EVALUASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM 
                       MENJALANKAN FUNGSI DAN PERANANNYA DI ERA OTONOMI DAERAH 
                         (Suatu Studi Di Desa Mosum Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni 
                                                            Provinsi Papua Barat ) 
                      
                                                             MUSA OROCOMNA 
                                                              MASJE PANGKEY 
                                                              SONNY ROMPAS 
                      
                     ABSTRACT :       This    research   purpose    to   determine    the   performance    evaluation    Badan 
                     Permusyawaratan Desa(BPD) in performing its functions and its role in the era of regional autonomy, 
                     and get an over view about things related to How the achievement of performance in carrying out its 
                     duties and functions in the village Mosum. The method used in this research is descriptive. Were used as 
                     informants in research amount to as many as 10 people. 
                     BPD Kampung Mosum absorb the aspirations of the people is done by holding meetings that presents the 
                     various elements of the villagers; One of the problems that can be solved by the BPD in relation to 
                     indigenousaeg  is  functionis  a  matter  of  customary  land;  Implementation  of  legislative  function  by 
                     BAPERKA  Mor  BPD  has  not  been  implemented  functions  properly;  oversight  function  has  been 
                     implemented relatively well by BPD Kampung Mosum, where surveil lanceis done on the implementation 
                     of  the  village  budget(APBDes); BPDMosum village, where member ship has reflected the diversity of 
                     socio-economic status communities that BPD has fulfilled the function of representation. In general, the 
                     performance Consultative Body (BPD) seen from the implementation of the functions has been going well, 
                     although  not  achieving  optimal  results.  It  turns  out  that  the  legislative  function  optimally  etreceived 
                     attention to the still relatively low level of knowledge and expertise of representatives in formulating a 
                     draft Regulation is good village, due to the lowquality of human resources. Recommendations from this 
                     research to improve the performance of the necessary involvement of all elements of society, especially 
                     indigenous stakeholders/heads of tribes in Kampung Mosum. 
                      
                     Keywords:  Performance  Evaluation  and  Badan  Permusyawaratan  Desa  Function  Role,  the  Local 
                                 Otonomy 
                     PENDAHULUAN                                               perubahan konfigurasi pemerintahan desa 
                     PENDAHULUAN 
                              Undang-undang Nomor 22 Tahun                     dengan          menghadirkan             Badan 
                     1999  tentang  Otonomi  Daerah  yang                      Permusyawratan  Desa  (BPD)  sebagai 
                     kemudian  direvisi         dengan      Undang-            institusi  perwakilan  rakyat  di  tingkat 
                     undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan                      Desa yang mempunyai kedudukan sejajar 
                     salah satu dimensi penting dalam rangka                   dan  menjadi  mitra  Pemerintah  Desa 
                     mewujudkan cita-cita  demokratisasi  dan                  (Anonimous, 2013). 
                     reformasi       pemerintahan        yang      di                  Tugas  dan  fungsi  pemerintahan 
                     dalamnya       juga    mengatur       mengenai            desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
                     Pemerintahan  Desa.  Dengan  adanya                       Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 
                     perangkat hukum tersebut telah membuka                    Pemerintah  desa  merupakan  lembaga 
                     peluang bagi terwujudnya demokratisasi                    eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga 
                     sampai  pada  tingkat  pedesaan  melalui                  legislatif  desa.  Pemerintah  desa  terdiri 
                    dari  kepala  desa  dan  perangkat  desa.             kebijakan          yang          dihasilkan 
                    Perangkat     desa    bertugas    membantu            menyangkut  masalah  bersama  harus 
                    kinerja kepala desa dalam melaksanakan                dapat      diakses        serta      mampu 
                    tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah              dipertanggungjawabkan                kepada 
                    desa.    Perangkat     desa    terdiri   dari         publik. 
                    sekretaris   desa  dan  perangkat  desa                       Badan     Permusyawaratan       Desa 
                    lainnya. Bersama perangkat desa, kepala               (BPD),     sebagai    salah     satu    unsur 
                    desa     sebagai      pimpinan       struktur         penyelenggara       Pemerintahan        Desa 
                    pemerintah desa memiliki peranan yang                 terbentuk  sebagai  wahana  pelaksanaan 
                    signifikan  dalam  pengelolaan  proses                demokrasi       di     Desa       diharapkan 
                    sosial dalam masyarakat desa.                         menunjukkan       peran    penting     dalam 
                            Tugas      utama      yang     harus          mendukung            perwujudan           tata 
                    diemban  pemerintah  desa  adalah                     penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang 
                    bagaimana  menciptakan  kehidupan                     baik   melalui  pelaksanaan  fungsi  dan 
                    demokratik,  memberikan  pelayanan                    perannya. 
