MATRIK RENCANA KERJA 
                                                                                    ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A 
                                                                                                                     TAHUN 2020 
                       No.                  Komponen                             Indikator                                   Langkah Aksi                                            Bukti Fisik                       Target Waktu 
                        1                        2                                   3                                             4                                                     5                                   6 
                       A.      Pencanangan Zona Integritas 
                       1.      Mencanangkan kesiapan                   Terpublikasinya kesiapan        1. Komitmen Bersama Aparatur Pengadilan Negeri              Komitmen Bersama seluruh aparatur                   6 Januari 2020 
                               Pembangunan Zona Integritas di          Pengadilan Negeri Pontianak       Pontianak                                                 Pengadilan Negeri pontianak 
                               Pengadilan Negeri Pontianak             dalam Pembangunan Zona 
                                                                       Integritas bagi aparat 
                                                                       Pengadilan Negeri Pontianak     2. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh aparatur        Pakta Integritas seluruh aparatur Pengadilan        6 Januari 2020 
                                                                       dan masyarakat                    Pengadilan Negeri Pontianak                               Negeri Pontianak 
                                                                                                       3. Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona                  Piagam Pencanangan Zona Integritas                 25 Februari 2019 
                                                                                                          Integritas disaksikan oleh Forum Komunikasi Pimpinan     Pengadilan Negeri Pontianak 
                                                                                                          Daerah serta dipublikasikan melalui website, banner 
                                                                                                          dan media massa (koran, televisi)  
                       B.      Pembangunan Zona Integritas 
                       1.      Area I : Manajemen Perubahan            1.  Penyusunan Tim Kerja        1. Membuat Undangan pembentukan Tim                         1.  Undangan rapat pembentukan Tim Kerja         5 – 7 Februari 2020 
                                                                                                                                                                      WBK/WBBM 
                                                                                                       2. Melaksanakan rapat pembentukan Tim Kerja                 2.  Berita Acara dan laporan pelaksanaan 
                                                                                                         WBK/WBBM                                                     seleksi 
                                                                                                                                                                   3.  Notula Rapat, dokumen laporan 
                                                                                                       3.   Penentuan anggota Tim Kerja WBK/WBBM melalui              pelaksanaan dan foto/dokumentasi 
                                                                                                                                                                      pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM 
                                                                                                            rapat harus mempertimbangkan integritas,                
                                                                                                            kompetensi, memahami tusi, berdedikasi, tidak 
                                                                                                            bermasalah, serta tidak pernah melanggar kode etik 
                                                                                                            dan disiplin. 
                                                                                                             
                                                                                                       4.  Mengesahkan Tim Kerja WBK/WBBM oleh Ketua 
                                                                                                           Pengadilan Negeri Pontianak 
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                        2.Dokumen rencana               1.  Pembuatan Rencana Aksi/Rencana Kerja                    1.  Undangan, absensi serta foto                   5 – 7 Februari 2020 
                                                                          pembangunan zona                  pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM             2.  Dokumen rencana aksi 
                                                                          integritas menuju                 oleh setiap penanggungjawab yang ditunjuk               3.  Dokumen laporan kegiatan penyusunan 
                                                                          WBK/WBBM                                                                                      rencana aksi Zona Integritas 
                                                                                                                                                                     
                                                                                                        2.  Menetukan Target-target prioritas yang relevan          1. Dokumen rencana aksi yang berisi target         5 – 7 Februari 2020 
                                                                                                            dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM               prioritas 
                                                                                                                                                                    2. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan 
                                                                                                                                                                       penyusunan target prioritas ZI 
                                                                                                                                                                    3. Surat Keputusan Rencana Pembangunan 
                                                                                                                                                                       Zona Integritas dan Target Prioritas 
                                                                                                                                                                     
