Authentication
246x Tipe PDF Ukuran file 0.22 MB Source: onlinelearning.uhamka.ac.id
MAKALAH Analisis Kebijakan Publik “Impor Beras” Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Kebijakan Publik Dosen Pengasuh Dr Bambang Dwi Hartono M.Si Disusun Oleh : Syaiful Anwar (2109027001) PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS MANAJEMEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 2022 1 DAFTAR ISI DAFTAR ISI………………………………………………………………… 2 KATA PENGANTAR……………………………………………………….. 3 PENDAHULUAN…..……………………………………………………….. 4 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP……………………………………….... 6 PEMBAHASAN……………………………………………………………... 6 REKOMENDASI……….…………………………………………………… 11 DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………... 12 2 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya selesainya makalah ini yang berjudul “ANALISI KEBIJAKAN PUBLIK IMPOR GARAM”. Makalah ini ini disusun dengan tujuan memberi memberikan referensi dan gambaran bagaimana Analisis Kebijakan Publik Impor Garam bisa efektif, apakah kebijakan impor garam yang dilakukan pemerintah saat ini sudah tepat. Makalah ini pasti masih banyak kekurangannya sehingga sangat terbuka untuk terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Untuk itu, penulis sangat menerima kritik, masukan serta saran untuk perbaikan dan penyempurnaan pada perbaikan berikutnya. Atas kontribusi tersebut, kami ucapkan terima kasih. 3 1. PENDAHULUAN Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup. Sebagai makluk hidup, tanpa pangan manusia tidak mungkin dapat melangsungkan hidup dan kehidupanya untuk berkembang biak dan masyarakat. Menurut Amang (1993) terpenuhinya kebutuhan pangan secara kuantitas maupun kualitas merupakan hal yang sangat penting sebagai landasan bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam jangka panjang. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup merupakan salah satu penentu bagi perwujudan ketahanan pangan nasional. Indonesia merupakan negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bekerja dalam sektor pertanian (Ikhsani et al., 2020). Fakta ini berkorelasi langsung pada predikat Indonesia sebagai negara dengan tingkat konsumsi beras nomor empat terbesar di dunia. Konsumsi beras penduduk Indonesia mencapai 139 kg/kapita setiap tahunnya. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus tumbuh menyebabkan kebutuhan beras akan terus meningkat di setiap tahunnya (Somantri et al., 2020) yang salah satunya dipenuhi melalui mekanisme impor (Paipan & Abrar, 2020). Dilihat dari konsumsi, tingkat konsumsi beras per kapita di Indonesia sangat tinggi karena setiap orang di Indonesia megkonsumsi beras setiap tahunnya sebesar 139,5 kg. Tingkat konsumsi beras Indonesia ini lebih besar dua kali lipat dari konsumsi beras dunia yaitu pada angka 60 kg per tahun (Christianto, 2013) Pemerintah berencana melakukan impor beras sebanyak satu juta ton untuk menjaga kelancaran pasokan dan kestabilan harga beras di pasaran. Kebijakan impor beras ini dipandang perlu oleh pemerintah utamanya untuk menjamin ketersediaan beras di tengah masa pandemi yang menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya krisis pangan. Sebagaimana peringatan dari Food and Agriculture Organization (FAO), bahwa potensi terjadinya krisis pangan akibat situasi pandemi cukup besar yang di antaranya disebabkan oleh terbatasnya tenaga kerja di sektor pertanian dan terganggunya rantai pasok pangan (bbc.com, 16 Maret 2021). Selain sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya krisis pangan, kebijakan impor beras juga dilakukan untuk menjamin ketersediaan stok beras nasional sepanjang tahun 2021, agar tidak menimbulkan gejolak sosial dan politik, sekaligus dapat mendorong kinerja perekonomian nasional (Kompas, 13 Maret 2021). 4
no reviews yet
Please Login to review.