                    sosial  yang  baik  sehingga  membawa                         Kehadiran                     Badan 
                    masyarakatnya  pada  kehidupan  yang                  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam 
                    sejahtera,      rasa     tenteram,       dan          Pemerintahan  Desa  dengan  berbagai 
                    berkeadilan. Pemerintah desa dituntut                 fungsi  dan  kewenangannya  diharapkan 
                    untuk  lebih  memahami  apa  yang                     mampu mewujudkan sistem check and 
                    menjadi  kebutuhan  dari  warganya                    balances      dalam       penyelenggaraan 
                    yang  terdiri  dari  berbagai  lapisan.               Pemerintahan Desa. Namun demikian di 
                    Artinya,  bahwa  pemerintah  dalam                    sisi lain, kehadiran BPD juga disinyalir 
                    pemerintahannya            dan        dalam           menimbulkan berbagai permasalahan di 
                    pembuatan  kebijakan,  dituntut  untuk                tingkat desa terutama yang menyangkut 
                    melibatkan  seluruh  unsur  masyarakat                hubungan  kerja  antara  BPD  dengan 
                    untuk  mengetahui  secara  langsung                   Kepala  Desa  yang  diatur  berdasarkan 
                    sejauh  mana,  seperti  apa  kondisi  dan             kaidah normatif. 
                    apa    yang     sesungguhnya        menjadi                   Kondisi     ini    tentunya     perlu 
                    kebutuhan  masyarakatnya.  Hal  itu,                  dihindari,  karena  alasan  apapun  antara 
                    berarti  bahwa  tata  pemerintahan  dan               Pemerintah  desa  dan  BPD  menjalankan 
                    proses     pembuatan  kebijakan  dan                  satu fungsi yang utuh dalam suatu sistem 
                       pemerintahan  desa.  Oleh  karena  itu,                        Dengan demikian, dapat diamati adanya 
                       diperlukan sinergitas antar semua unsur,                       indikasi  bahwa  fungsi  dan  peran  BPD 
                       terutama antara kepala desa dengan BPD.                        belum  dijalankan  secara  optimal.  Oleh 
                       Dengan        demikian       diharapkan        akan            karena  itu,c  penelitian  ini  dimaksudkan 
                       mendorong peningkatan kinerja BPD itu                          untuk melakukan evaluasi secara ilmiah 
                       sendiri.                                                       tentang kinerja BPD dalam menjalankan 
                                Namun demikian, sesuai hasil pra                      fungsi         dan        perannya           dalam 
                       survei            menunjukkan                bahwa             penelenggaraan          pemerintahan          desa, 
                       penyelenggaraan  pemerimntahan  desa,                          khususnya di Kampung Mosum, Distrik 
                       khususnya  di  desa  Mosum  Distrik                            Moskona Utara kabupaten teluk Bintuni. 
                       Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni                                   Kajian  lebih  mendalam  tentang 
                       sebagai         lokasi        penelitian          ini          kinerja  Badan  Permusyawaratan  Desa 
                       memperlihatkan  fenomena  yang  kurang                         (BPD)  dalam  menjalankan  tugas  dan 
                       menggembirakan.  Artinya  bahwa  BPD                           fungsinya  di  Desa  Mosum  Distrik 
                       yang  ada  di  desa  tersebut  kurang                          Moskona         Utara      Kabupaten         Teluk 
                       berperan  dalam  menjalankan  fungsinya,                       Bintuni. 
                       baik  sebagai  lembaga  legislasi  desa,                       METODE PENELITIAN 
                                                                                      METODE PENELITIAN 
                       lembaga        pengayom         adat,     lembaga              A.  Jenis Penelitian 
                       penyalur  aspirasi  masyarakat  desa  dan                               Menurut  Sugiyono  (2009)  jenis 
                       lembaga        pengawas         penyelenggaraan                penelitian  dapat  dikelompokan  menurut 
                       pemerintahan desa. Hal ini diindikasikan                       tujuan, pendekatan, tingkat ekplanasi dan 
                       dengan  frekuensi  pertemuan  atau  rapat-                     jenis data. Sesuai dengan fokus penelitian 
                       rapat    yang  dilaksanakan  oleh  BPD                         yaitu    evaluasi      kinerja     BPD,  maka 
                       (bersama dengan pemerintah desa) sangat                        penelitian      ini    lebih     memungkinkan 
                       minim. Rapat hanya dilakukan pada saat                         apabila  tingkat  ekplanasi  menggunakan 
                       penyusunan            Rencana            Anggaran              penelitian deskriptif.  
                       Pendapatan          dan        Belanja         Desa                     Penelitian             ini          hanya 
                       (RAPBDes)  yang  dituangkan  dalam                             mengembangkan                 konsep            dan 
                       bentuk Peraturan Desa. Hal ini pun sering                      menghimpun            fakta       tetapi      tidak 
                       mengalami  kendala  atau  hambatan  dari                       melakukan            pengujian           hipotesis 
                       sisi   jumlah  kehadiran  anggota  BPD                         (Singarimbun  dan  Effendi,  1995).  Oleh 
                       sehingga  sering  mengalami  penundaan.                        karena  itu,  penelitian  ini  terbatas  pada 
                   usaha  mengungkapkan  suatu  keadaan                      responsibilitas    dan    akuntabilitas 
                   atau       peristiwa      atau      keadaan               publik; 
                   subyek/obyek       pada     saat    sekarang          4.  Pelaksanaan     fungsi     pengawasan 
                   berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau                  dilihat  dari  dimensi  responsivitas, 
                   sebagaimana adanya (fact finding).                        responsibilitas    dan    akuntabilitas 
                   B.  Fokus Penelitian                                      publik; 
                           Berdasarkan  perumusan  masalah               5.  Pelaksanaan fungsi Representasi oleh 
                   dan     tujuan    penelitian   yang     telah             BPD       dilihat     dari     dimensi 
                   dikemukakan         sebelumnya,        maka               responsivitas,   responsibilitas    dan 
                   penelitian  ini  memfokuskan  diri  pada                  akuntabilitas publik 
                   kajian  tenatng  evaluasi  kinerja  Badan            C.  Informan 
                   Permusyawatan        Desa    (BPD)      yang                 Yang  dijadikan  informan  dalam 
                   berkaitan    dengan  pelaksanaan  tugas              penelitian ini terdiri dari beberapa unsur, 
                   pokok  dan  fungsinya  di  era  otonomi              yaitu   unsur    Pengurus/anggota      BPD 
                   daerah, khususnya di desa Mosum Distrik              sebanyak 5 orang, unsur pemerintah desa 
                   Moskona       Utara     Kabupaten      Teluk         sebanyak 3 orang dan unsur tokoh agama 
                   Bintuni.                                             dan  masyarakat  adat  sebanyak  2  orang, 
                           Dimaksudkan  dengan  evaluasi                sehingga  jumlah  keseluruh  informan 
                   kinerja  BPD  adalah  penilaian  hasil               sebagai sumber data primer sebanyak 10 
                   pelaksanaan  fungsi-fungsi  BPD  dilihat             orang.   
                   dari tiga dimensi kinerja, sebagai berikut           D.  Teknik Pengumpulan Data 
                   :                                                            Dalam  penelitian  ini,  jenis  data 
                    1.  Pelaksanaan      fungsi     penyerapan          yang  dikumpulkan  adalah  data  primer 
                        aspirasi   masyarakat  dilihat      dari        dan data sekunder yang bersifat kualitatif 
                        dimensi responsivitas, responsibilitas          maupun       kuantitatif.   Data      primer 
                        dan akuntabilitas publik;                       merupakan data yang diperoleh langsung 
                    2.  Pelaksanaan fungsi pengayoman adat              dari stakeholders yang terkait, sedangkan 
                        dilihat  dari  dimensi  responsivitas,          untuk  data    sekunder  diperoleh  melalui 
                        responsibilitas    dan    akuntabilitas         data yang telah diteliti dan dikumpulkan 
                        publik;                                         oleh  fihak  lain  yang  berkaitan  dengan 
                    3.  Pelaksanaan  fungsi  Legislasi  dilihat         permasalahan  penelitian  ini.  Adapun 
                        dari       dimensi       responsivitas,         instrumen dan teknik pengumpulan data