                                                                                                        3.  Proses Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM harus             1. Undangan, absensi serta foto                    5 – 7 Februari 2020 
                                                                                                            disosialisasikan kepada seluruh aparatur Pengadilan     2. Notulen rapat/sosialisasi 
                                                                                                            Negeri Pontianak maupun masyarakat melalui              3.  Dokumen laporan sosialisasi 
                                                                                                            pengarahan saat apel pagi, rapat staf secara periodik,  4.  Spanduk dan banner 
                                                                                                            pemasangan spanduk dan banner, website, brosur          5.  Website Pengadilan Negeri Pontianak 
                                                                                                                                                                    6.  Brosur Pengadilan Negeri Pontianak 
                                                                        3. Terlaksananya Monitoring     1.  Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara        1. Dokumen laporan pelaksanaan rencana              Setiap Bulan di 
                                                                           dan evaluasi                     bulanan                                                     aksi/kerja yang telah dilaksanakan                Minggu Ke-2 
                                                                           Pembangunan Zona             2.  Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi            2. Dokumentasi/foto kegiatan 
                                                                           Integritas (ZI) menuju           bulanan                                                  3. Undangan, notulen, daftar hadir dan foto 
                                                                           WBK/WBBM secara              3.  Menyusun laporan tindak lanjut atas laporan                 rapat 
                                                                           berkala                          monitoring dan evaluasi yang dipimpin oleh Ketua Tim     4. Dokumen laporan berkala hasil monitoring 
                                                                                                            Zona Integritas                                             dan evaluasi 
                                                                                                                                                                     5. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi 
                                                                                                                                                                        serta rekomendasi yang telah 
                                                                                                                                                                        ditindaklanjuti 
                                                                        4. Perubahan Pola pikir dan     1. Pemilihan Role Model                                      1. Dokumentasi proses pemilihan role model         Pimpinan sebagai 
                                                                          Budaya Kerja Pengadilan                                                                     (undangan, notulen rapat, daftar hadir)              Role Model 
                                                                          Negeri Pontianak kearah                                                                    2. SK penunjukan role model dan SK kriteria 
                                                                          yang lebih baik                                                                             role model) 
                                                                                                                                                                     3. BA Pemilihan Role Model 
                                                                                                        2. Pemberian reward dan punishment                          1.   Rekap absensi pegawai                            1 tahun sekali 
                                                                                                                                                                    2.   Dokumentasi program reward dan 
                                                                                                                                                                      punishment 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                         
                                                                                                        3. Penandatanganan Pakta Integritas                         1. Dokumen Pakta Integritas                          6 Januari 2020 
                                                                                                                                                                    2. Dokumentasi pelaksanaan penandatanganan 
                                                                                                                                                                      Pakta Integritas 
                                                                                                                                                                         
                                                                                                        4. Apel pagi dan Apel sore                                   1. Absensi apel pagi dan apel sore                 Setiap Senin dan 
                                                                                                                                                                     2. Dokumentasi pelaksanaan apel pagi dan                 Jumat 
                                                                                                                                                                       sore 
                                                                                                                                                                         
                                                                                                        5. Rapat berjenjang                                          1.Undangan, absensi, notulen rapat                Sewaktu-waktu jika 
                                                                                                                                                                       2.Dokumentasi pelaksanaan rapat berjenjang              diperlukan 
                                                                                                           
                                                                                                           
                        2.      Area II : Penataan Tata Laksana          1.  Standar Operasional          1.  Penyusunan SOP                                           1.Dokumen peta bisnis Pengadilan Negeri               27 Februari – 4 
                                                                             Prosedur (SOP)               2.  Penerapan SOP                                              Pontianak                                            Maret 2020 
                                                                                                          3.  Evaluasi/Perbaikan SOP                                   2.Dokumen SOP yang sudah ditandatangani 
                                                                                                                                                                       3.Dokumen SOP Inovasi yang ditandatangani 
                                                                                                                                                                         oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak 
                                                                         2.  E-Office/E-Government        1. Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi       1.Dokumen kinerja Pengadilan Negeri                   27 Februari – 4 
                                                                                                            (Komdanas, SIPP, aplikasi PNBP)                              Pontianak yang diambil melalui aplikasi SIKEP        Maret 2020 
                                                                                                          2. Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi (SIKEP)      2.Dokumen manajemen SDM yang diambil 
                                                                                                          3. Sistem pelayanan public berbasis teknologi informasi        melalui aplikasi SIKEP 
                                                                                                                                                                       3.Capture website dan SIPP 
                                                                                                                                                                          
