BAB II 
                        KAJIAN PUSTAKA 
            
           A.  Landasan Teori 
            1.  Akuntansi Pemerintahan 
                 Akuntansi pemerintahan di Indonesia belum berperan sebagai alat 
               untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan dalam memberikan 
               pelayanan publik kepada masyarakat. Pada periode lama,  output  yang 
               dihasilkan oleh akuntansi pemerintahan di Indonesia sering tidak akurat, 
               terlambat, dan tidak informatif, sehingga tidak dapat diandalkan dalam 
               pengambilan  keputusan.  Kekurangan  yag  ada  dalam  akuntansi 
               pemerintahan pada periode tersebut sering menjadi ladang subur untuk 
               tumbuhnya  praktik-praktik  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (KKN) 
               (Simanjuntak dan Putri, 2013).  
                 Sekarang  ini  tuntutan  masyarakat  untuk  membuat  akuntansi 
              pemerintahan  semakin  penting,  semakin  besar  dana  yang  dikelola  oleh 
              pemerintah,  semakin  besar  pula  tuntutan  akuntabilitas  keuangan  yang 
              semakin  baik.  Pengertian  pemerintahan  lebih  terkesan  sebagai  lembaga 
              politik namun aspek ekonominya tidak dapat dikesampingkan, sedangkan 
              pengertian akuntansi pemerintahan sendiri tidak terlepas dari pengertian 
              akuntansi  secara  umum.  Akuntansi  didefinisikan  sebagai  proses 
              identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, 
                             8 
            
                                                                                                                9 
                          
                                   transaksi   dan    kejadian    keuangan,     penyajian     pelaporan,    serta 
                                   penginterpretasian  atas  hasilnya  (Peraturan  Pemerintah  Republik 
                                   Indonesia nomor 71 tahun 2010).  
                                         Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi  yang berkaitan 
                                   dengan  lembaga  pemerintahan  dan  lembaga-lembaga  yang  tidak 
                                   bertujuan  mencari  laba  (Baswir,  2000).  Akuntansi  pemerintahan 
                                   mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi di 
                                   badan  pemerintahan.  Akuntan  pemerintah  menyediakan  laporan 
                                   akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara 
                                   (Nordiawan, 2007). 
                             2.  Standar Akuntansi Pemerintahan 
                                         Standar  Akuntansi  Pemerintahan  disusun  oleh  Komite  Standar 
                                   Akuntansi  Pemerintahan  yang  independen  dan  ditetapkan  dengan 
                                   Peratutaran Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan 
                                   dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk 
                                   memecahkan  berbagai  kebutuhan  yang  muncul  dalam  pelaporan 
                                   keuangan  akuntansi  dan  audit  di  pemerintahan  baik  pusat  maupun 
                                   pemda. 
                                         Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP 
                                   adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 
                                   menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah  (Peratutan  Pemerintah 
                                   Republik  Indonesia  nomor  24  tahun  2005  pasal  1  ayat  4).  KSAP 
                                   bertujuan      mengembangkan          program-program         pengembangan 
                                                                      
                          
                                                                                                                                  10 
                               
                                         akuntabilitas  dan  manajemen  keuangan  pemerintahan,  termasuk  dalam 
                                         mengembangkan SAP dan mempromosikan penerapan standar tersebut. 
                                         SAP  disusun  dengan  mengadaptasi  dari  IPSAS  (international  Public 
                                         Sector Accounting Standart) yang diterbitkan oleh IFAC (international 
                                         Federation Of Accountant). Walaupun mengadaptasi dari IPSAS namun 
                                         dalam penyusunannya disesuaikan dengan kondisi di  Indonesia antara 
                                         lain  dengan  memperhatikan  peraturan  perundangan  yang  berlaku, 
                                         praktik-praktik  keuangan  yang  ada,  serta  kesiapan  sumber  daya  para 
                                         pengguna SAP. 
                                                SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, 
                                         pemerintah  daerah,  dan  satuan  organisasi  di  lingkungan  pemerintah 
                                         pusat/daerah. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan 
                                         kualitas  pelaporan  keuangan  di  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Standar 
                                         akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa manfaat yakni: 
                                         a.     Menjadi pedoman bagi akuntan pemerintah dalam menyusun dan 
                                                menyajikan laporan keuangan pemerintah. 
                                         b.     Menjadi bahan pertimbangan bagi auditor dalam menentukan opini 
                                                laporan keuangan pemerintah. 
                                         c.     Dapat digunakan pengguna laporan keuangan dalam memahami isi 
                                                laporan  keuangan  sehingga  terhindar  dari  kesalahan  interpretasi 
                                                informasi yang terkandung didalamnya. 
                                         d.     Dapat  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  dalam  hal 
                                                konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan. 
                                                                                  
                               
                                                                                                                                  11 
                               
                                         e.     Menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi. 
                                         SAP  memuat  sebuah  kerangka  konseptual  dan  sebelas  pernyataan,   
                                         dimana  setiap  pernyataan  berisi  pedoman  dalam  menyusun  laporan 
                                         keuangan pemerintah pusat/daerah, pernyataan itu antara lain: 
                                         a.     PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan 
                                         b.     PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran 
                                         c.     PSAP 03 : Laporan Aliran Kas 
                                         d.     PSAP 04 : Catatan atas Laporan Keuangan 
                                         e.     PSAP 05 : Akuntansi Persediaan 
                                         f.     PSAP 06 : Akuntansi Investasi 
                                         g.     PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap 
                                         h.     PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan 
                                         i.     PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban 
                                         j.     PSAP 10 : Koreksi Kesalahan 
                                         k.     PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian 
                                   3.  Basis Akuntansi 
                                                Basis atau dasar akuntansi adalah hal terpenting dalam melakukan 
                                         pencatatan.  Basis  akuntansi  merupakan  himpunan  dari  standar-standar 
                                         akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan 
                                         peristiwa lainnya tersebut diakui untuk tujuan pelaporan keuangan atau 
                                         dasar akuntansi adalah hal terpenting dalam melakukan pencatatan. Basis 
                                         akuntansi  merupakan  himpunan  dari  standar-standar  akuntansi  yang 
                                         menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya