Peran Lembaga Peradilan Pemerintahan 
        dalam penegakan hukum lingkungan
      ■ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
         2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
            Lingkungan hidup, pemerintah wajib 
        menyelenggarakan urusan pemerintahannya di 
           bidang perlindungan dan pengelolaan 
         lingkungan hidup yang bertujuan melindungi 
         wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
         dari pencemaran dan kerusakan lingkungan 
        hidup serta menjamin kelangsungan kehidupan 
        makhluk hidup dan pelestarian ekosistemnya.
               LEMBAGA PERADILAN 
                      YANG BERHAK 
             MENANGANI SENGKETA 
                       LINGKUNGAN
           PERADILAN          PERADILAN          PERADILAN 
           ADMINISTRA          PERDATA            PIDANA
               SI
    SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI 
    JALUR PERADILAN ADMINISTRASI
   - Izin lingkungan merupkan landasan 
   hukum bagi terbitnya izin usaha
      - Penjatuhan sanksi administrasi berupa
           – paksaan pemerintah
   – teguran tertulis
            - pembekuan atau pencabutan izin lingkungan
        SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI 
           JALUR PERADILAN PERDATA
                          
WARGA YANG BERHAK MENGGUGAT SECARA PERDATA ADALAH MEREKA YANG BENAR-BENAR MENDERITA KERUGIAN
                    PERTANGGUNG 
                  PERDATA MENURUT
                      UU PPLH
       PERTANGGUNGJA             PERTANGGUNGJA
          WABAN                     WABAN
          RELATIF                   MUTRAK
       SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI 
           JALUR PERADILAN PIDANA
                          
      WALAUPUN SUDAH DITINDAK SECARA ADMINISTRASI DAN 
          PERDATA TIDAK MENGHAPUS PULA PIDANANYA
                    PENYIDIK YANG 
                     BERWENANG
       PENYIDIK POLRI             PENYIDIK PNS