LATAR BELAKANG
                          Temuan BPK atas LKPP 2020 
                          terkait Pengelolaan Kas oleh Bendahara dan pengelolaan rekening, 
                          beberapa di antaranya merupakan temuan berulang.
                          Meningkatnya                    nilai          pembayaran                   dengan 
                          mekanisme UP
                          Pembayaran UP/TUP menjadi tanggung jawab Bendahara
                          Meningkatnya tren outstanding UP/TUP 
                          Bulan Oktober TA 2019 sebesar 3,8 T, TA 2020 sebesar 14,8T, TA 2021 
                          sebesar 10 T
                          Penggunaan rekening virtual 
                          Telah diterapkan pada 20.600 rekening pengeluaran pada satker
      KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA                                                                                2
    DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
      Dasar Hukum Pengelolaan Kas Bendahara dan 
      Rekening
                     Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan APBN telah diterbitkan beberapa 
                     ketentuan  yang  terkait  tugas  dan  tanggung  jawab  Bendahara  dan  pengelolaan 
                     rekening.
          PMK No. 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola APBN 
          sebagaimana diubah dengan PMK No. 230/PMK.05/2016. 
          PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
          Belanja Negara sebagaimana diubah dengan PMK No. 178/PMK.05/2018.
          PMK No. 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga
          PMK No. 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga
          Perdirjen  Perbendaharaan  No.  PER-03/PB/2014 tentang  Petunjuk  Teknis  Penatausahaan,  Pembukuan,  dan 
          Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta 
          Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara sebagaimana diubah dengan Perdirjen Perbendaharaan No. 
          PER-27/PB/2019.
          Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir 
          Tahun Anggaran 2021.
      KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA                                                                                3
    DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN        . 
      PENEGASAN ATAS PENGELOLAAN KAS DAN 
      REKENING
                                                            Surat Direktur Pengelolaan Kas Nengara nomor S-1160/PB.3/2021
                                                               Hal Pedoman Penatausahaan Kas dan Pengelolaan Rekening 
                                                                                       Bendahara
                                                                     Kewajiban penatausahaan Kas oleh Bendahara
                                                                            Pengelolaan Rekening Bendahara
      KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA                                                                                4
    DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
   OVERVIEW TEMUAN BPK RI PADA LKPP TAHUN 2020
        OVERVIEW TEMUAN BPK RI PADA LKPP 
                              BPK  memberikan  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  pada  LKPP  Tahun  2020.  Namun,  masih 
        TAHUN 2020
                              terdapat temuan berulang pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga terkait pengelolaan kas pada 
                              bendahara.
                                  Saldo  Kas  Terlambat/Belum  Disetor  ke  Kas  Negara,  Kas  Tidak  Didukung  dengan 
                                  Keberadaan Fisik  Kas,  Pengelolaan  Kas  Tunai  dan  Rekening  Tidak  Tertib  pada  31 
                                  Kementerian/Lembaga
                                                                                           Jumlah KL                             Nilai Temuan
        No                             Permasalahan
                                                                                    2019              2020                2019                 2020
        1    Penggunaan Rekening Pribadi                                              5                 -          71.782.081.589,34             -
        2    Kas Terlambat/Belum disetor Ke Kas Negara                               14                13          27.020.006.263,00     103.902.690.815,28
        3    Saldo Kas di Neraca tidak didukung keberadaan fisik kas                  2                 5          35.407.922.416,00      74.848.265.697,25
        4    Pengelolaan Kas Tunai Bendahara Pengeluaran melebihi ketentuan           -                 7                   -                              -
        5    Permasalahan Kas Signifikan Lainnya                                     24                23          100.707.921.483,01     80.584.201.602,18
       KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA                                                                     234.917.931.751,35    259.335.158.115,71 
     DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
                   TEMUAN BPK DAN PENYEBABNYA                                                                                                        8
       Sisa Kas Terlambat/ Belum Disetor Ke Kas Negara:                          Saldo Kas Di Neraca Tidak Didukung Dengan Keberadaan Fisik Kas:
       a.   Penyetoran sisa TUP dan pertanggungjawabannya terlambat              a.  Saldo di Neraca tidak didukung keberadaan fisik kas
       b.   Bendahara Pengeluaran masih menyimpan sisa UP tahun 2020             b.  Perbedaan saldo kas di Neraca dengan saldo kas di rekening koran
            dan belum dilaporkan dalam laporan keuangan                          c.  Terdapat selisih antara nilai pembukuan dan bukti pertanggungjawaban 
       c.   Sisa LS Bendahara tidak disetorkan ke kas negara                     d.  Bendahara Pengeluaran menggunakan sisa TUP untuk keperluan pribadi
       d.   Penyetoran pajak ke kas negara terlambat                             e.  Kas tidak dalam penguasaan BLU namun masih dicatat sebagai saldo kas 
       e.   Pengembalian belanja barang yang berasal dari LS Bendahara               pada BLU dan digunakan sebagai dana talangan tidak ada di POK/RBA
            melebihi waktu 90 hari kerja setelah SP2D terbit
       Pengelolaan  Kas  Tunai  Bendahara  Pengeluaran  Melebihi                 Permasalahan Signifikan Lainnya:
       Ketentuan  disebabkan  Satker  menyimpan  kas  tunai  di  brankas         a.  Kesalahan pencatatan oleh Bendahara
       melebihi ketentuan (Rp 50 juta)                                           b.  Kesalahan penyajian  dan pengungkapan pada Laporan Keuangan
                                                                                 c.  Penatausahaan dan pengelolaan dana kelolaan tidak memadai
                                                                                 d.  Rekening  tidak  terdaftar,  penggunaan  rekening  tidak  sesuai 
                                                                                     peruntukannya, dan rekening pribadi
         AKAR                   KETIDAKPATUHAN                BELUM OPTIMALNYA            BELUM OPTIMALNYA BUDAYA           KETIDAKPATUHAN TERKAIT 
      MASALAH                     BENDAHARA                 PENGAWASAN DI SATKER                    CASHLESS                PENGELOLAAN REKENING 
       KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
     DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN