BAB I
                                                         PENDAHULUAN
                         1.1 Latar Belakang
                             Aktiva tetap merupakan suatu sarana penunjang untuk terlaksananya suatu
                         tujuan dalam setiap instansi. Tanpa Aktiva Tetap dalam sebuah instansi, bukan
                         tidak  mungkin  semua  rencana serta pelaksanaan    operasional  sebuah  instansi
                         tidak  akan  terlaksana. Dengan demikian, wajib sebuah instansi menyajikan
                         aktiva/aset tetap sebagai komponen yang sangat penting untuk dilaporkan dalam
                         suatu   laporan    keuangan   sebagai     informasi    bagi    pihak-pihak    yang
                         berkepentingan, sehingga keberadaannya memerlukan penanganan yang sebaik-
                         baiknya. 
                               Aktiva tetap mempunyai sifat khusus yaitu dapat dimanfaatkan dalam
                         jangka waktu lebih dari satu tahun (lebih dari satu operiode akuntansi). Semua
                         aktiva tetap kecuali tanah yanag dipergunakan dalam jangka panjang, lambat laun
                         akan aus atau nilai manfaatnya semakin berkurang, sampai pada akhirnya aktiva
                         tetap tersebut tidak dapat dipergunakan lagi atau habis masa ekonomisnya. 
                             Bersama dengan berlalunya waktu nilai ekonomis suatu aktiva tetap tersebut
                         harus dapat dibebankan secara tetap dan salah satu caranya adalah dengan
                         menentukan metode penyusutan. Untuk itu perlu diketahui apakah metode
                         penyusutan yang telah diterapkan  oleh instansi telah memperhatikan perubahan
                         nilai aktiva tetap yang menurun yang disebabkan karena berlalunya waktu atau
                         menurunnya manfaat yang diberikan aktiva tersebut.
                               Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 telah mengatakan bahwa
                         Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
                         watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
                         kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
                         menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
                                                                  1
           berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
           negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Pasal 3 UU RI No 20/ 2003).
              Sekolah   Menengah   Kejuruan   adalah   salah   satu   jenjang   pendidikan
           menengah dengan kekhususan mempersiapkan lulusannya untuk siap bekerja.
           Pendidikan kejuruan mempunyai arti yang bervariasi namun dapat dilihat suatu
           benang merahnya. Menurut Evans dalam Djojonegoro (1999) mendefinisikan
           bahwa   pendidikan   kejuruan   adalah   bagian   dari   sistem   pendidikan   yang
           mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok
           pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya.
           Dengan pengertian bahwa setiap bidang studi adalah pendidikan kejuruan
           sepanjang bidang studi tersebut dipelajari lebih mendalam dan kedalaman tersebut
           dimaksudkan sebagai bekal memasuki dunia kerja.
              Mengacu pada pada isi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional  No.
           20 Tahun 2003 pasal 3 mengenai tujuan pendidikan nasional dan penjelasan pasal
           15   yang   menyebutkan   bahwa   pendidikan   kejuruan   merupakan   pendidikan
           menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang
           tertentu.
              Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik
           untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Pengertian ini mengandung pesan
           bahwa setiap   institusi   yang   menyelenggarakan   pendidikan   keJuruan   harus
           berkomitmen menjadikan tamatannya mampu bekerja dalam bidang tertentu
           (Depdikbud, 1995).
              Berdasarkan definisi di atas, maka sekolah menengah kejuruan sebagai sub
           sistim pendidikan nasional seyogyanya mengutamakan mempersiapkan peserta
           didiknya untuk mampu memilih karir, memasuki lapangan kerja, berkompetisi,
           dan mengembangkan dirinya dengan sukses di lapangan kerja yang cepat berubah
           dan berkembang.
                             2
              Menurut laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah
           mengembangkan empat jenis sekolah menengah kejuruan (SMK) di Tanah Air.
           Hal itu guna mempersiapkan tenaga kerja terampil dan mandiri untuk merebut
           peluang dan pangsa kerja di dalam dan luar negeri. Empat model SMK yang akan
           dikembangkan di tanah air yakni kelautan dan kemaritiman, pertanian dan
           ketahanan pangan, ekonomi kreatif, serta pariwisata.
