1. DEFINISI
     Kode/Code  = sandi/ketentuan/petunjuk 
     Etika/Ethos  = watak/moral 
     Kode Etik     = himpunan/kumpulan etika
    *Kode Etik Jurnalistik (KEJ) : 
       Himpunan etika profesi kewartawanan
       (Pasal 1 UU No.40/1999 tentang Pers) 
     
  2
        2. LANDASAN PERS NASIONAL 
        
         Landasan Idiil        : Pancasila 
        
         Landasan Konstitusional : UUD 1945 
        
         Landasan Yuridis Formal : UU Pokok Pers 
         No.40/1999
                  UU Pokok Penyiaran No.32/2002
        
         Landasan Strategis Operasional / Kebijakan 
         Redaksional Media Pers 
        
         Landasan Sosiologis Kultural 
        
         Landasan Etis Profesional  
            
   3
           3. SEJARAH KEJ  DI INDONESIA
     1. Periode Tanpa KEJ          : Awal kemerdekaan 
     2. Periode KEJ PWI Tahap I    : Konvensi satu kalimat, 1946 
     3. Periode Dualisme KEJ PWI dan Non-PWI 
     4. Periode KEJ PWI Tahap II  : Pasal 4 Peraturan Menteri 
         Penerangan No.02/ Pers/ MENPEN/ 1969 tentang Wartawan. 
         KEJ PWI 20 Mei 1975. 
     5. Periode Banyak KEJ 
               Tumbangnya rezim orde baru menuju era reformasi. 
         Pada tanggal 6 Agustus 1999, sebanyak 25 organisasi 
         wartawan di Bandung melahirkan Kode Etik Wartawan 
         Indonesia (KEWI), yang disahkan Dewan Pers pada 20 Juni 
         2000. Kemudian pada 14 Maret 2006, sebanyak 29 organisasi 
         pers membuat Kode Etik Jurnalistik baru, yang disahkan pada 
         24 Maret 2006. 
   4
    4. PASAL - PASAL KEJ
       
                      PASAL 1 : 
      Wartawan         Indonesia        bersikap 
      independen, menghasilkan berita yang 
      akurat, berimbang dan tidak beritikad 
      buruk.
                      PASAL 2 : 
      Wartawan Indonesia menempuh cara-
      cara yang profesional dalam 
      melaksanakan tugas jurnalistik. 
  5
                    PASAL 3
                            Wartawan 
                            Indonesia selalu 
                            menguji informasi, 
                            memberitakan 
                            secara berimbang, 
                            tidak 
                            mencampurkan 
                            fakta dan opini 
                            yang menghakimi, 
                            serta menerapkan 
                            asa praduga tak 
  6                         bersalah.