BAB II 
                                                             KERANGKA TEORI 
                                                                           
                    2.1.   Konsep Pemberdayaan   
                                    Secara  konseptual  pemberdayaan  atau  pemberkuasaan  (Empowerment), 
                           berasal  dari  kata  Power  (kekuasaan  /  keberdayaan).  Karenanya  ide  utama 
                           pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Pemberdayaan 
                           menunjuk  pada  kemampuan  orang,  khususnya  kelompok  rentan  dan  lemah 
                           sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal, yaitu:  
                           1.       Memenuhi  kebutuhan  dasarnya  sehingga  mereka  memiliki  kebebasan 
                                    (Freedom),  dalam  arti  bukan  saja  bebas  mengemukakan  pendapat, 
                                    melainkan  bebas  dari  kelaparan,  bebas  dari  kebodohan,  bebas  dari 
                                    kesakitan. 
                           2.       Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat 
                                    meningkatkan  pendapatannya  dan  memperoleh  barang-barang  dan  jasa-
                                    jasa yang mereka perlukan. 
                           3.       Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputuan yang 
                                    mempengaruhi mereka.  
                                    Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga 
                           atau  kekuatan,  proses,  cara,  dan  perbuatan  memberdayakan  (pusat  bahasa 
                           departemen pendidikan nasional. 2002: 242). Menurut Daniel Sukalele (2013: 10) 
                           mengatakan  bahwa  pemberdayaan  adalah  upaya  yang  membangun  daya 
                           masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkkan kesadaran akan 
                           potensi yang dimiliki serta berupaya untuuk mengembangkannya. 
                                Pemberdayaan  diarahkan  guna  meningkatkan  ekonomi  masyarakat  secara 
                           produktif,  sehingga  mampu  menghasilkan  nilai  tambah  yang  tinggi  dan 
                           pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan 
                           nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses paling tidak terhadap empat 
                           hal, yaitu akses terhadap sumberdaya, akses terhadap teknologi, akses terhadap 
                                                                         10 
                            
                                                                                                                          11 
                             
                            pasar,dan akses terhadap permintaan.  
                                 Pemberdayaan  yang  dimaksud  adalah  proses  untuk  mengaktualisasikan 
                            potensi manusia dengan tujuan agar dapat terpenuhi kehidupan sesuai harkat dan 
                            martabat  manusia,  di  dalamnya  terkandung  tiga  nilai  yaitu  kelestarian  hidup, 
                            harga  diri,  dan  kebebasan.  Salah  satu  bentuk  dari  aktualisasi  pemberdayaan 
                            masyarakat  tercermin  dalam  bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  keseluruhan 
                            proses  pembangunan,  mulai  dari  proses  perencanaan,  pengambilan  keputusan, 
                            pelaksanaan hingga menikmati hasil. 
                            1.   Proses belajar sosial.  
                                      Proses  belajar  sosial  dapat  diartikan  sebagai  proses  interaksi  sosial  di 
                                 antara warga masyarakat dengan lembaga-lembaga yang ada yang bertujuan 
                                 untuk  mengembangkan  kemampuan  mereka  melalui  kegiatan-kegiatan 
                                 pemecahan masalah yang ada di masyarakat (Tjokrowinoto, 1996:225 dalam 
                                 Soetomo: 2013:411). Peningkatan kemampuan ini tidak dilakukan  melalui 
                                 pendidikan  formal,  tetapi  melalui  partisipasi  dan  interaksi  dalam  proses 
                                 pengambilan keputusan dan aktivitas bersama untuk melaksanakan keputusan 
                                 tersebut. Dengan demikian, strategi pembangunan yang memanfaatkan proses 
                                 belajar  sosial  berarti  juga  telah  memanfaatkan  energi  kreatif,  pengetahuan, 
                                 dan kearifan yang terdapat dalam masyarakat lokal dalam proses pengambilan 
                                 keputusan dan pemecahan masalah. 
                                      Dalam pelaksanaannya, proses belajar sosial tidak hanya  berlaku bagi 
                                 warga  komunitas  tetapi  juga  pihak-pihak  lain  yang  terlibat  dalam  upaya 
                                 pembangunan  di  tingkat  komunitas  tersebut,  baik  dari  pihak  pemerintah 
                                 maupun  organisasi  non  pemerintah  atau  Lembaga  Swadaya  Masyarakat 
                                 (LSM).  Pihak-pihak  dari  luar  komunitas  tersebut  harus  belajar  bersama 
                                 masyarakat lokal untuk mengetahui kondisi dan permasalahan aktual yang 
                                 ada  di  masyarakat,  serta  belajar  tentang  bagaimana  memecahkan  masalah 
                                 yang sedang dihadapi (Soetomo, 2013:413). 
                             
