2.  TINJAUAN PUSTAKA 
           2.1. Kerangka Teoritis 
           2.1.1.  Peran Kelembagaan Pertanian 
               Penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan merupakan suatu 
           kebutuhan yang sangat mendesak dan mutlak diperlukan oleh petani, agar dapat 
           bersaing  dalam  melaksanakan  kegiatan  usaha  tani  dan  dapat  meningkatkan 
           kesejahteraan hidup petani itu sendiri. Peran kelembagaan pertanian bagi petani 
           antara  lain:  (a)  menyediakan  fasilitas  yang  dibutuhkan  oleh  petani  (sarana 
           produksi),  (b)  meningkatkan  posisi  tawar  menawar  petani  dalam  kegiatan  
           ekonomi, sehingga dapat mengurangi kesenjangan dan kerugian yang dialami oleh 
           petani  (Anonim,  2012c).  Adapun  peran  kelembagaan  pertanian  secara  spesifik 
           dapat diuraikan sebagai berikut: 
           1)  Sebagai wadah petani untuk mengemukakan pendapat, keinginan, masalah-
             masalah yang dihadapi dalam pengembangan agribisnis (Rusmono, 2012). 
           2)  Memenuhi pemasaran produk pertanian, dan termasuk menyediakan berbagai 
             informasi yang dibutuhkan petani (Syahyuti, 2011). 
           3)  Saluran  pemasaran  yang  mempunyai  kegiatan  untuk  menyalurkan  atau 
             penyampaian barang-barang atau  jasa-jasa  dari  produsen  ke  konsumen 
             (Setyowati, 2008).  
           4)  Menghasilkan  teknologi  pertanian  dalam  upaya  memecahkan  masalah-
             masalah petani dan pengguna lainnya (Adnyana, 1999). 
           5)  Menganalisis  situasi-situasi  yang  sedang  dihadapi    oleh  petani    dan 
             melakukan  perkiraan  ke  depan,  menemukan  masalah,  memperoleh 
             pengetahuan  atau  informasi  guna  memecahkan  masalah,  mengambil 
             keputusan  dan  petani  menghitung  besarnya  risiko  atas  keputusan  yang 
             diambilnya (Erna, 2011). 
           6)  Menunjang  pertanian  terutama  yang  berhubungan  dengan  benih,  pupuk, 
             pestisida dan permodalan (Sisfahyuni, 2008). 
           7)  Menghimpun dana secara langsung dari masyarakat atau petani dan fungsi 
             pembiayaan di Indonesia meliputi bank pemerintahan, bank swasta maupun 
             lembaga keuangan non bank (Batubara, 2007). 
           8)  Membantu  menekan  hilangnya  hasil  panen,  peningkatan  nilai  produk  dan 
             memperlancar  hasil  pertanian  dari  petani  kemudian  pemasaran  yaitu  suatu 
                             4 
                                                                                                      5 
                        
                            proses distribusi dari petani hingga produsen tingkat pasar bahkan sampai ke 
                            tangan konsumen (Lesmana, 2009). 
                                 Perkembangan  saat  ini  memperlihatkan  banyaknya  asosiasi  maupun 
                       paguyuban petani tumbuh dan berkembang secara mandiri. Meskipun pendekatan 
                       kelembagaan telah menjadi komponen pokok dalam pembangunan pertanian dan 
                       pedesaan, namun kelembagaan petani cenderung hanya diposisikan sebagai alat 
                       untuk  mengimplementasikan  proyek  belaka,  belum  sebagai  upaya  untuk 
                       pemberdayaan yang lebih mendasar. Kelembagaan ke depannya, diharapkan dapat 
                       berperan    sebagai   aset  komunitas    masyarakat    desa   yang   partisipatif. 
                       Pengembangan kelembagaan mestilah dirancang sebagai upaya untuk peningkatan 
                       kapasitas masyarakat itu sendiri sehingga menjadi mandiri  (Syahyuti, 2011). 
                       2.1.2. Kelembagaan Pertanian 
                                 Lembaga adalah berisi norma, nilai, regulasi, pengetahuan, dan lainnya. 
                       Menjadi  pedoman  dalam  berperilaku  aktor  (individu  atau  organisasi). 
                       Kelembagaan adalah hal-hal yang berkenaan atau berhubungan dengan lembaga 
                       (Syahyuti, 2011). 
                                 Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur 
                       dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota 
                       masyarakat  yang  terkait  erat  dengan  penghidupan  dari  bidang  pertanian  di 
                       pedesaan. Dalam  kehidupan  komunitas  petani, posisi dan fungsi kelembagaan 
                       petani merupakan bagian pranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial atau 
                       social interplay dalam  suatu  komunitas. Kelembagaan pertanian dibagi 3 bagian 
                       yaitu: 
                        a)  Kelembagaan  petani  adalah  merupakan  bagian  pranata  sosial  yang 
                            memfasilitasi  interaksi  sosial  dalam  menggerakkan  sistem  agribisnis  di 
                            pedesaan  berupa  kelompok  tani,  gabungan  kelompok  tani  dan  koperasi 
                            (Suradisastra, 2008). 
                        b)  Kelembagaan pemerintah pertanian adalah yang dimiliki oleh negara baik di 
                            tingkat  nasional,  kabupaten  atau  kota,  kecamatan  dan  desa  atau  kelurahan 
                            berbentuk kelembagaan penyuluhan, pelatihan, penelitian dan permodalan. 
                        c)  Kelembagaan swasta pertanian adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki 
                            oleh organisasi non-pemerintahan. Kegiatan yang dilakukan untuk membantu 
                            petani dalam usaha tani sayuran organik meliputi pengadaan sarana produksi, 
                            pemasaran (Anonim, 2011d). 
                        
