BABI
                                   PENDAHULUAN
             1.1 Latar Belakang
                  Dewasa ini profesi public relations atau sering disebut hubungan masyarakat
                berkembang dengan sangat pesat. Banyak inovasi, strategi komunikasi, rancangan
                program kreatif yang memiliki dampak yang besar bagi publiknya. Pada
                hakikatnya tidak ada organisasi, perusahaan, maupun institusi yang dapat bekerja
                dengan sukses tanpa kerjasama masyarakat sekitarnya. Menciptakan hubungan
                yang saling pengertian merupakan suatu faktor yang potensial untuk mencapai
                sukses dalam segala hal, untuk itu diperlukan adanya humas.
                  Public relations di Indonesia dikenal pada tahun 1950 dimana public relations
                atau dalam bahasa Indonesia lebih akrab disapa humas (hubungan masyarakat)
                bertugas untuk menjelaskan peran dan fungsi-fungsi setiap kementrian, jawatan,
                lembaga, badan, dan lain sebagainya. Contoh dari kegiatan-kegiatan Humas
                adalah: melobi (lobbying), berbicara didepan publik, menyelenggarakan acara,
                dan membuat pernyataan tertulis, serta memanajemen hubungan dengan media.
                  Menurut Harlow yang dikutip oleh Cutlip (2009:5), Public relations adalah
                fungsi manajemen tertentu yang membantu membangun dan menjaga lini
                komunikasi, pemahaman bersama, penerimaan mutual dan kerja sama antara
                organisasi dan publiknya; PR melibatkan manajemen problem atau manajemen isu;
                PR membantu manajemen agar tetap responsif dan mendapat informasi terkini
                tentang opini publik; PR mendefinisikan dan menekankan tanggung jawab
                manajemen untuk kepentingan publik; PR membantu manajemen tetap mengikuti
                                    1
            perubahan dan memanfaatkan perubahan secara efektif, dan PR dalam hal ini
            adalah sistem peringatan dini untuk mengantisipasi arah perubahan (trends) ; dan
            PRmenggunakanriset dan komunikasi yang sehat dan etis sebagai alat utamanya.
              Hubungan masyarakat atau Public Relations mempunyai peran penting dalam
            sebuah instansi terkait citra dan reputasi maupun terjaganya hubungan yang baik
            antara publik dan instansi. Pada umumnya, humas mempunyai peran dan fungsi
            yang sama dalam penerapannya, namun hal ini di tetap sesuaikan dengan
            peraturan instansi atau badan yang menaunginya atau tempat ia bekerja. Untuk
            membangun dan menjaga lini komunikasi dengan publiknya seorang humas harus
            bekerja untuk mencari berbagai cara yang tepat untuk digunakan tentunya tetap
            berpedoman pada kode etik, etika dan peraturan instansi yang menaunginya.
              “Etika Profesi” menurut Cutlip yang dikutip oleh Rosady Ruslan dalam
            bukunya Etika Kehumasan (2009:70-71) adalah perilaku yang dianjurkan secara
            tepat dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang pada umumnya dapat
            diterima oleh masyarakat atau kebudayaan. Kode etik merupakan perumusan
            norma moral yang menjadi tolok ukur atau acuan bagi kode perilaku (code of
            conduct) kelompok profesi bersangkutan.
              Humas mempunyai aturan dalam menjalankan aktifitasnya, aturan tersebut
            berkaitan dengan instansi. Maka dari itu sudah menjadi keharusan menaati humas
            bertindak etis serta memperhatikan aturan aturan yang berlaku dalam aktifitasnya.
            Baik hubungan dengan publik internal instansi maupun dengan publik eksternal
            begitu pula dalam instansi pemerintahan.
