BHINNEKA TUNGGAL IKA PENANDA
      MULTIKULTURALISME: DARI KAKAWIN
      SUTASOMA KE KONSTITUSI INDONESIA
      GEDE MARHAENDRA WIJAATMAJA
       SEMINAR NASIONAL DENGAN TEMA “SASTRA AGAMA DAN PENDIDIKAN
        BAHASA” DISELENGGARAKAN OLEH PROGRAM PASCASARJANA
            INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
           DENPASAR 7MARET 2018
      Daftar Isi
      Abstract
       Pendahuluan.......................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
       Menempatpatkan Sudut Pandang tentang Multikulturalisme.....................2
       Bhinneka Tunggal Ika dalam Kakawin Sutasoma 3Error! Bookmark not
       defined.
       Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Penanda Multikulturalisme dalam UUD
       1945.............................................................................................................4
       Penutup........................................................................................................6
      Daftar Pustaka..................................................................................................6
                      i
                              ABSTRACT
             Makalah ini  bertujuan  untuk  memperoleh  pemahaman  mengenai  makna  pepatah  lama
          Bhinneka  Tunggal  Ika dan  transformasinya  ke  dalam  kontitusi  yang  sekarang  berlaku  di
          Indonesia  yakni  UUD  1945.  Untuk  itu  digunakan  metode  interpretasi  terhadap  UUD  1945
          berdasarkan penelusuran pustaka tentang konsep bhinneka tunggal ika dan pandangan teoritik
          tentang multikulturalisme.
             Hasil pembahasan adalah: pertama, bhinneka tunggal ika tidaklah sekedar cuplikan dari
          suatu karya sastra pada zamannya, tapi pada dasarnya merupakan pernyataan daya kreatif untuk
          mengatasi  masalah  keanekaragaman  agama,  dan  pada  zaman  ini  digunakan  untuk
          menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
          kedua,  dalam  UUD  1945  terdapat  dasar-dasar  multikulturalisme  baik  di  dalam  Pembukaan
          maupun  dalam  pasal-pasalnya,  yang  pada  dasarnya  memberikan  pengakuan  terhadap  fakta
          kemajemukan komunitas budaya.
          Kata kunci: bhinneka tunggal ika, multikulturalisme.
                            PENDAHULUAN
              Penanda  adanya  multikulturalisme  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara
          Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) tampak pada Pasal
          36A, “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal
          Ika”. Pembentuk Undang-Undang memahami semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah
          pepatah lama yang pernah dipakai oleh pujangga ternama Empu Tantular. Kata bhinneka
          merupakan gabungan dua kata: bhinna dan ika diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu
          dan kata tunggal ika diartikan bahwa di antara puspa ragam bangsa Indonesia adalah satu
          kesatuan. Semboyan ini digunakan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan
          Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (Penjelasan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 24
          Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan).
          Dikemukakan oleh  F.  Budi  Hardiman,  “Bhinneka  Tunggal  Ika  memuat  idealitas
          multikulturalisme di Indonesia” (Hardiman 2002).
             Penjelasan  tersebut  mengesankan  makna  keanekaragaman  (berbeda-beda)  tetapi
          tetap satu dalam kata Bhinneka, dan ada makna keanekaragaman (puspa ragam) tetapi
          tetap satu (satu kesatuan) dalam kata tunggal ika. Ini menunjukkan ada ketidakjelasan
          dalam memaknai bhinneka tunggal ika. Sebagai penanda multikulturalisme dalam UUD
          1945, dalam Pasal 36A yang mengatur “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan
          semboyan  Bhinneka  Tunggal  Ika”  tidak  ditemukan  isi  pengaturan  tentang
          multikulturalisme.
             Beranjak  dari  persoalan  tersebut,  makalah  ini  bertujuan  untuk  memperoleh
          pemahaman mengenai makna pepatah lama Bhinneka Tunggal Ika dan transformasinya
          ke  dalam kontitusi  yang  sekarang  berlaku  di  Indonesia  yakni  UUD  1945.  Untuk  itu
                                                        1
                    digunakan  metode  interpretasi  terhadap  UUD  1945  berdasarkan  penelusuran  pustaka
                    tentang konsep bhinneka tunggal ika dan pandangan teoritik tentang multikulturalisme.
                              MENEMPATPATKAN SUDUT PANDANG TENTANG
                                                  MULTIKULTURALISME
                          Multikulturalisme  berbeda  dengan  multikultural,  namun  terkait.  Multikultural
                    mengacu pada kenyataan akan keanekaragaman kultural, dan multikulturalisme mengacu
                    pada sebuah tanggapan normatif atas fakta keanekaragaman budaya tersebut (Parekh
                    2008). Tanggapan normatif ini dapat ditemukan dalam kebijakan publik, dapat disebut
                    sebagai  politik  multikulturalisme,  yang  secara  makro  dirumuskan  dalam  Undang-
                    Undang Dasar.
                         Bhikhu Parekh mengemukakan, keanekaragaman budaya dalam masyarakat modern
                    memiliki  beberapa  bentuk.  Tiga  diantaranya  yang  paling  umum  adalah: pertama,
                    keanekaragaman subkultural (subcultural diversity), merujuk pada sekelompok anggota
                    masyarakat, yang meskipun  hidup dalam budaya bersama, dalam arena-arena tertentu
                    kehidupannya  menjalankan  keyakinan  dan  praktek  yang  berbeda  (seperti  gay  dan
                    lesbian),  atau  mengembangkan  jalan  hidupnya  sendiri  yang  berbeda  (seperti  para
                    nelayan,  para  eksekutif  transnasional  dan  para  seniman): kedua,  keanekaragaman
                    perspektif (perspectival diversity), merujuk pada sekelompok anggota masyarakat yang
                    sangat kritis terhadap prinsip-prinsip atau nilai-nila utama kebudayaan yang berlaku dan
                    berusaha  untuk  mengubahnya  sesuai  dengan  garis  kelompoknya;  dan                     ketiga,
                    keanekaragaman  komunal (communal  diversity),  merujuk  pada  komunitas-komunitas
                    yang kurang-lebih terorganisasi dengan baik, yang menjalankan dan hidup dengan sistem
                    dan  praktek  kepercayaannya  sendiri.  Mereka  antara  lain  adalah  berbagai  komunitas
                    keagamaan, dan kelompok-kelompok kultural yang berkumpul secara teritorial seperti
                    masyarakat asli (Parekh 2008).
                         Diantara ketiga keanekaragaman budaya itu, keanekaragaman komunal (communal
                    diversity)    memiliki     keterkaitan     historis    bagi    istilah    “multikultural”     dan
                    “multikulturalisme”. Komunitas-komunitas yang dalam ranah keanekaragaman budaya
                    itu selanjutnya disebut komunitas budaya (Parekh 2008).
                         Berdasarkan uraian tersebut, dalam makalah ini Multikulturalisme dipahami sebagai
                    tanggapan normatif atas fakta kemajemukan komunitas budaya. Juga dapat dipahami
                    sebagai  politik  multikulturalisme,  yakni  kebijakan  dari  negara  untuk  mengakui
                                                                   2