                                              6 
            
           2.1.3.  Potensi  Pengembangan  Usaha  Tani  Sayuran  Organik  Melalui 
              Kelompok Tani Tranggulasi. 
               Potensi pengembangan usaha tani sayuran organik dapat dilihat dengan 
           mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi 
           pengembangan  usaha  tani  sayuran  organik.  Untuk  mengidentifikasi  faktor 
           internal dan eksternal tersebut digunakan analsis SWOT. Analisis SWOT adalah 
           identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi dalam 
           kelompok tani. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan 
           kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat 
           meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Pada awalnya 
           analisis  SWOT  ini  digunakan  untuk  menganalisis  beberapa  perusahaan  dalam 
           kawasan industri. Namun dalam perkembanganya analisis SWOT ini juga banyak 
           digunakan  untuk  mengidentifikasi  faktor  internal  dan  eksternal  pada  lingkup 
           industri.  Dalam  perkembangan  lainya  analisis  SWOT  ini  juga  mulai  banyak 
           digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor agribisnis. 
               Proses  pengambilan  keputusan  strategis  selalu  berkaitan  dengan 
           pengembangan  misi,  tujuan,  strategi  dan  kebijakan  kelompok  tani.  Dengan 
           demikian  perencanaan  strategis  (strategic  planner)  harus  menganalisis  faktor-
           faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam 
           kondisi  saat  ini.  Analisis  faktor  eksternal  difokuskan  pada  kondisi  yang  ada 
           dalam pengembangan usaha tani sayuran organik dan kecenderung yang muncul 
           dari luar, tetapi memberi pengaruh  kinerja organisasi.   
               Analisis  faktor  internal  adalah  penilaian  prestasi  atau  kinerja  yang 
           merupakan  faktor  kekuatan  dan  kelemahan  dalam  pengembangan  usaha  tani 
           sayuran organik untuk mencapai tujuan organisasi (Rangkuti, 2005). 
               Untuk merumuskan alternatif strategi pengembangan usaha tani sayuran 
           organik melalui kelompok tani perlu dilakukan penguatan kelompok tani, melalui 
           langkah-langkah operasional sebagai berikut (Purwanto, 2006). 
           a.  Membangun keanggotaan kelompok yang aktif 
             1.  Memahami konsep kelompok swadaya yaitu kelompok yang mengetahui 
               konsep yang digunakan dalam membantu kelompok dan anggota secara 
               sukarela. 
             2.  Menetapkan tujuan kelompok yaitu strategi yang akan digunakan dalam 
               kelompok untuk kegiatan yang dijalankan. 
            
                                              7 
            
             3.  Memilih dan menetapkan pengurus kelompok yaitu menetapkan ketua 
               yang bisa membawa kelompok tani semakin baik lagi yang dipilih oleh 
               anggota. 
             4.  Mengembangkan aturan kelompok yaitu aturan-aturan yang dibuat dalam 
               kelompok  yang  terstruktur  untuk  menangani  pelanggaran  yang 
               dilakukan. 
             5.  Merancang  pertemuan  kelompok  yaitu  menyusun  strategi  dalam 
               menentukan  waktu  bertemu  antara  anggota  dan  pengurus  kelompok 
               untuk membahas hal yang berhubungan dalam usaha tani.  
           b.  Membangun dana bersama yaitu bimbingan menabung untuk arahan yang 
             baik diberikan kepada petani bahwa tabungan kelompok adalah sesuatu yang 
             sangat penting sebagai langkah awal menuju kemandirian. Bimbingan tertib 
             administrasi (pencatatan) arahan yang baik diberikan kepada kelompok tani 
             untuk mencatat dana keluar dalam setiap kegiatan yang diperoleh dari petani 
             sendiri ataupun dana yang diperoleh dari luar (Syahyuti, 2011). 
           c.  Membangun  usaha  yang  menguntungkan  dengan  bimbingan  penyusunan 
             rencana usaha memberikan arahan untuk usaha yang akan dilakukan dalam 
             memenuhi  kebutuhan  kelompok  tani.  Mengenal  sumber  modal  yaitu 
             mengetahui  sumber  modal  dalam  usaha  yang  akan  dijalankan  seperti 
             koperasi,  bank  dan  lain-lain.  Pengelolaan  dana  bersama  yaitu  dana  yang 
             dimiliki setiap anggota kelompok dikumpulkan ke pengurus kelompok untuk 
             digunakan dalam usaha yang dilakukan bersama.  
           d.  Membangun hubungan kerjasama antar lintas usaha. 
             Kelompok  yang  sudah  berkembang  usahanya  difasilitasi  untuk  belajar 
             bekerjasama  dengan  kelompok  lainya  dalam  mengembangkan  usaha  pada 
             kegiatan masing-masing. Untuk memperoleh jaringan pasar yang lebih luas, 
             memperoleh  informasi  dan  teknologi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan, 
             membuka jaringan lintas usaha, kelompok difasilitasi untuk dapat berinteraksi 
             dengan lembaga atau instansi lain. 
           e.  Membangun kemampuan menilai diri sendiri. 
             Dalam  perkembanganya,  kelompok  didampingi  agar  suatu  saat  mampu 
             menilai kemajuanya sendiri secara teratur. Dengan demikian, kelompok akan 
             dapat mengetahui kelemahan dan kekuranganya sebagai bahan untuk rencana 
             perbaikan (Purwanto, 2006).