                             
                                                   12 
             
              2.  Keberlanjutan.  
                  Hasil dari proses belajar sosial adalah peningkatan kapasitas baik pada 
                tingkat  warga  masyarakat  maupun  pada  tingkat  komunitas  untuk 
                melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya dilingkungan 
                komunitasnya  secara  lebih  mandiri  (Soetomo,  2013:419).  Dengan 
                demikian,  bentuk  nyata  dari  kapasitas  tersebut  adalah  adanya  tindakan 
                bersama  pada  tingkat  lokal  untuk  memenuhi  berbagai  kebutuhan  dan 
                memecahkan  berbagai  masalah.Apabila  tindakan  bersama  tersebut 
                dilakukan  secara  berkesinambungan  dan  bersifat  mandiri,  maka  dalam 
                komunitas  yang  bersangkutan  telah  terjadi  keberlanjutan  pembangunan 
                atau  sustainability.Oleh  sebab  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  tindakan 
                bersama  yang  berkesinambungan  merupakan  kunci  utama  tumbuhnya 
                keberlanjutan. 
                  Tindakan  bersama  yang  berkesinambungan  tersebut,  dimungkinkan 
                karena  di  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan  telah  terjadi  proses 
                institusionalisasi,  dengan  demikian aktivitas  membangun dan  mengelola 
                sumber daya secara mandiri tersebut sudah menjadi bagian dan terintegrasi 
                ke dalam pola aktivitas bersama dalam komunitas. Oleh sebab itu, ada atau 
                tidak  ada  rangsangan  dari  luar,  aktivitas  membangun  akan  tetap 
                berlangsung.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  laporan  penelitian  Sajogyo 
                (1994:33)  dalam  Soetomo  (2013:420),  yang  mengatakan  bahwa 
                pembangunan  masyarakat  desa  yang  berkelanjutan  hanya  dapat 
                berlangsung  atas  potensi  sosial  budaya  masyarakat  di  desa  yang 
                bersangkutan. 
                  Berbeda  dengan  Mardi  Yatmo  Hutomo  (2000:  1-2)  mengatakan 
                bahwa  konsep  pemberdayaan  lahir  sebagai  antitesis  terhadap  model 
                pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat 
                mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:  
                  1) Bahwa  proses  pemusatan  kekuasaan  terbangun  dari  pemusatan 
                    penguasaan faktor produksi. 
                                                   13 
             
                  2) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat 
                    pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran. 
                  3) Kekuasaan akan membangun bangunan atas sistem pengetahuan, 
                    sistem  politik,  sistem  hukum,  dan  ideologi  yang  manipulatif 
                    untuk memperkuat dan legitimasi.  
                  4) Kooprasi  sistem pengetahuan, sistem  hukum,  sistem politik, dan 
                    ideologi  secara  sistematik  akan  menciptakan  dua  kelompok 
                    masyarakat,yaitu  masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. 
                    Akhirnya  yang terjadi  adalah  dikotomi,  yaitu  masyarakat  yang 
                    berkuasa dan  manusia  yang dikuasai. Untuk  membebaskan  hal 
                    tersebut maka dilakukan dengan proses pemberdayaan bagi yang 
                    dikuasi (empowerment of the powerless).  
                Daniel  Sukalele  (2013:  10)  mengatakan  bahwa  kegiatan  pemberdayaan 
            ekonomi masyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup (basic need) yaitu 
            sandang,  pangan,  papan,  kesehatan  dan  pendidikan.  Dengan  demikin  dapat 
            dipahami  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  merupakan  satu  upaya  untuk 
            meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna 
            memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat 
            berpotensi dalam proses pembangunan nasional.    
                Konsep  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengimplementasiannya 
            dimaknai beragam oleh para pelaksana kebijakan dalam berbagai bentuk program 
            dan  proyek  pembangaunan.  Menurut  Priyono  dan  pranarka  (1996:  44-46) 
            Empowerment yang dalam bahasa indonesia berarti pemberdayaan adalah sebuah 
            konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan 
            kebudayaan  Eropa.  Konsep  pemeberdayaan  ditengarai  mulai  muncul  sekitar 
            dekade 70-an dan kemudian berkembang terus hingga kini. Empowerment Eropa 
            modern pada hakikatnya merupakan aksi emansipasi dan liberalisasi manusia dari 
            totaliterisme  keagamaan  yang  kemudian  menjadi  subtasi  pemberdayaan 
            (Soetandyo Wignyosoebroto, 2005: 67).