia. Sejak dulu bangsa Indonesia  kasus korupsi (A. F. Djunaedi. 2005: 54).
         dikenal sebagai masyarakat berbudi     Masalah etika dalam administrasi 
         luhur dan beretika baik secara individu  publik menunjukkan kurangmya 
         dalam kehidupan sehari-hari maupun  perhatian atau dikesampingkannya 
         dalam hidup berkelompok. Namun etika dalam praktek penyelenggaraan 
         pelan tapi pasti etika yang berbudi  administrai publik. Padahal etika 
         luhur tersebut mengalami pergeseran  merupakan salah satu unsur yang 
         karena akibat perubahan zaman yang  penting yang menentukan keberhasilan 
         identik dengan materialistik.      pelaksanaan kegiatan organisasi dan 
                                            aktor administrrasi publik Sebabnya 
            Begitu pula dalam konsep 
         kepemimpinan, terjadinya perubahan  ialah, karena nilai nilai moral itu 
         paradigma konsep kepemimpinan di  terdapat dalam seluruh proses 
         era globalisasi saat ini, telah membawa  kegiatan administrasi publik. Mulai 
         dampak negatif pada dimensi moral  dari rancangan struktur organisasi, 
                                            perumusan kebijakan, implementasi 
         kepemimpinan. Kondisi ini pada 
         akhirnya dapat membawa konsekuensi  dan evaluasi kebijakan serta 
         untuk munculnya berbagai bentuk pelaksanaan pelayanan publik sarat 
         malpraktek kekuasaan yang berwujung  dengan nilai-nilai etis (Ahmad Husnan 
                                            Aksa. 2010: 127)
       4  Meraja Journal                                        Vol 4, No 3, November 2021
                                                                                                    A.  Pananrangi M; Andi Muhammad Ishak Ismail
                          Dalam studi kebijakan publik, dengan ketidakpastian biaya, waktu 
                    hampir seluruh kebijakan publik yang  dan prosedur pelayanan. Apa yang 
                    diterbitkan pleh pemerintah umumnya  dikhawatirkan oleh Dwiyanto tersebut 
                    berisi perintah atau larangan sehingga  bukan mengada-ada karena beberapa 
                    membawa kosekwensi logis yaitu bukti menunjukkan kebenarannya, 
                    siapapun yang melanggar perintah atau  antara lain yang dirilis oleh media 
                    justru berbuat yang dilarang, maka akan                           massa maupun media lainnya.
                    dikenakan sanksi sesuai isi kebijakan                                    Isu tentang etika birokrasi di dalam 
                    tersebut. Hal ini berarti pendekatan  pelayanan publik di Indonesia yang 
                    yuridis terhadap kebijakan publik 
                    kurang memperhatikan dampak atau  dominan diberitakan di media adalah 
                    kemanfaatan dari kebijakan tersebut,  bahwa salah satu kelemahan dasar dalam 
                    sebaliknya kurang mempertimbangkan  pelayanan publik di Indonesia adalah 
                                                                                      masalah moralitas pelayanan. Berbagai 
                    dimensi etis dan moral dalam 
                    masyarakat.. Inilah salah satu faktor  bentuk diskriminatif pelayanan masih 
                                                                                      menjadi problema bagi birokrat 
                    penyebab kebijakan pemerintah 
                    masih sering tidak diterima baik oleh  penyelenggara pelayanan. Diskriminasi 
                    masyarakat.                                                       pelayanan terhadap kelompok warga 
                                                                                      miskin terlihat pada beberapa bentuk 
                          Dari pandangan tersebut, dapat pelayanan seperti pelayanan kesehatan, 
                    dikatakan bahwa suatu kebijakan pendidikan, transportasi, dan berbagai 
                    publik yang bersumber dari pemerintah  bidang pelayanan lainnya.
