•    Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemaerintah
            Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sistem Pengendalian Intern (SPI) 
       adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 
       pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
       organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 
       negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern melekat 
       sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang 
       memadai, bukan keyakinan mutlak, sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan 
       secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya manfaat (cost and benefit), rasa keadilan dan 
       kepatutan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan ukuran, 
       kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 
     •   Tujuan Sistem Pengendali
           Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tujuan Sistem 
       Pngendalian Intern Esensi dari organisasi yang dikendalikan dengan 
       efektif terletak pada setiap manajemen, jika manajmen puncak merasa 
       bahwa pengendalian intern itu penting maka anggota dalam organisasi 
       akan merasakan hal itu dan bereaksi dengan sungguh-sungguh untuk 
       memenuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Menurut 
       tujuannya pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan 
       bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektifitas 
       operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan ketaatan 
       terhadap undang-undang dan aturan yangberlaku seperti yang tertera 
       dalam pengertian pengendalian menurut COSO (Committee of Sponsoring 
       Organization treadway Commision). 
       •    Elemen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
       1. Lingkungan Pengendalian 
            Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang 
       akan mempengaruhi efektivitas pengendalian. Kondisi lingkungan kerja dipengaruhi oleh beberapa hal                         o
       yaitu adanya penegakan integritas dan etika seluruh anggota organisasi, komitmen pimpinan manajemen               Bo
       atas kompetensi, kepemimpinan manajemen yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai 
       dengan kebutuhan, pendelegasian wewewnang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan                                      
                                                                                                                               k
       penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat 
       pengawasan yang efektif dan hubungan kerja yang baik dengan pihak ekstern.                                           Titl
       2. Penilaian Risiko
            Risiko merupakan hal-hal yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan. Identifikasi terhadap risiko 
       (risk identification) diperlukan untuk mengetahui potensipotensi kejadian yang dapat menghambat dan                       e
       menghalangi terwujudnya tujuan organisasi. Setelah dilakukan identifikasi maka dilakukan analisis 
       terhadap risiko meliputi analisis secara kuantitatif (quantitative risk analysis) dan kualitatif (qualitative 
       risk analysis). Analisis risiko akan menentukan dampak kejadian, serta merupakan input untuk 
       mendapatkan cara mengelola risiko tersebut. 
              3.  Kegiatan Pengendalian
                   Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, menetapkan 
              dan melaksanakan kebijakan serta prosedur,serta memastikan bahwa tindakan tersebut telah 
              dilaksanakan secara efektif. 
                   Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko dapat dibagi menjadi 2 jenis tindakan 
              yaitu tindakan preventif dan tindakan mitigasi. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan 
              sebelum kejadian yang berisiko berlangsung, sedangkan tindakan mitigasi adalah tindakan yang 
              dilakukan setelah kejadian berisiko berlangsung, 
    4.  Informasi dan Komunikasi 
         Informasi adalah data yang sudah diolah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka 
    penyelenggaraan tugas dan fungsiorganisasi. Informasi yang salah dapat menyebabkan keputusan dan kebijakan yang 
    salah pula. Hal ini juga berlaku untuk organisasi pemerintahan. Kesalahan informasi dapat terjadi saat melakukan 
    pengambilan data, analisis data dan kesimpulan data menjadi informasi serta pengelolaan informasi. 
    5.  Pemantauan Pengendalian 
         Intern Pemantauan (monitoring) adalah tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan manajemen dan pegawai 
    lain yang ditunjuk dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas sebagai penilai terhadap kualitas dan efektivitas 
    sistem pengendalian intern. Pemantauan dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu pemantauan berkelanjutan (on going 
    monitoring), evaluasi yang terpisah (separate evaluation), dan tindak lanjut atas temuan audit. 
     •   Pertanggungjawaban Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
       Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Pengendalian Internal Menurut Jalu Aribowo (2009) peran dan tanggung jawab orang-orang 
       dalam organisasi terhadap SPIP adalah
       a.  Manajemen 
           Dalam hal ini adalah Menteri/Pimpinan, lembaga, Gubernur, dan bupati/walikota serta jajaran manajemen di lingkungannya. 
       Para pimpinan inilah yang paling bertanggungjawab menyelenggarakan SPIP dilingkungan kerjanya. 
       b. Seluruh pegawai 
           SPIP dengan berbagai tingkatan, menjadi tanggungjawab semua pegawai dalam suatu instansi dan seharusnya ada dalam uraian 
       pekerjaan setiap pegawai. Setiap pegawai menghasilkan informasi yang digunakan dalam sistem pengendalian intern atau 
       melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk mempengaruhi pengendalian
       c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 
           Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang penting untuk mengevaluasi efektivitas penerapan SPIP, dan 
       memberikan kontribusi terhadap efektivitas SPIP yang sedang berlangsung. 
       d.  Auditor Eksternal dan Pihak Luar Instansi 
           Sejumlah pihak luar sering memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan instansi. Auditor eksternal membawa pandangan 
       yang objektif dan independen, mengkontribusikan langsung melalui pernyataan audit atas laporan keuangan dan tidak langsung 
       menyediakan informasi penting untuk manajemen dalam menjalankan tanggung jawabnya termasuk sistem pengendalian intern.