                                                                         3.  Keterbukaan Informasi        1. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi         1. Capture anggaran DIPA melalui website              27 Februari – 4 
                                                                             Publik                         publik telah diterapkan                                    2. Foto spanduk/banner dan website                     Maret 2020 
                                                                                                          5. Telah memiliki website dengan informasi terkini yang      3. Undangan rapat, notulen dan daftar hadir 
                                                                                                            memudahkan masyarakat pencari keadilan                     4. Dokumen hasil laporan monitoring dan 
                                                                                                          6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan               evaluasi                                             Tiap bulan di 
                                                                                                            keterbukaan informasi publik                                                                                      Minggu ke-4 
                        3.      Area III : Penataan Sistem               1. Perencanaan kebutuhan         1. Perencanaan kebutuhan pegawai di Pengadilan Negeri        1.  Undangan, notulensi, daftar hadir dan foto        27 Februari – 4 
                                Manajemen Sumber Daya Manusia              pegawai sesuai dengan            Pontianak dalam hal ini rasio dengan beban kerja dan           rapat                                              Maret 2020  
                                /SDM                                       kebutuhan organisasi             kualifikasi pendidikan serta mengacu pada peta jabatan     2.  Dokumen kebutuhan pegawai berdasarkan 
                                                                                                            han hasil analisis beban kerja                                 pemetaan jabatan dan analisis beban kerja 
                                                                                                          2. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap rencana        3.  Surat usulan kebutuhan pegawai 
                                                                                                            kebutuhan pegawai pada Pengadilan Negeri Pontianak         4.  Dokumen monitoring dan evaluasi kinerja 
                                                                         2. Pola Mutasi Internal          1. Penyusunan kebijakan pola mutasi internal                     pegawai baru terhadap kinerja bagian 
                                                                                                          2. Penerapan kebijakan pola mutasi internal                  5.  SK mutasi/rotasi internal 
                                                                                                          3. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi        6.  Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP)/DRH 
                                                                                                            internal                                                       (Daftar Riwayat Hidup) 
                                                                         3. Pengembangan pegawai          1. Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi             7.  Dokumen monitoring dan evaluasi 
                                                                           bebasis kompetensi               (capacity building/transfer knowledge)                         terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan 
                                                                                                          2. Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai Pengadilan               dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja 
                                                                                                            Negeri Pontianak untuk mengikuti diklat maupun             8.  Dokumen rencana pengembangan 
                                                                                                            pengembangan kompetensi lainnya                                kompetensi pegawai berdasarkan penilaian 
                                                                                                          3. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan            SKP (sasaran Kinerja Pegawai) 
                                                                                                            profesi                                                    9.  Surat kepada pegawai perihal kesempatan 
                                                                         4. Penetapan Kinerja Individu    1. Memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan       mengikuti diklat/pengembangan 
                                                                                                            kinerja organisasi                                             kompetensi lainnya 
                                                                                                          2. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian         10. Surat usulan pegawai yang akan mengikuti 
                                                                                                            dengan indicator kinerja individu level diatasnya              diklat/pengembangan kkompetensi lainnya 
                                                                                                          3. Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara        11. Daftar pegawai yang telah mengikuti 
                                                                                                            periodik                                                       diklat/pengembangan kompetensi lainnya 
                                                                                                          4. Hasil penilaian kinerja individu telah                    12. Dokumen laporan hasil monitoring dan 
                                                                                                            diimplementasikan mulai dari penerapan sampai                  evaluasi terhadap hasilpengembangan 
                                                                                                        dengan pemantauan                                            kompetensi dalam rangka perbaikan 
                                                                      5. Penegakan aturan             1. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode etik perilaku      kinerja 
                                                                        disiplin/kode etik/kode etik    pegawai melalui penerapan aturan disiplin/kode           13. Dokumen SKP yang disetujui dan 
                                                                        perilaku pegawai                etik/kode prilaku pegawai                                    ditandatangani oleh atasan langsungnya 
                                                                                                      2. Sistem Informasi kepegawaian melalui pemutakhiran       14. Dokumen SKP berjenjang (JFU, atasan 
                                                                                                        informasi kepegawaian dilakukan secara terbuka               langsung/kasubbag, panmud, Panitera, 
                                                                      6. Sistem Informasi             1. Meningkatnta ketaatan terhadap pengelolaan SDM              Sekretaris, WKPN dan KPN) 
                                                                        Kepegawaian pada                Aparatur pada Pengadilan Negeri Pontianak                15. Dokumen pengukuran kinerja individu per 
                                                                        Pengadilan Negeri             2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas                 bulan 
                                                                        Pontianak telah                 pengelolaan SDM aparatur Pengadilan Negeri 
                                                                        dimutakhirkan secara            Pontianak 
                                                                        berkala                       3. Meningkatnya disiplin SDM aparatur Pengadilan Negeri 
                                                                                                        Pontianak 
                                                                                                      4. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur 
                                                                                                        pada Pengadilan Negeri Pontianak 
                                                                                                      5. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada 
                                                                                                        Pengadilan Negeri Pontianak 
                                                                                                       