              Frida Kusumastuti dalam bukunya Dasar-Dasar Humas (2004) mengatakan
            bahwa bagian humas di institusi pemerintahan dibentuk untuk mempublikasikan
                           2
            atau mempromosikan kebijakan- kebijakan mereka. Memberi informasi secara
            teratur tentang kebijakan, rencana rencana serta hasil-hasil kerja institusi serta
            memberikan pengertian kepada masyarakat tentang peraturan perundang
            undangan dan segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
              Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintahan merupakan sarana untuk
            memberikan penjelasan dan meyakinkan kepada masyarakat untuk menempatkan
            diri dalam posisi yang tepat di pemerintahan serta memberikan jalan komunikasi
            yang efektif untuk mencapai kerjasama antara pihak Pemerintah Daerah dan
            masyarakat.
              Guna terjalinnya hubungan yang baik, antara humas pemerintahan dan juga
            publiknya, maka humas melakukan berbagai cara-cara profesional dengan penuh
            pertimbangan dan terntunya mengenali publiknya. Humas juga mempunyai tata
            cara dan keunikan tersendiri dalam menyajikan peran dan fungsinya terhadap
            instansi dan public didasarkan dengan beberapa pertimbangan. Dalam aktifitasnya,
            beberapa hal atau peraturan bisa saja terjadi penyesuaian dikarenakan berbagai
            alasan.
              Dalam menjalankan aktifitasnya, tata cara, sopan santun, kebiasaan, budaya
            pergaulan atau sering disebut dengan etiket menjadi bagian penting perannya
            untuk memulai hubungan yang baik, hal ini terlihat kecil, tetapi mempunyai peran
            yang besar. Pada hakikatnya etiket dijalankan oleh setiap orang dalam
            kehidupannya untuk dapat tetap bertahan disuatu lingkungan. Keanekaragaman
            kebiasaan, adat istiadat dan kebudayaan suatu daerah juga mempengaruhi nilai-
            nilai tata cara dalam bertindak sehari harinya, latar belakang yang berbeda
            mendorong etiket yang berbeda, begitu pula dalam aktivitas kehumasan. Onong
                           3
                             Uchjana Effendy (1993) mengatakan dalam bukunya Human Relation dan Public
                             relations, etiket adalah terjemahan dari bahasa perancis ”ettiquete”, yang
                             berarti  ”persyaratan konvensional mengenai perilaku sosial” (conventional
                             requirements as to social behavior).
                                 Etiket adalah tata aturan pergaulan yang disetujui oleh masyarakat tertentu dan
                             menjadi norma serta anutan dalam bertingkah laku pada anggota masyarakat
                             tersebut (Ruslan, 2011:47). Etiket humas dalam setiap instansi tidak selalu sama,
                             hal-hal berupa penyesuaian aturan pemerintahan dan pedoman kerja humas,
                             terkait dengan publiknya dalam penerapannya di aktivitas kehumasan, menjadi
                             perhatian peneliti untuk mengangkat tema ini, khususnya di pemerintahan yang
                             telah ada dan terstruktur dari atas peraturan dan pedoman yang berlaku.
                                 Kabupaten Tabalong adalah wilayah yang berada di utara Propinsi Kalimantan
                             Selatan, merupakan salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang terletak di
                             perbatasan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Pemerintahannya
                             dipimpin oleh seorang bupati, serta memiliki otonomi daerah, diikat oleh sejumlah
                             regulasi, antara lain Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan
                             lain sebagainya, untuk pedoman dalam menjalankan kegiatannya. Kabupaten
                             Tabalong sering disebut kabupaten terkaya di Kalimantan Selatan karena sumber
                             daya alam yang melimpah. Batu bara merupakan beberapa sumberdaya penghasil
                             bruto terbesar untuk kabupaten ini (Tahun 2011 dengan produksi Batu Bara
                             mencapai 22.103.478 ton). Kabupaten ini juga cukup disorot para pendatang
                             untuk mencari pekerjaan. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah Tabalong
                             2010, jumlah aparatur/PNS di Kabupaten Tabalong pada tahun 2010 sebanyak
                             5.545 orang yang terdiri dari 2.639 orang laki-laki dan 2.906 orang perempuan.
                                                                   4