TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN 
    MASYARAKAT TERHADAP KEBAKARAN 
          HUTAN DI INDONESIA 
   (Studi Kasus: Kebakaran Hutan di Wilayah Sumatra 
               dan Kalimantan)
     Kebakaran hutan yang terjadi kini terjadi di Kalimantan dan 
    Sumatra menjadi bencana nasional yang tidak saja merusak 
    kelestarian hutan, akan tetapi juga mempengaruhi kehidupan 
    manusia. Kebakaran hutan yang begitu besar menghasilkan 
    asap  yang  menyelimuti  sebagian  wilayah  sekitar  hutan, 
    bahkan asap tersebut sampai ke negara tetangga. Efek dari 
    polusi  asap  yang  di  berikan  dari  kebakaran  hutan  memiliki 
    damapak-dampak  yang  negative.  Diantaranya  adalah 
    mengganggu  kesehatan  manusia,  mengganggu  aktivitas 
    manusia  dan  tentunya  dapat  mempercepat  pemanasan 
    global. Terlebih jika hutan yang di anggap sebagai paru-paru 
    bumi, kelestariaannya tidak dijaga dengan baik.
   TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH TERHADAP 
       KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA
      Pemerintah  daerah  sendiri,  baik  provinsi  maupun 
     Kota/Kabupaten  memiliki  kewenangan  atas  masalah 
     lingkungan  hidup  dan  pengendalian  pembangunan. 
     Artinya  disini  pemerintah  daerah  memiliki  hak  untuk 
     menentukan  arah  kebijakan  terkait  masalah  hutan. 
     Untuk  itu  pemerintah  daerah  juga  memiliki  tanggung 
     jawab  atas  pengelolaan  hutan.  Selain  itu  efek  dari 
     otonomi  daerah  sendiri  dalam  pelaksanaannya  dapat 
     mengarah kepada ketidak teraturan mengenai kebijakan 
     dikarenakan  oleh  kepentingan  politik  dan  bisnis  yang 
     dipengaruhi oleh pemodal atau keolompok kepentingan.
     LANJUTAN…
     Kebijakan pemerintah daerah melalui perda sangat 
      mempengaruhi alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pemodal 
      guna melakukan kegiatan usaha mereka. Sehingga apabila 
      perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah lemah maka 
      akan semakin mudah para pemodal untuk dapat melakukan 
      alih fungsi lahan. Maka perda berdasarkan ekologi, konservasi, 
      dan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum 
      sangatlah penting.
     Selain pemerintah daerah, Pemerintah pusat sendiri memiliki hak 
      dalam pembuatan kebijakan yang dapat mempengaruhi 
      masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam di suatu 
      daerah melalui UU No Pasal 195 (1) (2) (3), 196 (1) (2) (3) (4). 
       TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA
          wilayah  Sumatra  dan  Kalimantan  tidak  hanya  menjadi 
       tanggung jawab pemerintah namun juga masyarakat umum. 
       Untuk itu masyarakat perlu menjaga kelestarian lingkungan 
       agar masalah tersebut tidak terulang lagi. Pandangan akan 
       ketergantungan manusia terhadap lingkungan, keterikatan 
       sesama  mahluk  hidup  dan  ekologi  diupayakan  dapat 
       membuat     masyarakat   peduli  terhadap   lingkungan. 
       Kepedulian tersebut sulit untuk lahir secara otomatis dari 
       diri  sendiri.  Untuk  itu  sebagian  masyarakat  yang  terlebih 
       dahulu  peduli  terhadap  lingkungan  selayaknya  dapat 
       memberikan  pengaruh  terhadap  masyarkat  lain  terkait 
       dengan kebijakan pemerintah mengenai lingkungan.