                                                                                                       
                       4.      Area IV : Penguatan Akuntabilitas      1. Meningkatnya Kinerja         1. Keterlibatan Pimpinan dalam penyusunan Sistem           1. Undangan, Notulen, daftar hadir, foto rapat      28 Januari 2020 
                               Kinerja                                  Pengadilan Negeri               akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang   2. Dokumen perencanaan kegiatan dan 
                                                                        Pontianak                       merupakan dokumen perencanaan strategis                    anggaran 
                                                                      2. Meningkatnya akuntabilitas     Pengadilan Negeri Pontianak dengan memperhatikan         3. Dokumen perjanjian kinerja 
                                                                        Pengadilan Negeri               sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian serta 
                                                                        Pontianak                       ukuran keberhasilan. 
                                                                                                      2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja                       1. Undangan, notulen, daftar hadir,foto rapat       28 Januari 2020 
                                                                                                                                                                 2. Dokumen pemantauan pencapaian kinerja 
                                                                                                                                                                   secara bulanan dipimpin oleh Ketua 
                                                                                                                                                                   Pengadilan Negeri Pontianak 
                                                                                                                                                                 3. Dokumen perencanaan kerja jangka pendek 
                                                                                                                                                                   (Renja) Tahunan, rencana Strategis (Renstra) 
                                                                                                                                                                   serta Penetapan Kinerja  
                                                                                                                                                                 4. Dokumen penetapan standar pelayanan, 
                                                                                                                                                                   budaya pelayanan prima, survey kepuasan 
                                                                                                                                                                   masyarakat) serta mendukung pengendalian 
                                                                                                                                                                   gratifikasi, penerapan Sistem Pengawasan 
                                                                                                                                                                   Internal Pemerintah  (SPIP) dan penanganan 
                                                                                                                                                                   pengaduan masyarakat. 
                                                                                                                                                                 5. Dokumen IKU yang mendukung peningkatan 
                                                                                                                                                                   pelayanan publik 
                       5.      Area V : Penguatan Pengawasan          1. Pengendalian Gratifikasi     1. Pengadilan Negeri Pontianak telah memiliki Public       1. Capture banner/spanduk/website                  05 Februari – 13  
                                                                                                        Campaign tentang pengendalian gratifikasi                  Pengendalian Gratifikasi                            Maret 2020  
                                                                                                      2. Melakukan implementasi pengendalian gratifikasi         2. SK Ketua Pengadilan Negeri Pontianak 
                                                                                                      3. Disiplin melaporkan LHKPN dan LHKASN                      Tentang Pengendalian Gratifikasi 
                                                                                                                                                                 3. Capture kamera pengawas (CCTV) dan 
                                                                                                                                                                   tampilannya. 
                                                                                                                                                                 4. Bukti pengiriman LHKPN dan LHKASN