              Sekolah Menengah Atas atau SMA, mengutip Undang Undang Sistem
           Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 adalah lembaga pendidikan menengah
           yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik
           untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dalam hal ini tentu
           Pendidikan Tinggi atau Sekolah Tinggi.
              Lalu, menurut penjelasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.
           20 Tahun 2003, Madrasah Aliyah atau MA tergolong lembaga pendidikan agama
           menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan
           yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi
           ahli ilmu agama.
              Sekarang ini banyak anak – anak yang memilih masuk ke sekolah SMK
           daripada SMA, hal ini bukan dikarenakan lulus SMK bisa langsung bekerja.
           Tetapi juga  beragam pemilihan bidang keahlian sangat beragam, siswa dapat
           memilih jurusan sesuai minat dan bakatnya, jurusan di SMK memiliki jurusan
           yang sesuai dengan perkembangan negara, dan sesuai dengan permintaan Industri.
           Di SMK siswa bukan hanya mendapat teori dan praktek saja, tetapi siswa SMK
           diajarkan bagaimana cara berwira usaha yang baik, seandainya apabila ia tidak
           mampu diserap oleh industry, dia mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, ia
           mampu membuat usaha sendiri sesui dengan bidang yang sudah dipelajarinya
           semasa SMK, jiwa kewirausahaan inilah yang akan menggerakkan ekonomi
           kreatif dilingkungan masyarakat, sehingga dapat mengangkat dan memperbaiki.
           Lulusan SMK juga bisa melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi,
           apabila ia ingin melajutkan jurusan sesui dengan SMKnya mungkin akan lebih
                             3
           bagus, tetapi kalu ia ingin beralih keilmu yang lainpun bisa, SMK tamat sekolah
           tidak mesti bekerja, kalau ingin kuliah juga mendapat kesempatan yang sama
           seperlu lulusan SMA , jadi SMK bukan penghalang apabila ingin melanjutkan
           sekolah ke sekolah yang lebih tinggi. Mereka yang sekolah di SMK akan merasa
           bahwa biaya mereka akan lebih hemat,  sebagian besar siswa biasanya langsung
           ditarik oleh Industri tempat mereka magang, bahkan saat magangpun siswa
           banyak yang mendapat uang saku/ uang lelah dari perusahaan mereka magang,
           sehingga uang itu bisa ditabung atau bisa dijadikan modal mereka berwirausaha,
           baik setelah tamat atau masih sekolah.  Dengan alasan diatas tentunya banyak
           siswa yang sekarang tertarik untuk masuk ke SMK sesuai dengan minat dan bakat
           nya masing – masing.
              Salah satu aktivitas dalam pengelolaan perlengkapan pendidikan di sekolah 
           adalah mencatat semua perlengapan yang dimiliki oleh sekolah. Lazimnya,
           kegiatan pencatatan semua perlengkapan itu disebut dengan istilah inventarisasi
           perlengkapan   pendidikan.   Kegiatan   tersebut   merupakan   suatu   proses   yang
           berkelanjutan. Secara definitif, inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan
           daftar barang milik negara secara sistematis, tertib, teratur berdasarkan ketentuan-
           ketentuan atau pedoman yang berlaku. Inventarisasi sarpras pendidikan adalah
           kegiatan   pencatatan   semua   sarana   prasarana   dan   merupakan   suatu   proses
           berkelanjutan, barang milik negara. Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI
           Nomor Kep. 225/MK/V/4/1971 barang milik negara adalah berupa semua barang
           yang berasal atau dibeli dengan dana yang bersumber, baik secara keseluruhan
           atau sebagaian, dari Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) ataupun dana
           lainnya yang barang-barangnya di bawah penguasaan pemerintah, baik pusat,
           provinsi, maupun daerah otonom, baik yang berada di dalam maupun luar negeri.
              Inventarisasi   merupakan   langkah   awal   yang   harus   dilakukan   ketika
           menerima  barang,   hal   ini   dilakukan   dalam   rangka   usaha   penyempurnaan
           pengelolaan barang-barang yang telah dimiliki agar tertap terjaga dengan baik.
           Inventarisasi di sekolah dilakukan pada aset aset yang terdapat pada sekolah baik
           perolehan dari pembelian maupun bantuan dari pemerintah.
                             4