                    seyogyanya tidak hanya mengutamakan                                      Adanya diskriminasi pelayanan 
                    nilai-nilai benar atau salah, tetapi harus                        tersebut sangat bertentangan dengan 
                    juga memperhatikan nilai-nilai baik  etika pelayanan pblik. Penyebabnya 
                    atau buruk. Dimensi kebijakan publik  adalah karena etika merupakan salah 
                    ini dinilai cukup penting karena dalam  satu elemen yang sangat menentukan 
                    praktenya meskipu menurut hukum  kepuasan publik sehingga menjadi 
                    yang berlaku suatu tindakan dianggapa  penunjang keberhasilan organisasi 
                    sudah benar, tetapai belum tentu baik  di dalam melaksanakan pelayanan 
                    jika dilhat dari dimensi moral dan etika.                         publik. Oleh karena itu diharapkan 
                          Bagaimanan kualitas pelayanan penyelenggara pelayanan dapat 
                    publik di Indonesia, oleh Dwiyanto  menerapkan etika dalam setiap 
                    (2002), menjelaskan bahwa praktek  fase pelayanan publik,. mulai dari 
                    penyelenggaraan pelayanan publik penyusunan kebijakan pelayanan, desain 
                    di Indonesia saat ini masih penuh  struktur organisasi pelayanan, sampai 
                    Meraja Journal                                                                                       Vol 4, No 3, November 2021    5
           pada manajemen pelayanan sehingga  mengalami perubahan. Etika lebih 
           dapat mendukung penyelenggaraan dimaknai sebagai suatu cabang ilmu 
           pelayanan yang berkualitas pada dalam  filsafat                yang    mempelajari 
           berbagai sektor publik.                    nilai baik dan buruk manusia. Etika 
               Dengan demikian sangat diharapkan      merupakan seperangkat nilai yang 
           dari aparat birokrat penyelenggara berfungsi sebagai pedoman atau acuan 
           pelayanan agar mampu menerapkan  seeorang dalam menjalankan tugasnya. 
           etika sebagai bagian dari pelayanan yang   Selain itu etika juga berfungsi sebagai 
           bermoralitas. Berdasarkan fenomena  standar untuk menilai apakah sifat, 
           tersebut diatas, maka penelitian ini  perilaku, dan tindakan seseorang 
           bermaksud membahas penerapan etika  dalam menjalankan tugas dinilai baik 
           admnistrasi publik melalui pelaksanaan  atau buruk. Sedangkan moral dimaknai 
           tugas pelayanan birokrat.                  sebagai hal yang mendorong manusia 
                                                      untuk melakukan tindakan yang baik 
           1.  Etika Administrasi Publik              sebagai kewajiban atau norma dalam 
           a.  Konsep Etika, Moral dan Norma          kehidupannya.
                Etika, moral dan norma secara              Sementara itu Bertens (2000) 
           subtantif memiliki perbadaan makna  melihat adanya perbedaan antara konsep 
           yang kadang-kadang dipersamakan. etika dan konsep etiket. Menurutnya 
           Etika berasal dari bahasa Yunani, Etika lebih menggambarkan norma 
           yaitu “etos”, yang berarti kebiasaan  tentang perbuatan itu sendiri, apakah 
           atau watak. Moral berasal dari bahasa  suatu perbuatan boleh atau tidak 
           Latin,yaitu “mos”, yang yang berarti cara  boleh untuk dilakukan, misalnya 
           hidup atau kebiasaan. Kemudian norma  mengambil barang milik orang tanpa 
           berasal dari bahasa Latin (penyiku  ijin. Sementara etiket menggambarkan 
           atau pengukur), Jika makna dari norma  cara suatu perbuatan dilakukan oleh 
           dikaitkan dengan perilaku manusia,  manusia dan cenderung berlaku dalam 
                                                      kalangan tertentu saja.
           maka norma digunakan sebagai                    Menurut Haryatmoko (2007) 
           pedoman atau haluan dalam menjalani  secara umum etika diartikan sebagai 
           hidup.                                     tata cara pergaulan, aturan perilaku, 
                Jika ditinjau dari dimensi 
           epistimologis, etika dan moral memiliki  adat kebiasaan manusia dalam 
                                                      bermasyarakat dan menentukan nilai 
           kemiripan, seiring perkembangan 
                                                      baik dan nilai tidak baik. Sedangkan 
           zaman kemudian makna etika 
                                                      Bertens (2000) menilai etika sebagai 
        6   Meraja Journal                                                    Vol 4, No 3, November 2021