ABSTRAK
             Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja anggaran keuangan
          pemerintah daerah kota Surakarta selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.
          Data   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah   data   keuangan   APBD
          Pemerintah   Kota   Surakarta   Tahun   anggaran   2005   –   2007.  Adapun   teknik
          pengumpulan data adalah dengan dokumentasi dan wawancara yang dilakukan di
          pemerintah Kota Surakarta .
             Metode   penelitian   yang   digunakan   adalah   data   kuantitatif,   dengan
          menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah,
          rasio efesiensi dan efektivitas pendapatan asli daerah, rasio aktivitas dan rasio
          pertumbuhan daerah. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1)  berdasarkan rasio
          kemandirian daerah, pemerintah kota Surakarta ditunjukan dengan angka-angka
          rasio rata-rata sebesar 19,05% berada diantara 0-25%  tergolong mempunyai pola
          hubungan instruktif  yang berarti campur tangan pemerintah pusat masih tinggi,
          terutama terhadap penerimaan dan bantuan pemerintah pusat yang berupa DAU,
          (2) kinerja keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta sudah efektif dan efisien.
          Hasil rata-rata rasio efektifitas adalah 104,02 % lebih dari 100% hal ini berarti
          kinerja keuangan daerah sudah efektif, Hasil rasio efesiensi 4,32% kurang dari
          100% , hal ini berarti kinerja keuangan daerah sudah efisien. (3) Rasio aktivitas
          menunjukan bahwa rasio belanja modal lebih besar dari pada belanja operasi. Hal
          ini   berarti   pemabangunan   belum   optimal.   (4)   rasio   pertumbuhan   secara
          keseluruhan mengalami kenaikan yang disebabkan kenaikan pada PAD dan
          kenaikan pada belanja Modal. Hal ini berarti rasio pembangunan pemerintah kota
          Surakarta sudah cukup positif.
          Kata kunci: Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan.
                      DAFTAR PUSTAKA
          Abdul Halim. 2002.  Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Dearah.
             Salemba Empat: Jakarta.
                      . 2007. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Dearah. Salemba
             Empat: Jakarta.
                       . dkk. 2007. Seri Bunga Rampai, Pengolahan Keuangan Daerah. UPP
             STIM YKPN: Yogyakarta.
                      . Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengolaan dan
             Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
                                 . Permendagri Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengelolaan
             Keuangan Daerah.
                                 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengolaan
             Keuangan Daerah.
          Anita Wulandari. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah. Jurnal Kebijakan dan
             Administrasi Publik Vol.5 No.2 November
          ADB. Publik Administrations in the 21-st Century. www.yahoo.com
          Arif Bacthiar, dkk. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat
          BPKP. 2002.  Modul Pelatihan Dasar Akuntansi: Sistem Akuntansi Keuangan
             Daerah.      www.yahoo.com   . 
          GASB.  Consep Statemen No.1 tentang Objektive of Financial Rerporting.
             www.ortoda.com
          Hadjari.  Permasalahan Pokok dalam Akuntansi Sektor Publik di Indonesia.
             Makalah di   sampaikan pada Konversi Nasional Akuntansi Sektor Publik
             di Semarang, 21     April 2001
          Hamdani   Kurniawati.   2007.  Analisis   Kinerja   Keuangan   Daerah   Menuju
             Terwujudnya Kemandirian Dalam Era Otonomi Daerah. Skripsi S1 FE-
             UMS. Tidak dipublikasikan
          Indra Bastian. 2007.  Audit Sektor Publik.  Salemba Empat: Jakarta
          KSAP. 2005.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang  Standar
             Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat: Jakarta
                       Kustadi Arinta.1996.  Pengantar Akuntansi Pemerintah. Citra Aditya Bakti:
                              Bandung.
                       Loina Lalolo Krina. 2003.  Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas,
                       Transparansi  dan    Partisipasi.  www.yahoo.com   ..
                        
                       Mohamad   Mahsum,   dkk,   2006.  Akuntansi   Sektor   Publik.   BPFE-UGM:
                              Yogyakarta.
                       Mohamad Mahsum. 2006.  Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE-UGM:
                              Yogyakarta.
                       Modul Workshop.  Strategi Pengolahan Keuangan Daerah Menghadapi Audit
                              Atas Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban ABPD.   PSEKP-UGM:
                              Yogyakarta.
                       Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi: Yogyakarta
                       Mario D. Yango. 1991. Akuntabilitas Publik dalam Pemerintah.    www.ortoda.or.id 
                       Mariam Budiarjo.1998. Menggapai Kedaulatan Rakyat. Mizan: Bandung
                       Nurkholis.   2000.  Akuntabilitas   Publik   dan   Peran   Akuntansi   Pemerintahan
                              Meyongsong Otonomi Daerah. www.ortoda.or.id
                       Nur Indriantoro, dkk. Metodelogi Penelitian Bisnis.  BPFE-UGM: Yogyakarta
                       Nur Achmad Affandi. 2001. Starategi Pengembangan Akuntansi Pusat dan
                              Daerah. www.ortoda.or.id
                       Nirzawan. 2001. Tinjauan umum terhadap sistem pengolahan Keuangan Daerah di
                              Kabupaten Bengkulu Utara, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:
                              UPP YKPN. 
                       Puriyadi.   2007.  Siasat   Anggaran,   Posisi   Masyarakat   Dalam   Perumusan
                              Anggaran Daerah. Lokus Tiara Wacana Group: Yogyakarta
                       Priswanto.   2001.  Otonomi   Daerah   Wajib   Menyusun   Laporan   Keuangan.
                              www.otoda.or.id
                       Revison Baswir.   1995.  Akuntansi   Pemerintah   Indonesia.    BPFE-UGM   :
                       Yogyakarta