Authentication
441x Tipe PDF Ukuran file 0.22 MB Source: onlinelearning.uhamka.ac.id
MAKALAH
Analisis Kebijakan Publik
“Impor Beras”
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah
Analisis Kebijakan Publik
Dosen Pengasuh Dr Bambang Dwi Hartono M.Si
Disusun Oleh :
Syaiful Anwar (2109027001)
PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS MANAJEMEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
2022
1
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI………………………………………………………………… 2
KATA PENGANTAR……………………………………………………….. 3
PENDAHULUAN…..……………………………………………………….. 4
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP……………………………………….... 6
PEMBAHASAN……………………………………………………………... 6
REKOMENDASI……….…………………………………………………… 11
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………... 12
2
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya selesainya makalah ini yang
berjudul “ANALISI KEBIJAKAN PUBLIK IMPOR GARAM”. Makalah ini ini disusun
dengan tujuan memberi memberikan referensi dan gambaran bagaimana Analisis Kebijakan
Publik Impor Garam bisa efektif, apakah kebijakan impor garam yang dilakukan pemerintah saat
ini sudah tepat. Makalah ini pasti masih banyak kekurangannya sehingga sangat terbuka untuk
terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Untuk itu, penulis sangat menerima kritik,
masukan serta saran untuk perbaikan dan penyempurnaan pada perbaikan berikutnya. Atas
kontribusi tersebut, kami ucapkan terima kasih.
3
1. PENDAHULUAN
Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk
mempertahankan hidup. Sebagai makluk hidup, tanpa pangan manusia tidak mungkin dapat
melangsungkan hidup dan kehidupanya untuk berkembang biak dan masyarakat. Menurut Amang
(1993) terpenuhinya kebutuhan pangan secara kuantitas maupun kualitas merupakan hal yang
sangat penting sebagai landasan bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam jangka
panjang. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup merupakan salah satu penentu
bagi perwujudan ketahanan pangan nasional.
Indonesia merupakan negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bekerja dalam
sektor pertanian (Ikhsani et al., 2020). Fakta ini berkorelasi langsung pada predikat Indonesia
sebagai negara dengan tingkat konsumsi beras nomor empat terbesar di dunia. Konsumsi beras
penduduk Indonesia mencapai 139 kg/kapita setiap tahunnya. Dengan laju pertumbuhan penduduk
yang terus tumbuh menyebabkan kebutuhan beras akan terus meningkat di setiap tahunnya
(Somantri et al., 2020) yang salah satunya dipenuhi melalui mekanisme impor (Paipan & Abrar,
2020).
Dilihat dari konsumsi, tingkat konsumsi beras per kapita di Indonesia sangat tinggi karena
setiap orang di Indonesia megkonsumsi beras setiap tahunnya sebesar 139,5 kg. Tingkat konsumsi
beras Indonesia ini lebih besar dua kali lipat dari konsumsi beras dunia yaitu pada angka 60 kg per
tahun (Christianto, 2013)
Pemerintah berencana melakukan impor beras sebanyak satu juta ton untuk menjaga
kelancaran pasokan dan kestabilan harga beras di pasaran. Kebijakan impor beras ini dipandang
perlu oleh pemerintah utamanya untuk menjamin ketersediaan beras di tengah masa pandemi yang
menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya krisis pangan. Sebagaimana peringatan dari Food and
Agriculture Organization (FAO), bahwa potensi terjadinya krisis pangan akibat situasi pandemi
cukup besar yang di antaranya disebabkan oleh terbatasnya tenaga kerja di sektor pertanian dan
terganggunya rantai pasok pangan (bbc.com, 16 Maret 2021). Selain sebagai langkah antisipatif
terhadap kemungkinan terjadinya krisis pangan, kebijakan impor beras juga dilakukan untuk
menjamin ketersediaan stok beras nasional sepanjang tahun 2021, agar tidak menimbulkan gejolak
sosial dan politik, sekaligus dapat mendorong kinerja perekonomian nasional (Kompas, 13 Maret
2021).
4
no reviews yet
Please Login to review.